Peraturan Daerah Dinilai Picu Pelanggaran HAM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aliansi Korban Pelanggaran HAM Aceh memajang foto-foto orang hilang pada masa konflik Aceh lalu di pagar Gedung DPR Aceh, (9/12). ANTARA/Ampelsa

    Aliansi Korban Pelanggaran HAM Aceh memajang foto-foto orang hilang pada masa konflik Aceh lalu di pagar Gedung DPR Aceh, (9/12). ANTARA/Ampelsa

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai kebijakan pemerintah daerah justru memicu pelanggaran Hak Asasi Manusia."Contohnya adalah peraturan daerah yang mengancam sektor informal (pedagang kaki lima, nelayan dan petani) dan pemberlakuan syariah" kata Ketua Dewan Federasi Kontras Usman Hamid dalam keterangan pers di kantornya, Jumat (21/1)

    Kebijakan-kebijakan tersebut secara nyata menyebabkan kaum minoritas dan golongan yang lemah terlanggar hak asasinya. Kebijakan di daerah, Usman menjelaskan, harus ada kesatuan dengan kebijakan pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya. Ia mencontohkan Peraturan Presiden tentang Papua yang isinya tentangan pengaturan ekonomi di Papua. "Tidak ada salahnya dengan ekoomi, tapi untuk daerah konflik perlu ada pendekatan politik dan budaya," jelasnya.

    Wakil Koordinator Federasi Kontras Papua Olga Hamadi mengakui tak ada itikad baik dari pemerintah daerah Papua untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. "Pendekatan kasus-kasus kekerasan selalui lewat jalur hukum," urainya. Pemerintah daerah, Ia mencontohkan, memilih menyelesaikan kasus perang suku secara hukum. Situasi ini tidak akan menyelesaikan masalah karena tak melihat akarnya.

    Perwakilan Federasi Kontras Sumatera Utara Rizal menuturkan aparat berkongsi dengan penguasa menggunakan kebijakannya untuk menekan masyarakat. "Mereka gunakan untuk menguasai kebun dan tanah untuk perumahan," ungkapnya

    Di Aceh, tutur perwakilan Federasi Kontras Aceh Hendra Fadli, penerapan syariat Islam kerap dimanfaatkan masyarakat untuk saling menghakimi. "Siapapun bisa menggerebek, bisa menyeret orang karena melanggar syariat," jelasnya. Ia menilai ada pembiaran Pemerintah Daerah terhadap dampak kekerasan atas nama syariah.

    Dari Sulawesi, Perwakilan Kontras Sulawesi Andi mengemukakan selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan ekskalasi konflik agraria. Polisi bersama kelompok yang diorganisir pengusaha bertindak semena-mena dalam penguasaan lahan. Bahkan aparat (polisi dan pemerintah daerah), Ia menambahkan, tak mematuhi rekomendasi surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang permasalah agraria di Sulawesi. "Tak ada komitmen pemerintah daerah dalam penegakan HAM di daerah-daerah," ucapnya

    DIANING SARI
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.