Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

Kiri-Kanan: Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan (KKP), Zulficar Mochtar; Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf; Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Nur Rahmat; dan Hakim Mahkamah Agung, Surya Jaya dalam konferensi pers The International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI) ke-2 di kantor pusat KKP, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyarankan agar pemerintah menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu dengan cara non yudisial seperti rekonsiliasi. "Kami anggap paling tepat karena ada pengertian di antara semua pihak," kata Prasetyo di kantornya, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Januari 2018.

Menurut Jaksa Agung cara yudisial akan sulit diwujudkan karena kasusnya telah terjadi berpuluh tahun silam. Salah satu kesulitannya adalah pengumpulan bukti yang akan di bawa ke pengadilan.

Baca: Jokowi Akui Perkara HAM Masa Lalu Masih ...

Ia mencontohkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelakunya, sulit untuk mengetahui apakah masih hidup atau tidak, serta sulit mengumpulkan barang bukti dan korban.

"Apakah itu yang mau dibawa ke pengadilan?” Jika kasus itu diadili di pengadilan, Prasetyo memperkirakan hasilnya akan mengecewakan. Meski begitu, dia menyangkal menolak menangani kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Baca: Abraham Samad: Pelanggaran HAM di Era ...

Pihak yang berkapasitas menyelesaikan kasus itu, kata Prasetyo, bukan hanya Kejaksaan Agung saja. Wewenang penyelidikan ada di Komnas HAM. Selanjutnya, hasil penyelidikan itu akan diterima Kejaksaan Agung untuk diteliti apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke penyidikan.

Kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak kenal kadaluarsa. “Kita akan wariskan terus," kata Jaksa Agung M. Prasetyo.






Jaksa Agung: Ada Kebocoran, Program TP4D Akan Dievaluasi

8 November 2019

Jaksa Agung: Ada Kebocoran, Program TP4D Akan Dievaluasi

Jaksa Agung ST Burhanudin enggan merinci masalah dalam TP4D. Ia hanya mengatakan masalah di tubuh program ini bisa dirasakan semua orang.


HM Prasetyo Minta ST Burhanuddin Lanjutkan Program TP4

28 Oktober 2019

HM Prasetyo Minta ST Burhanuddin Lanjutkan Program TP4

ST Burhanuddin menyatakan kesanggupannya untuk menjalankan program yang telah berjalan sebelumnya.


Jokowi Tunjuk Agung Arminsyah Plt Jaksa Agung Selama Tiga Bulan

22 Oktober 2019

Jokowi Tunjuk Agung Arminsyah Plt Jaksa Agung Selama Tiga Bulan

Presiden Jokowi baru akan menunjuk Jaksa Agung yang baru pada Desember 2019 atau Januari 2020.


Jokowi Tunjuk Arminsyah Jadi Plt Jaksa Agung

22 Oktober 2019

Jokowi Tunjuk Arminsyah Jadi Plt Jaksa Agung

Jokowi Tunjuk Agung Arminsyah menjadi Plt Jaksa Agung menggantikan Prasetyo yang pensiun.


Pimpinan KPK Tanpa Jaksa, Jaksa Agung: Ada 90 Jaksa di Situ

13 September 2019

Pimpinan KPK Tanpa Jaksa, Jaksa Agung: Ada 90 Jaksa di Situ

Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan tak masalah jika tidak ada perwakilan jaksa sebagai pimpinan KPK.


Jaksa Agung dari Parpol Disoal, M. Prasetyo: Kenapa Baru Sekarang

16 Agustus 2019

Jaksa Agung dari Parpol Disoal, M. Prasetyo: Kenapa Baru Sekarang

Selain Prasetyo, jaksa agung yang berlatar belakang partai politik adalah Marzuki Darusman (1999-2001), yakni dari Golkar.


Jokowi Ingin Jaksa Agung Nonpartai, Johnny: Jangan Batasi NasDem

16 Agustus 2019

Jokowi Ingin Jaksa Agung Nonpartai, Johnny: Jangan Batasi NasDem

Presiden Jokowi ingin menunjuk Jaksa Agung dari luar partai. NasDem setuju saja tapi minta tak dibatasi.


Dianggap Dekat Partai, YLBHI Kritik Kejaksaan di Bawah Prasetyo

2 Agustus 2019

Dianggap Dekat Partai, YLBHI Kritik Kejaksaan di Bawah Prasetyo

YLBHI mengkritik kejaksaan di bawah Jaksa Agung Prasetyo yang dianggap terlalu dekat dengan partai.


Wakil Ketua Komisi III DPR: Kinerja Jaksa Agung Prasetyo Standar

27 Juli 2019

Wakil Ketua Komisi III DPR: Kinerja Jaksa Agung Prasetyo Standar

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Erma Suryani Ranik menilai kinerja Jaksa Agung H M. Prasetyo tak terlalu menonjol.


Kursi Jaksa Agung, Prasetyo: Yang Tak Setuju Saya Lanjut, Banyak

26 Juli 2019

Kursi Jaksa Agung, Prasetyo: Yang Tak Setuju Saya Lanjut, Banyak

Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan tak akan menolak jika ia diminta kembali memimpin di Satya Adi Wicaksana.