Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

image-gnews
Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dan politik Faisal Basri mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis, 5 September 2024 dini hari di usia yang sebulan lagi menginjak 65 tahun. Wafatnya Faisal Basri meninggalkan duka yang mendalam bagi banyak orang. Dia dikenal sebagai sosok yang kritis dan progresif dalam menyoroti kebijakan pemerintah. Buah pikirannya turut mendorong reformasi ekonomi dan politik yang memihak rakyat.

Faisal Basri sendiri pernah menjadi saksi ahli dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Persilihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres), pada 1 April 2024. Berikut kilasnya.

Singgung politik gentong babi, impor beras, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Faisal Basri menyampaikan berbagai isu mulai dari politik gentong babi, impor beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga menyebutkan beberapa nama Menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Faisal mencontohkan ketika Airlangga Hartarto ikut serta dalam pembagian bansos. Dia menjelaskan bahwa saat itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menginformasikan kepada penerima bantuan bahwa bantuan tersebut berasal dari kontribusi Jokowi.

Selain itu, Faisal menyebutkan bahwa Airlangga juga mengajak para penerima bantuan untuk berterima kasih kepada Jokowi dengan mendukung kebijakan yang didukung olehnya.

Faisal juga menambahkan pernyataan Menteri Investasi, Bahlil, yang mengatakan bahwa "tidak masalah jika Anda ingin membuat Menteri Sosial sendiri seperti Bu Risma." Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan mentalitas dan moralitas antara beberapa menteri. Bu Risma, misalnya, menolak untuk mempolitisasi program bansos.

Faisal turut menyinggung teori pork barrel atau politik gentong babi. Menurutnya, teori tersebut asalnya dari Amerika Serikat, namun pelaksanaannya berbeda di Indonesia. Di negeri Paman Sam, pork barrel terwujud dalam proyek-proyek mercusuar seperti jembatan dan sebagainya. Namun di Indonesia, menurut Faisal, pork barrel berupa sembako yang disalurkan melalui program bantuan sosial atau bansos.

"Pork barrel di negara-negara berkembang ini berbeda bentuknya karena pendapatannya masih rendah, tingginya angka kemiskinan di Indonesia, hampir separuh penduduknya adalah penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, atau rentan miskin," ujar Faisal dalam sidang di Gedung MK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut, Faisal menyatakan bahwa bahkan Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan akan mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan aturan yang melarang penyaluran bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak. Menurut Faisal, aturan tersebut akan ditetapkan melalui peraturan daerah atau Perda.

Dalam sidang sengketa Pilpres di MK, Faisal juga mengungkapkan dugaan terkait BLT El Nino yang diyakini diperpanjang oleh pemerintah untuk kepentingan politik. BLT El Nino senilai Rp 200 ribu per bulan diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan semestinya berakhir pada Desember 2023.

Mulanya, bantuan ini diberikan pada periode November hingga Desember 2023, namun pemerintah memutuskan memperpanjangnya hingga Juni 2024. Faisal mempertanyakan alasan perpanjangan BLT El Nino, mengingat bahwa fenomena El Nino telah mereda pada saat itu.

Menurut Faisal, perpanjangan BLT El Nino bertujuan untuk menciptakan panggung-panggung baru demi memastikan efektivitas bansos semaksimal mungkin. Faisal kemudian membandingkan data tentang kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem antara tahun 2021 dan 2023, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kondisinya lebih parah, namun tidak ada bantuan serupa seperti BLT El Nino saat itu.

Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa BLT El Nino sebenarnya hanya digunakan untuk meningkatkan dukungan politik, tanpa memperhatikan kondisi nyata masyarakat. Faisal Basri menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan tanggung jawab negara. Menurutnya, bansos bukanlah bentuk dari belas kasihan atau kebaikan hati, tetapi merupakan kewajiban negara.

HATTA MUARABAGJA  | ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | AMELIA RAHIMA SARI | RIANI SANUSI PUTRI| ADIL AL HASAN

Pilihan Editor: 4 Pernyataan Faisal Vasri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Berkunjung ke Tokyo hingga Tak Jawab Soal Kemungkinan Gabung Kabinet Prabowo

3 jam lalu

Foto: Anies Baswedan (YouTube Anies Baswedan)
Anies Baswedan Berkunjung ke Tokyo hingga Tak Jawab Soal Kemungkinan Gabung Kabinet Prabowo

Anies Baswedan enggan menjawab saat ditanya apakah dirinya bakal bergabung dengan kabinet bentukan Presiden terpilih Prabowo Subianto.


Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

4 jam lalu

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid saat konferensi pers terkait Munaslub di Jakarta, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 15 September 2024. Keterangan pers tersebut menolak dan menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu 14 September tidak sah. TEMPO/Ilham Balindra
Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?


Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

4 jam lalu

Setelah sempat dipersulit, sejumlah pasangan bakal calon di berbagai daerah akhirnya diterima mendaftar di Pilkada 2024.
Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada


KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

5 jam lalu

Peristiwa kerusuhan Tanjung Priok 1984. DokTempo/Fakhri Amrullah Instagram/Datatempo
KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.


Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

5 jam lalu

Kaesang saat tampil di podcast pribadinya, 6 September 2024. Foto: Youtube.
Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.


Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

6 jam lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid berbincang saat menghadiri deklarasi Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023. Perwakilan relawan Progesif dari berbagai daerah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.


KPU Diminta Segera Buat Aturan Teknis Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus

7 jam lalu

Eks Ketua KPU Ilham Saputra TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Diminta Segera Buat Aturan Teknis Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus

KPU harus segera membuat peraturan mengenai aturan teknis kampanye di kampus itu untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 69/PUU-XXII/2024.


KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

8 jam lalu

Hanan Supangkat. Swa.co.id
KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Meskipun status cegah Hanan Supangkat tidak diperpanjang, KPK masih melakukan penyidikan dalam kasus TPPU bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo.


Keberpihakan Arsjad Rasjid di Pilpres 2024 Jadi Alasannya Didongkel dari Ketua Umum Kadin?

8 jam lalu

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Keberpihakan Arsjad Rasjid di Pilpres 2024 Jadi Alasannya Didongkel dari Ketua Umum Kadin?

Arsjad Rasjid didongkel dari jabatan sebagai Ketua Umum Kadin. Benarkah lantaran keberpihakannya kepada Ganjar-Mahfud Md dalam Pilpres 2024?


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

8 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.