Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

image-gnews
Aktivis HAM Kontras membagikan stiker bertemakan HAM saat melakukan aksi demo di Bundaran HI, Jakarta, 10 Desember 2015. Penetapan tanggal tersebut adalah untuk memperingati pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TEMPO/Subekti
Aktivis HAM Kontras membagikan stiker bertemakan HAM saat melakukan aksi demo di Bundaran HI, Jakarta, 10 Desember 2015. Penetapan tanggal tersebut adalah untuk memperingati pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak kekerasan (Kontras) Sumatera Utara mengungkapkan bahwa aparat keamanan negara diduga menjadi aktor dominan atas kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Sumatera Utara pada 2017.

Dari total 118 kasus yang terjadi, 59 diantaranya berhubungan langsung kepolisian dan TNI. "Kepolisian terlibat dalam 39 kasus dan TNI sebanyak 20 kasus. Totalnya 59 kasus pelanggaran HAM yang melibatkan pihak kepolisian dan TNI di Sumut yang kami catat", ungkap Koordinator Badan Pekerja Kontras Sumatera Utara, Amin Multazam, dalam rilis pers yang diterima Tempo pada Sabtu, 9 Desember 2017.

Baca juga: Kontras Minta Penyanderaan di Papua Ditangani Secara Persuasif

Dari berbagai tindak pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan, KontraS menyoroti praktek penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan aparat. Terbukti dengan sembilan kasus mengenai tindakan penyiksaan dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh kepolisian.

Salah satunya seperti yang dialami Rifzal Riandi Siregar yang meninggal didalam tahanan Polsek Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Rifzal yang ditahan selama seminggu karena berselisih dengan anggota polisi, diduga mengalami penyiksaan didalam tahanan. Sampai pada saat korban meninggal dengan cara gantung diri (versi kepolisian).

Bahkan kepada Kontras, keluarga mengaku proses otopsi yang dilakukan juga ditutup-tutupi oleh kepolisian. Terbukti dengan hasil otopsi yang sempat tidak diberikan kepada keluarga.
"Kecurigaan keluarga juga semakin kuat waktu Kapolsek Batang Toru pindah tugas ke tempat lain. Keluarga makin curiga karena kasus ini sempat heboh di sana, terus Kapolseknya dimutasi di tengah-tengah bergulirnya kasus Rifzal", kata Amin.

Tidak berbeda jauh, TNI juga diduga ikut menjadi pihak yang berperan menjadikan aparat keamanan memuncaki aktor pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Contohnya kasus sengketa tanah antara pemilik lahan di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang dengan TNI AL Lantamal 1 Belawan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lahan masyarakat desa tersebut diambil secara paksa oleh pihak TNI AL Lantamal 1 Belawan pada medio Februari 2017. Lantamal 1 Belawan mengklaim lahan seluas 117 hektar tersebut sebagai miliknya dan diduga melakukan pengrusakan terhadap lahan tersebut.

Baca juga: KontraS: Panglima TNI Terlibat Politik Akibat Sipil Lemah

Bahkan tidak hanya merusak lahan, seperti dikutip dari pemberitaan Tempo.co pada 11 april yang lalu, dalam persidangan yang dilaksanakan pada Maret 2017, anggota TNI AL diduga melakukan intimidasi terhadap salah seorang pemilik lahan bernama Ludik Simanjuntak. "Habis dibaca putusan mereka mulai tendang-tendang kursi. Saya sampai berlindung dibalik hakim, terus sembunyi dilantai 3 PN," ujar Ludik di Kantor Kontras dalam konferensi pers kala itu.

Menurut Kontras, fakta ini menjadi gambaran bahwa aparat keamanan tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya secara benar.  "Aparat keamanan senantiasa melakukan tindakan kekerasan dan arogansi dalam menyelesaikan permasalahan. Tentunya hal ini membuat kita miris, aparat yang harusnya menjadi pelindung masyarakat malah sebagai aktor dominan pelanggaran HAM di Sumut", sambung Amin.

Karena itu Kontras berharap jika ke depannya aparat keamanan mampu mengembalikan citra aparat sebagai pelindung masyarakat. Jangan sampai penyalahgunaan wewenang oleh aparat keamanan negara kembali menjadi salah satu pelanggaran HAM yang menonjol di Sumatera Utara pada tahun-tahun berikutnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

9 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

14 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

15 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

20 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum


Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

22 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.


Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 hari lalu

Pembacaan sumpah Direktur LBH Pekanbaru di Auditorium FH Universitas Islam Riau (UIR), didampingi Erwin (Ketua Pelaksana), Andi Wijaya, dan M. Isnur., pada Kamis, 29 Februari 2024. Foto: Ellya Safriani/TEMPO
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.


Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

33 hari lalu

Presiden RI Jokowi saat menunjukkan produk UMKM di Sulut dalam kegiatan silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), di GOR Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nancy L Tigauw.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.


Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

35 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.


APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

37 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran menyapa para pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.


Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

45 hari lalu

Massa aksi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan organisasi profesi kesehatan melakukan aksi di Patung Kuda, Jumat, 15 Desember 2023. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian tenaga kesehatan Indonesia terkait krisis kemanusiaan dan kesehatan yang tengah terjadi di Gaza, Palestina. Dalam aksi ini, MER-C, IDI, beserta organisasi profesi kesehatan lainnya memberikan beberapa tuntutan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Beberapa di antaranya adalah memberikan jaminan keselamatan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di Palestina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina memberi sejumlah masukan sebelum Retno Marsudi bicara di ICJ bulan ini.