Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Komnas HAM Minta Pilkada 2020 Ditunda

image-gnews
Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah membeberkan alasan Pilkada 2020 sebaiknya ditunda. Dari sisi aturan, Hairansyah mengatakan, penundaan Pilkada Serentak 2020 memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020.

"Itu mensyaratkan mempertimbangkan penundaan karena pandemi dan bisa dilanjutkan kalau ini sudah berakhir. Jadi ada syarat UU yang terpenuhi untuk dilakukan penundaan," kata Hairansyah dalam webinar, Kamis, 17 September 2020.

Alasan kedua, Hairansyah mengatakan, Pilkada 2020 perlu ditunda karena ada ketidakmampuan dari sisi regulasi dan institusi untuk memastikan dilaksanakannya protokol Covid-19. Dia menyebut terlihat jelas ada ketidakmampuan institusi dan regulasi untuk mencegah terjadinya kerumunan massa, misalnya dalam tahapan pendaftaran pasangan calon 4-6 September 2020. "Terutama saat pendaftaran kemarin kita bisa melihat secara regulasi dan institusi, pencegahan kerumunan itu hampir tidak bisa dilakukan," ujar dia.

Menurut Hairansyah, Komnas HAM telah mengkaji dan meneliti berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 sejak awal pandemi. Ia mengatakan ada 18 rekomendasi yang sudah disampaikan, salah satunya terkait penguatan peraturan perundang-undangan.

Hairansyah mengatakan perlu ada penguatan legalitas dari sisi ketentuan yang mengatur ihwal bagaimana penanganan Covid-19. Dia mencontohkan, di satu sisi memang sudah ada pernyataan darurat kesehatan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020.

Namun, implementasi kebijakan dan sanksi sulit lantaran minim penetapan status kawasan seperti yang diatur dalam Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018. Dari sembilan provinsi yang menggelar Pilkada 2020, kata Hairansyah, tak ada yang menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hairansyah mengatakan hal ini menjadi problem serius dalam penerapan sanksi. Padahal, jumlah kasus Covid-19 di daerah terus mengalami kenaikan signifikan. "Sejauh penerapan status kawasan belum diterapkan, maka penerapan sanksi-sanksi sebagaimana diatur UU Kekarantinaan sangat sulit dilaksanakan," ujar dia.

Artinya, kata Hairansyah, ada dua konteks yang menjadi satu dalam persoalan Pilkada 2020. Pertama ialah ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 dari sisi regulasi dan tindakan.

"Kedua, dalam situasi ini akan ada event yang sangat besar yaitu Pilkada yang di dalamnya ada kegiatan yang berpotensi terjadi kerumunan," kata dia. "Ini penting menjadi catatan, mengapa kita perlu melihat apakah Pilkada bisa dilanjutkan atau tidak."

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

18 jam lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

23 jam lalu

Reaksi terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin seusai divonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mengamini pembelaan eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sehingga memberikan vonis bebas.


Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

2 hari lalu

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Dalam video yang diuggah di kanal YouTube milik istrinya, Tiorita Rencana pada 27 Maret 2021, Terbit  pernah menyebut sel yang ada di rumahnya itu digunakan untuk menampung para pengguna narkoba. Namun, kerangkeng itu diduga dipakai untuk mengurung pekerja perkebunan sawit milik Terbit. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

Komnas HAM menyebut vonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin itu tidak memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga korban.


Soal Ekshumasi Afif Maulana, Komnas HAM Libatkan 3 Lembaga ini

3 hari lalu

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-821 merefleksi kematian Afif Maulana (13), bocah 13 tahun yang diduga disiksa oleh polisi di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 4 Juli 2024. Direktur LBH Padang Indira Suryani mengungkapkan ada keterangan Kepolisian yang berubah-ubah dalam kasus kematian Afif Maulana yang diduga tewas karena dianiaya anggota Polri. TEMPO/Subekti.
Soal Ekshumasi Afif Maulana, Komnas HAM Libatkan 3 Lembaga ini

Komnas HAM memastikan tiga lembaga akan terlibat dalam ekshumasi jenazah Afif Maulana. Ada tim dokter independen juga.


Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

3 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

Profil Andriansyah, Hakim Ketua PN Stabat yang vonis bebas kepada eks Bupati Langkat


Eks Bupati Langkat Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Perkaranya

3 hari lalu

Terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Okrober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Eks Bupati Langkat Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Perkaranya

Majelis hakim PN Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut menjatuhkan vonis bebas kepada eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin atas perkara TPPO.


Warga Rumah Dinas Polri Pondok Karya Mampang Klaim Bukan Polisi yang Bangun Kompleks Itu

4 hari lalu

Sejumlah keluarga pensiunan Polri yang terancam diusir Yanma Polri datangi kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Warga Rumah Dinas Polri Pondok Karya Mampang Klaim Bukan Polisi yang Bangun Kompleks Itu

Ida Bagus Ketut Weda, menceritakan kondisi ketika pertama kali pindah ke rumah dinas Kompleks Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan pada 1959.


Terancam Diusir dari Rumah Dinas di Pondok Karya, 52 Keluarga Purnawirawan Polri Mengadu Ke Komnas HAM

4 hari lalu

Sejumlah keluarga pensiunan Polri yang terancam diusir Yanma Polri datangi kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Terancam Diusir dari Rumah Dinas di Pondok Karya, 52 Keluarga Purnawirawan Polri Mengadu Ke Komnas HAM

52 keluarga purnawirawan Polri yang tinggal di perumahan Pondok Karya, Tangerang, mendatangi kantor Komnas HAM untuk membuat laporan.


Komnas HAM: Jakarta Tidak Ramah HAM tapi Dapat Penghargaan HAM dari Kemenkumham

4 hari lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Komnas HAM: Jakarta Tidak Ramah HAM tapi Dapat Penghargaan HAM dari Kemenkumham

Menurut Komnas HAM, Jakarta merupakan provinsi yang selama lima tahun berturut-turut sebagai wilayah tertinggi dalam pengaduan dugaan pelanggaran HAM.


DKPP Sebut Ada Relasi Kuasa antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan CAT, Ini Artinya

6 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
DKPP Sebut Ada Relasi Kuasa antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan CAT, Ini Artinya

Anggota DKPP Wiarsa Raka Sandi mengatakan ada unsur relasi kuasa antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan CAT. Apa maksudnya?