Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MK Tolak Gugatan PKB soal Perolehan Suara di Papua Selatan

Reporter

image-gnews
Suasana sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Setelah sidang pengucapan/ketetapan ini, setidaknya akan ada 90 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. TEMPO/Subekti.
Suasana sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Setelah sidang pengucapan/ketetapan ini, setidaknya akan ada 90 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK menolak seluruh gugatan sengketa pileg atau pemilihan legislatif yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB terkait pengurangan suara dalam pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan.

PKB sebelumnya mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap kehilangan 373 suara di distrik Ayip dan 100 suara di distrik Koroway Buluanop dalam hasil pleno kedua. Dalam gugatannya PKB menyatakan Partai Nasdem mengalami peningkatan suara yang semula pada pleno pertama berjumlah 424 suara, kemudian menjadi 797 suara pada pleno kedua. Hal serupa terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang semula mendapat 896 suara, menjadi 996 suara pada pleno ke 2.

“Terhadap dalil demikian, dengan mempertimbangkan fakta hukum pada angka 2 untuk dalil Pemohon yang kehilangan 373 suara di distrik Ayip, Mahkamah memperoleh keyakinan sebagaimana telah dijelaskan oleh Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan pada poin angka 4 diatas bahwa suara yang berjumlah 373 dikembalikan kepada caleg Nasdem,” kata Hakim Ketua Suhartoyo di Gedung MK, Jumat, 7 Juni 2024.

Pada distrik Koroway Buluanop, Mahkamah tidak meyakini adanya suara PKB yang hilang, justru suara PKB bertambah dari PSI. Berdasarkan bukti model D. Hasil Kecamatan DRPD KABKO, PKB memperoleh 575 suara dan PSI Memperoleh 190 suara. Sedangkan pada bukti yang diajukan PKB, PKB memperoleh 675 suara dan PSI memperoleh 90 suara.

“Berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, terhadap dalil permohonan yang kehilangan suara sebanyak 100 di distrik Koroway Buluanop, Mahkamah tidak meyakini adanya suara PKB yang hilang justru suara PKB bertambah dari PSI,” kata Suhartoyo.

MK menyatakan tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh PKB. Dari alat bukti yang ada, Mahkamah justru meyakini bahwa adanya pleno yang dilakukan sebanyak 2 kali di tingkat Kabupaten karena adanya perbaikan data penetapan hasil di kabupaten Asmat berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang hasilnya dituangkan oleh D.Hasil Kabupaten tanggal 17 Maret 2024. “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” Hakim Ketua menegaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PKB sebelumnya menggugat hasil pemilu yang dianggap berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRP, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua Selatan, pada Dapil Asmat 3. Pemohon Perkara Nomor 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 diwakili Subani, menyampaikan terjadi dua kali pleno KPU tingkat Kabupaten di Kabupaten Asmat. Pleno pertama pada Sabtu, 9 Maret 2024. Dari pleno tersebut, suara pemohon sejumlah 1.922 suara.

Dari hasil pleno kedua, terjadi penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 373 suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan suara sebanyak 424 suara, kemudian berubah dalam pleno kedua menjadi 797 suara. Hal yang serupa terjadi penambahan suara pada PSI sebanyak 100 suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan 896 suara, berubah dalam pleno kedua menjadi 996 suara. Dalam petitumnya, pemohon memohon kepada MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Asmat 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Asmat.

ALIFAH OLIVIA

Pilihan Editor: MK Kabulkan Permohonan NasDem, Perintahkan KPU Lakukan PSU di 7 TPS Dapil Teluk Bintuni 3

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggota Pansus Haji: Ada Jual Beli Kuota Haji 2024 yang Untungkan Pihak Tertentu

8 jam lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usai menemui para demonstran dari berbagai kepala desa di Indonesia yang menuntut pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Anggota Pansus Haji: Ada Jual Beli Kuota Haji 2024 yang Untungkan Pihak Tertentu

Anggota Pansus Haji DPR melihat adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024 yang perlu segera diselidiki.


Fraksi PKB Usulkan Diah Pitaloka Jadi Ketua Pansus Haji

1 hari lalu

Diah Pitaloka, anggota DPR RI.
Fraksi PKB Usulkan Diah Pitaloka Jadi Ketua Pansus Haji

Ada 35 anggota DPR dari lebih dua fraksi yang menandatangani pembentukan pansus haji ini.


Sandiaga Uno Masuk Bursa Pilgub Jabar, Golkar Tak Khawatir Ridwan Kamil Tersaingi

1 hari lalu

Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Ridwan Kamil usai mengikuti Rakernas di DPP Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Sandiaga Uno Masuk Bursa Pilgub Jabar, Golkar Tak Khawatir Ridwan Kamil Tersaingi

Partai Golkar masih menunggu survei internal kedua atas elektabilitas Ridwan Kamil.


Respons PKB-PDIP-PKS soal Elektabilitas Kaesang Unggul di Pilkada Jateng

1 hari lalu

Kaesang Pangarep menegaskan, PSI tidak menutup pintu komunikasi dengan siapapun untuk berkoalisi dalam Pilkada 2024.
Respons PKB-PDIP-PKS soal Elektabilitas Kaesang Unggul di Pilkada Jateng

Hasil sigi Indikator Politik Indonesia menyebutkan elektabilitas Kaesang unggul di Pilkada Jateng. Apa respons PKB, PDIP, dan PKS?


Didukung PPP dan PKB Maju di Pilkada 2024, Sandiaga Uno Singgung Soal IKN dan Ekonomi

3 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno diwawancarai awak media di sela World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin  20 Mei 2024. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Didukung PPP dan PKB Maju di Pilkada 2024, Sandiaga Uno Singgung Soal IKN dan Ekonomi

Isu seputar IKN hingga ekonomi masyarakat perlu jadi pertimbangan kader parpol yang mau maju di Pilgub Jakarta.


PKB Usulkan Nagita Slavina untuk Pilgub Sumut, Gerindra Sebut Harus Disetujui Bobby Nasution

3 hari lalu

Nagita Slavina/Foto: Instagram/@raffinagita1717
PKB Usulkan Nagita Slavina untuk Pilgub Sumut, Gerindra Sebut Harus Disetujui Bobby Nasution

Dasco menuturkan calon pendamping Bobby Nasution akan dilihat potensi, elektabilitas, maupun faktor disukai masyarakat.


PPP Sambut Baik Usulan PKB Usung Sandiaga Uno di Pilgub Jabar

3 hari lalu

Politikus PPP Sandiaga Uno saat ditemui wartawan di Universitas Muhammadiyah Karanganyar (Umuka) Jawa Tengah, Ahad, 2 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PPP Sambut Baik Usulan PKB Usung Sandiaga Uno di Pilgub Jabar

PPP merespons positif soal gagasan PKB mengusung Sandiaga Uno di Pilgub Jabar.


PKB: Mengusulkan Nagita Slavina Mendampingi Bobby Nasution Pilkada Sumut hingga Dipandang Pragmatis

3 hari lalu

Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
PKB: Mengusulkan Nagita Slavina Mendampingi Bobby Nasution Pilkada Sumut hingga Dipandang Pragmatis

PKB mengusulkan Nagita Slavina untuk mendampingi Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024


Anggota DPR Curiga ada Travel Nakal Manfaatkan Jatah Kuota Haji

3 hari lalu

Ilustrasi Ibadah Haji. Getty Images
Anggota DPR Curiga ada Travel Nakal Manfaatkan Jatah Kuota Haji

Anggota Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mencurigai pelanggaran jatah kuota haji dimanfaatkan agen travel nakal demi meraup keuntungan.


Dari Anggota DPR hingga Presiden Jokowi Tanggapi Kritikan Mahfud Md soal KPU

3 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Dari Anggota DPR hingga Presiden Jokowi Tanggapi Kritikan Mahfud Md soal KPU

Kritikan Mahfud Md kepada KPU mendapatkan tanggapan dari sejumlah pihak, mulai dari anggota DPR hingga Presiden Jokowi. Apa kata mereka?