Bawaslu Bantah Pelaku Surat Suara Tercoblos di Malaysia Ditangkap

Ketua KPU Arief Budiman (tengah), Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri), dan anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kanan) berjabat tangan seusai pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat 12 April 2019. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membantah polisi telah menangkap dalang surat suara tercoblos di Malaysia. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar menyampaikan tidak benar informasi bahwa tiga warga negara Indonesia telah menjadi tersangka. "Hoaks," kata Fritz saat dihubungi, Ahad, 14 April 2019.

Baca: Surat Suara Tercoblos, Bawaslu: Belum Dapat Izin Polisi Malaysia

Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan polisi telah menangkap Adon Ramdhan yang merupakan pengelola ekspedisi Syarikat Paket Utama Nusantara yang disinyalir melakukan kecurangan untuk surat suara melalui metode pos.

Dua orang WNI lain yang namanya disebut adalah Wahyu Prabowo dan Ellyzar. Bahkan dalam pesan berantai itu terdapat nama warga negara Malaysia Mohd Shazwan Bin Hassan alias Bang Wan. 

KPU dan Bawaslu masih menginvestigasi kasus surat suara tercoblos di Malaysia yang sebelumnya viral di media sosial. Surat suara itu ditemukan oleh relawan Prabowo - Sandiaga yang kemudian dilaporkan ke Panwaslu Kuala Lumpur. Dalam video yang beredar terlihat surat suara sudah tercoblos untuk calon presiden nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf Amin.

Baca: Polri dan PDRM Cek Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Merespons penemuan surat suara tercoblos di wilayah Selangor, KPU dan Bawaslu mengirimkan delegasi ke Malaysia untuk mendalami temuan itu pada Jumat, 12 April lalu. KPU mengutus komisionernya, yakni Ilham Saputra dan Hasyim Asy'ari. Keduanya didampingi anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo.






Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

23 jam lalu

Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

Bawaslu Kota Depok akan menangkal buzzer dan pelanggaran Pemilu 2024 lainnya yang menjamur di media sosial. Begini caranya.


Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

1 hari lalu

Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

Bawaslu akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau SARA di media sosial. Bila terbukti bersalah akan dikenakan pelanggaran UU ITE


Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

2 hari lalu

Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

Bawaslu Kota Depok belum memiliki kantor sendiri dan harus mengontrak


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

3 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Bawaslu Ingatkan Batasan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count, Ini Katanya

10 hari lalu

Bawaslu Ingatkan Batasan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count, Ini Katanya

Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu mengingatkan kembali batasan kepada lembaga survei penyelenggara quick count. Ada 3 kriteria lembaga survei ideal, katanya. Apa saja?


Anies Baswedan Safari Politik Lagi, NasDem: Dari 22-30 Januari 2023

11 hari lalu

Anies Baswedan Safari Politik Lagi, NasDem: Dari 22-30 Januari 2023

Anies Baswedan kembali akan berkeliling daerah. Partai NasDem memberi bocoran soal jadwal safari politik Anies itu.


Sandiaga Temui Prabowo, Beri Buku Memoar Pilpres 2019

18 hari lalu

Sandiaga Temui Prabowo, Beri Buku Memoar Pilpres 2019

Pertemuan Sandiaga dan Prabowo ini terjadi di tengah menghangatnya hubungan mereka. Gara-gara soal pencalonan di Pilpres 2024.


KPU Komit Gelar Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka

19 hari lalu

KPU Komit Gelar Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka

Rapat dengar pendapat itu juga menyepakati pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu.


Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

19 hari lalu

Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih menggelar rapat tertutup untuk membahas soal dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual Pemilu 2024.


Spanduk Penolakan Anies Baswedan di NTT, Masuk Kategori Kampanye Hitam?

20 hari lalu

Spanduk Penolakan Anies Baswedan di NTT, Masuk Kategori Kampanye Hitam?

Spanduk penolakan Anies Baswedan tersebar di NTT. Apakah sudah masuk kategori kampanye hitam?