Surat Suara Tercoblos, Bawaslu: Belum Dapat Izin Polisi Malaysia

Seorang petugas media melewati toko kosong yang menyimpan surat suara Pemilu 2019 yang diduga sudah dicoblos di Jalan Seksyen 2/11 Kajang Selangor, Jumat 12 April 2019. Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Kajang bersama Relawan Prabowo - Sandi (PADI) Malaysia berjaga di lokasi tersebut. ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan, mengatakan bahwa tim investigasi belum mendapatkan izin dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) untuk memasuki lokasi penemuan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia.

Baca: Polri dan PDRM Cek Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Permintaan izin juga telah diupayakan oleh Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur. "Di Kemlu (Kementerian Luar Negeri)  kan hari ini juga sudah diturunkan dari Irjen (Inspektur Jenderal) ke sana juga," kata Abhan di Kantornya, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 April 2019.

KPU dan Bawaslu saat ini tengah menginvestigasi kasus surat suara tercoblos di Malaysia yang sebelumnya viral di media sosial. Surat suara itu ditemukan oleh relawan Prabowo - Sandiaga yang kemudian dilaporkan ke Panwaslu Kuala Lumpur. Dalam video yang beredar terlihat surat suara sudah tercoblos untuk calon presiden nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin.
 
Pada 12 April, merespon penemuan surat suara tercoblos di wilayah Selangor, KPU dan Bawaslu bersepakat mengirimkan delegasi untuk mendalami temuan itu. Komisioner KPU yakni Ilham Saputra dan Hasyim Asyari berangkat ke Malaysia. Keduanya didampingi anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo.
 
Lembaga lain yang ikut menangani temuan surat suara tercoblos yakni Mabes Polri. Mereka sedang berkoordinasi dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) untuk menyelidiki dugaan surat suara tercoblos. 
 
Salah satu tindakan yang sudah dilakukan adalah mengantar dan mendampingi pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengecek lokasi kejadian. "Sekaligus melihat dokumen-dokumen dan berkoordinasi dengan PDRM," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Sabtu, 13 April 2019.
 
Setelah itu, Polri bersama PDRM, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU akan menggelar rapat bersama. Meski begitu, Bawaslu tetap menjadi leading sector dalam pengusutan kasus ini. "Mereka yang akan menilai apakah kasus ini masuk dalam pelanggaran pemilu, pidana pemilu atau pidana umum," kata Dedi.
 
Abhan mengatakan Bawaslu ingin kasus ini bisa tuntas dalam waktu singkat. Kondisinya bakal lebih mudah, kalau KPU sudah bisa menentukan keaslian dari surat surat tersebut. "Itu kan yang bisa menyatakan itu (KPU). Kalau dari hasil pengawasan. Tetapi ini kan baru dugaan, dari tim pengawas kami di sana bahwa itu ada dugaan benar (surat suara asli). Tapi ini baru dugaan," kata dia.
 
 
Menurut Abhan, menjadi penting untuk tim investigasi mengambil barang bukti surat suara tercoblos yang berada di Selangor. Kemudian KPU bisa memverifikasi dengan pencetak surat suaranya.  "Misalnya surat suara itu dicetak di perusahaan X, itu cukup ditanyakan saja ke X, bener nggak ini produksimu, kalau betul ya sudah clear," kata dia.





Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

6 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

13 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

14 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

18 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

26 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

28 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

30 hari lalu

Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

Dana yang ditransfer oknum tersebut senilai Rp 1,1 miliar tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

32 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

35 hari lalu

80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

Delapan puluh warga di Jawa Tengah yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik melapor ke Bawaslu. Namanya ada di Sipol.


Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa

37 hari lalu

Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa

Bawaslu RI memutuskan menolak aduan laporan dugaan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran partai politik yang diajukan Partai Pemersatu Bangsa.