Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Masih Tunggu Kajian Sebelum Tanda Tangani UU MD3

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 21 Februari 2018. Rakernas I Hubbul Wathon itu mengangkat tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional. ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Zikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Zikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 21 Februari 2018. Rakernas I Hubbul Wathon itu mengangkat tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini dia masih berpikir apakah akan menandatangani atau tidak revisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Imbasnya, dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang kemarin, DPR tidak bisa melantik tambahan pimpinannya yang baru.

Jokowi mengatakan dia telah meminta agar UU MD3 ini dikaji apakah perlu ditandatangani atau tidak. "Sampai saat ini saya belum mendapatkan (hasilnya) apakah tanda tangan atau tidak, ataukah dengan perpu. Sampai saat ini saya belum dapatkan," kata Jokowi di Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 6 Maret 2018.

Baca: Ketua DPR Berharap Presiden Jokowi Segera Ambil Sikap Soal UU MD3

DPR mengesahkan revisi UU MD3 pada 12 Februari 2018. Namun Presiden Jokowi belum membubuhkan tanda tangannya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan sikap Presiden ini lantaran beberapa pasal di dalamnya menjadi kontroversial di publik. Padahal UU ini dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.

Presiden Jokowi juga memanggil sejumlah ahli hukum seperti Mahfud Md. ke Istana Negara untuk meminta pendapatnya soal UU MD3 pada Rabu pekan lalu. Mahfud mengatakan dalam UU MD3, ada tiga pasal yang disoroti, yaitu Pasal 73, 122, dan 245.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Fraksi NasDem Minta Keputusan Paripurna DPR Soal UU MD3 Dicabut

Dalam Pasal 122 huruf (k) berisi tambahan tugas kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap perorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Selain itu, di Pasal 73 UU MD3, yang tak hanya merinci tata cara permintaan DPR kepada polisi untuk memanggil paksa—bahkan dapat dengan penyanderaan—setiap orang yang menolak hadir memenuhi panggilan Dewan. Naskah terakhir pasal tersebut juga menyatakan Kepolisian RI wajib memenuhi permintaan DPR. Dan dalam Pasal 245 menyebutkan pemeriksaan anggota DPR dalam tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD. Pasal tersebut dinilai memperkuat imunitas anggota Dewan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Wanti-wanti Masyarakat: Jangan Judi, Jangan Judi, Jangan Judi Online

58 detik lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Jokowi Wanti-wanti Masyarakat: Jangan Judi, Jangan Judi, Jangan Judi Online

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti masalah sosial yang timbul akibat judi online.


Majelis Rakyat Papua Usul ke Jokowi Pertimbangkan Pemekaran Mimika

1 jam lalu

Agustinus Anggaibak, Ketua Majelis Rakyat Papua, Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua memberikan keterangan  usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Majelis Rakyat Papua Usul ke Jokowi Pertimbangkan Pemekaran Mimika

Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak, mengklaim pemekaran dibutuhkan demi kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan usai bertemu Jokowi.


Jokowi Buka Jakarta Fair 2024

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi keterangan pers di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Buka Jakarta Fair 2024

Presiden Jokowi secara resmi membuka Jakarta Fair di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.


Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

2 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tidak macet.


Begini Tugas Ipar Jokowi, Sigit Widyawan, Sebagai Komisaris BNI

3 jam lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Begini Tugas Ipar Jokowi, Sigit Widyawan, Sebagai Komisaris BNI

Sigit Widyawan kembali diangkat menjadi komisaris BNI yang kedua kalinya. Ada sejumlah tugas ipar Presiden Jokowi itu sebagai komisaris.


Mendiang Permadi, Pindah Partai Hingga Usul Pemakzulan Jokowi

6 jam lalu

Politikus senior Partai Gerindra, Permadi ungkap agenda melengserkan Jokowi.
Mendiang Permadi, Pindah Partai Hingga Usul Pemakzulan Jokowi

Permadi terlebih dahulu di PDIP, lalu bergabung ke Gerindra. Ia permah usulkan pemakzulan Presiden Jokowi.


Habib Luthfi Boyong Pengusaha Asing Bertemu Jokowi

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbincang dengan Habib Luthfi bin Yahya saat bertakziah ke rumah duka Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 29 Mei 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Habib Luthfi Boyong Pengusaha Asing Bertemu Jokowi

Habib Luthfi membawa sejumlah pengusaha asing menemui Presiden Jokowi. Mereka membahas urusan bisnis.


Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

7 jam lalu

Bagaskara Ikhlasulla Arif. FOTO/x
Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Pengangkatan kerabat Jokowi sebagai petinggi di BUMN menuai berbagai reaksi di kalangan masyarakat


Majelis Rakyat Papua Tagih Janji Jokowi Bangun Istana di Jayapura

7 jam lalu

Perwakilan Majelis Rakyat Papua usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Majelis Rakyat Papua Tagih Janji Jokowi Bangun Istana di Jayapura

Majelis Rakyat Papua menagih janji Presiden Jokowi yang sempat berjanji akan membangun Istana Kepresidenan di Jayapura.


Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada yang di IKN, di Jakarta

9 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada yang di IKN, di Jakarta

Seskab Pramono Anung mengusulkan penambahan anggaran Rp 164,31 miliar untuk tahun 2025, di antaranya karena IKN.