Ketua DPR Berharap Presiden Jokowi Segera Ambil Sikap soal UU MD3

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait pencalonan kembali dalam pemilihan presiden pada 2019, di Pura Dalem Sakenan, Denpasar, Bali, 23 Februari 2018. TEMPO/Arkhelaus W

    Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait pencalonan kembali dalam pemilihan presiden pada 2019, di Pura Dalem Sakenan, Denpasar, Bali, 23 Februari 2018. TEMPO/Arkhelaus W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil sikapnya terkait pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menurut dia, sikap tegas Presiden Jokowi akan mengakhiri polemik pengesahan undang-undang tersebut.

    "Kami DPR mengharapkan Pak Jokowi segera mengambil sikap untuk menandatangani, tapi kalau pun tidak kami dapat memahami," ujar Bambang, yang juga politikus Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Maret 2018.

    Baca: Mahfud MD Bertemu Jokowi, Bahas UU MD3 dan Soal LGBT di RKUHP

    DPR, kata Bambang, bakal menunggu tenggat waktu 30 hari pasca-pengesahan untuk menandai berlakunya UU MD3 pada 14 Maret mendatang. Jika Presiden tidak menandatangani, kata dia, undang-undang tersebut akan berlaku. "Ini bukan suatu hal yang baru," ujar dia.

    DPR mengesahkan revisi UU MD3 pada 12 Februari lalu. Presiden Jokowi belum membubuhkan tanda tangannya. Alasannya, kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, sikap presiden ini lantaran beberapa pasal di dalamnya menjadi kontroversial di publik. Padahal UU ini dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.

    Baca: Kisruh UU MD3, Menteri Yasonna Sebut Perdebatan Terlalu Panjang

    Presiden Jokowi mengatakan masih berpikir apakah akan menandatangani revisi Undang-Undang tentang MD3. Ia telah meminta agar UU MD3 ini dikaji apakah perlu ditanda-tangani atau tidak. "Sampai saat ini saya belum mendapatkan (hasilnya) apakah tanda tangan atau tidak, ataukah dengan Perppu. Sampai saat ini saya belum dapatkan," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.