TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar mengadakan pertemuan di Bali untuk menyikapai perkembangan politik internal terbaru mereka. Hasilnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi se-Indonesia menyatakan menolak digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) serta mengubah mandat Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang akan mereka usung.
Plt Ketua DPD Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan seluruh pimpinan daerah tingkat I partainya menolak Munaslub. Dia membantah adanya dukungan agar mereka menggelar Munaslub untuk mencopot Ketua Umum Airlangga Hartarto.
"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub," kata Doli di Badung, Bali, Ahad, 30 Juli 2023.
Doli menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, seluruh DPD tetap menyatakan mendukung Airlangga Hartarto untuk menjabat sebagai ketua umum hingga akhir masa jabatannya.
"Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto," ucapnya.
Pertemuan atas inisiatif DPD
Doli mengatakan pertemuan tersebut digelar atas inisiasi dari 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Mereka meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Dia pun menyatakan mereka membicarakan banyak hal dalam pertemuan tertutup tersebut. Diantaranya, soal bagaimana seluruh DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan menuju pemenangan Pemilu 2024.
"Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Semua kami sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini," ucap Ahmad Doli.
Oleh karena itu, menurut Doli, mereka memiliki komitmen dan taat terhadap apa yang sudah putuskan.
"Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas dan di Rakernas, kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda dalam lima tahun sampai akhir periode nanti tahun 2024," ujarnya.
Selanjutnya, ubah mandat untuk Airlangga
