TEMPO.CO, Jakarta - Fenomena kotak kosong di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Lantas, apa tanggapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ganjar Pranowo terkait fenomena kotak kosong di Pilkada 2024?
Usai kunjungan kerja atau kunker ke Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya, pada Jumat 6 September 2024, Jokowi sempat menanggapi fenomena Pilkada dengan kotak kosong di sebagian daerah Indonesia.
Jokowi mengakui bahwa ada sekitar 40 dari 500 daerah yang bakal melawan kotak kosong di Pilkada 2024. Namun, Jokowi menyatakan bahwa kotak kosong adalah bagian dari proses demokrasi.
“Ya memang kenyataannya seperti itu. Kotak kosong pun ada proses demokrasinya,” kata Jokowi,
Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Fenomena itu pun merupakan kenyataan yang harus diterima.
“Saya kira kenyataan demokrasinya di bawah seperti itu. Baik di kabupaten, kota, maupun provinsi,” ucap Jokowi.
Sementara Ganjar mengingatkan kotak kosong tidak bisa dianggap enteng. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mencontohkan satu-satunya kontestan di Pilkada Makassar 2018, kalah perolehan suara dari kotak kosong.
"Makassar pernah, yang menang kotak kosong," kata Ganjar, dikutip dari Antara.
Kotak kosong, menurut Ganjar, merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga kemenangannya tidak bisa disalahkan. Sebab, lanjut Ganjar, itu semua merupakan pilihan dari rakyat.
"Jangan salah masyarakat bisa melawan dengan berpihak pada kotak kosong. Ini peringatan bagi partai politik, termasuk saya sendiri," ujarnya.
Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebelumnya mengumumkan bahwa calon tunggal pada Pilkada 2024 ada di 41 daerah terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota. Calon tunggal ini berpotensi melawan kotak kosong.
