Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

image-gnews
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat menjelaskan hasil Survei Charta Politika di Pilkada Jawa Barat. Survei ini  menunjukkan pasangan Ridwan dan Uu Rhuzanul (Rindu) mendapatkan perolehan suara tertinggi sebesar 37,3 persen. Sementara pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi atau Duo DM kalah tipis di angka 34,5 persen. Restoran Es Teler 77, Jakarta Selatan pada Kamis, 7 Juni 2018. Dewi Nurita/Tempo
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat menjelaskan hasil Survei Charta Politika di Pilkada Jawa Barat. Survei ini menunjukkan pasangan Ridwan dan Uu Rhuzanul (Rindu) mendapatkan perolehan suara tertinggi sebesar 37,3 persen. Sementara pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi atau Duo DM kalah tipis di angka 34,5 persen. Restoran Es Teler 77, Jakarta Selatan pada Kamis, 7 Juni 2018. Dewi Nurita/Tempo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu, diduga karena gap kepuasan terhadap kinerja kabinet dan Jokowi terpaut cukup jauh. 

Dalam survei lembaga itu yang diadakan pada 4-12 November 2022, kepuasan terhadap Jokowi berada di angka 69,5 persen, sementara kabinet Jokowi di angka 60 persen. 

"Artinya ada gap 9 persen yang menyebabkan pada pertanyaan reshuffle apakah perlu? Lalu sebanyak 59,7 menyatakan setuju," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat konferensi pers secara daring, Selasa, 29 November 2022. 

Survei Charta Politika Indonesia ini digelar pada 4-12 November 2022 dengan melibatkan 1.220 koresponden dengan metode random sampling. Adapun memiliki margin of error survei ini sebesar 2,83 persen.

Menurut Yunarto, jarak kepuasan yang cukup jauh antara kinerja presiden dengan kabinetnya, harus menjadi catatan untuk Jokowi jika ingin berbicara tentang legacy dan kepuasan publik yang baik. Sebab, menurut Yunarto, kepuasan publik terhadap pemerintahan tidak serta merta tentang performa Jokowi saja. 

"Tetapi image yang harus terbangun juga dari kabinetnya. Apa lagi ini memasuki tahun politik," kata Yunarto. 

Adapun tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sempat menyentuh angka 63,5 persen pada September 2022 akibat kenaikan harga BBM. Yunarto mengatakan tingkat kepuasan terhadap Jokowi kembali naik pada November 2022 menjadi 69,5 persen karena pemerintah dianggap berhasil mengendalikan inflasi pada. 

Pada September 2022, Yunarto menyebut terjadi inflasi sebesar 1,17 persen, namun pada Oktober berubah menjadi deflasi 0,17 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ditambah lagi spekulasi kegiatan positif seperti keberhasilan KTT G20," kata Yunarto. 

Mengenai daerah di Indonesia yang paling menyatakan puas terhadap Jokowi, yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali-NTB-NTT, dan Jawa Timur. Sementara daerah dengan tingkat kepuasan terendah ada di Sumatra, Papua Barat, dan Kalimantan. 

Meski begitu, Yunarto menduga terjadi partisan attitude bias dalam survei ini. 

"Jadi ada di daerah yang politiknya mendukung Jokowi, itu cenderung lebih mudah menyatakan kepuasannya dalam setiap situasi. Sementara daerah yang cenderung berseberangan dan Jokowi kalah dalam Pemilu 2014-2019, cenderung lebih mudah menyatakan ketidakkepuasannya," kata Yunarto. 

M JULNIS FIRMANSYAH 

 
Baca: Survei Charta Politika, Kepuasan terhadap Jokowi 69,5 Persen

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

14 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

1 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

2 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

4 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

5 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

6 jam lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

Kubu 01 meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Pihak Istana menilai tidak relevan.


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

6 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.


Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

7 jam lalu

Puluhan demonstran pro-Palestina mengangkat telapak tangan mereka saat rapat Kongres Amerika Serikat di Capitol Hill, Washington, AS, 31 Oktober 2023. Puluhan demonstran pro-Palestina menyerbu rapat Kongres Amerika Serikat yang tengah membahas bantuan dana untuk Israel yang masih berperang dengan Hamas. REUTERS/Kevin Lamarque
Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

55% warga Amerika Serikat tidak menyetujui respons militer Israel ke Gaza, menurut jajak pendapat terbaru Gallup


PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

8 jam lalu

Pantjoran PIK di Pantai Indah Kapuk. Dok. Agung Sedayu Group - Amantara
PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

Alih-alih PIK 2 dan BSD, pengamat menilai lebih pemerintah melanjutkan proyek mangkrak seperti Hambalang dan Meikarta masuk dalam daftar PSN.