Paguyuban Yalimo Minta Erdi Dabi - John Wilil Segera Dilantik Jadi Bupati-Wabup

Reporter

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Paguyuban Nusantara Yalimo mendesak pemerintah agar segera melantik pasangan Erdi Dabi dan Jhon Wilil sebagai Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Papua.

“Kami atas nama suara rakyat 47.781 suara yang sudah mengikuti pilkada secara langsung, umum, bebas, dan rahasia meminta Erdi Dabi-John Wilil yang sudah menang dua kali dan direstui oleh alam dan leluhur kami untuk segera dilantik,” kata paguyuban dalam keterangannya, Senin, 20 Desember 2021.

Paguyuban ini diwakili oleh Yehuda Dabi, anggota Majelis Rakyat Papua; Irianti Enembe, tokoh perempuan; Soni Silak, kepala suku; John Numberi, tokoh masyarkaat Papua; Yorim Endama, tokoh masyarakat Yalimo; dan Jefri Loho, tokoh pemuda.

Paguyuban menjelaskan, Erdi-John terpilih sebagai Bupati-Wakil Bupati Yalimo pada Pilkada 2020. Hasil pemilihan tersebut kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, MK memerintahkan pemungutan suara ulang pada Mei 2021. Hasilnya, pasangan calon kepala daerah nomor satu itu tetap keluar sebagai pemenang atau unggul 52,6 persen dari lawannya.

Namun, hasil PSU kembali digugat ke MK. Dalam amar putusannya, MK meminta dilakukan kembali pilkada ulang paling lambat 17 Desember 2021. Tetapi, kata paguyuban, Komisi Pemilihan Umum hingga kini tak melaksanakan pilkada ulang. “Akibat putusan MK, kondisi di Yalimo saat ini mencekam. Ada rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” ujar paguyuban.

Menurut Paguyuban Nusantara Yalimo, berita acara penetapan pasangan Erdi Dabi-John Wilil sebagai Bupati-Wakil Bupati belum dibatalkan. Sehingga, mereka menilai status Erdi Dabi dan John Wilil masih sebagai kepala daerah Kabupaten Yalimo terpilih, dan tinggal dilantik saja.

Paguyuban pun berharap pemerintah tidak membunuh dan menghilangkan hak demokrasi rakyat Yalimo yang sudah dua kali mengikuti pilkada. “Kami akan terus melakukan aksi damai sampai pemerintah menghargai suara rakyat 47.781 suara dalam Pemilukada pada 9 Desember 2020 dan PSU 5 Mei 2021,” kata paguyuban.

FRISKI RIANA

Baca: Sengketa Pilkada Yalimo, SDI Layangkan Eksaminasi Publik Soal Putusan MK






Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

7 jam lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

16 jam lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

2 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

2 hari lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

2 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

3 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

4 hari lalu

OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

TNI membantah klaim OPM soal dua tentara yang tewas ditembak di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapendam Cendrawasih sebut kabar itu hoaks.


KPK Jadwalkan Pemeriksaan Lukas Enembe Senin, 26 September 2022

4 hari lalu

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Lukas Enembe Senin, 26 September 2022

KPK telah melayangkan surat panggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemeriksaan Lukas akan dilakukan pada pekan depan, 26 September 2022.


Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

5 hari lalu

Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

Empat orang tewas dalam kasus Paniai. Bermula dari cekcok antara anggota TNI dan warga.