TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai fenomena kotak kosong menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 adalah bagian dari proses demokrasi. Sementara pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Siti Aminah sebelumnya mengatakan, kotak kosong di Pilkada 2024 merupakan erosi atau terkikisnya praktik demokrasi lokal.
“Jadi kalau terjadi kotak kosong artinya erosi dalam praktik demokrasi lokal,” ujar dosen ilmu politik Unair itu kepada Tempo, Kamis, 5 September 2024.
Bahkan, Aminah menyarankan agar masyarakat memilih kotak kosong jika menginginkan kemenangan demokrasi lokal.
Menurut Aminah, Pilkada harusnya diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon. Jika pasangan calon tunggal, maka tidak bisa disebut pemilihan.
Dia melanjutkan, kondisi seperti ini terjadi bukan karena pasangan calon tunggal yang memperoleh rekomendasi partai politik (parpol) secara borongan. Melainkan masalah pada parpol yang tidak mengajukan calon. Padahal, menurutnya, keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) telah mengakomodasi parpol dengan jumlah kursi parlemen yang sedikit.
Menurut Aminah, Pilkada dengan pasangan calon tunggal tidak layak disebut demokrasi. Sebab, demokrasi butuh proses yang kompleks dan berkesinambungan. Seperti keterlibatan masyarakat dalam menentukan pasangan calon pada Pilkada.
Karenanya, parpol harusnya memahami soal politik lokal di daerah. Selanjutnya, rakyat daerah melalui aspirasi parpol bisa menentukan wajah pemerintah dan pemerintahannya. Namun, kondisi saat ini dengan pasangan calon tunggal menunjukkan sebaliknya. Masyarakat dipaksa untuk menerima pilihan parpol.
“Yang terjadi saat ini masyarakat tidak bebas memilih pemimpin dan mempengaruhi pemerintahan lokal, melainkan demokrasi yang didikte oleh partai politik,” ucap Aminah.
Aminah pun menyarankan agar masyarakat dengan daerah yang memiliki pasangan calon tunggal bisa memilih kotak kosong. Pilihan ini bisa jadi pilihan agar demokrasi lokal tetap hidup.
“Jadi, apabila kotak kosong memenangi Pilkada, maka demokrasi lokal sudah matang. Daerah yang menang kotak kosong juga berarti memiliki literasi politik yang baik,” papar Aminah.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU melaporkan sebanyak 41 wilayah masih memiliki calon tunggal yang berpotensi melawan kotak kosong pada Pilkada 2024. Rata-rata, mereka telah memboyong semua rekomendasi parpol.
Jika kotak kosong yang menang saat Pilkada, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat (Pj) kepala daerah. Hal itu berlaku hingga satu periode atau 5 tahun.
Jokowi: Kotak kosong bagian dari demokrasi
Jokowi mengakui bahwa ada sekitar 40 dari 500 daerah yang bakal melawan kotak kosong di Pilkada 2024. Namun, Presiden menilai fenomena kotak kosong bagian dari demokrasi.
“Ya memang kenyataannya seperti itu. Kotak kosong pun ada proses demokrasinya,” kata Jokowi usai kunker ke Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024.
Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Fenomena itu pun merupakan kenyataan yang harus diterima.
“Saya kira kenyataan demokrasinya di bawah seperti itu. Baik di kabupaten, kota, maupun provinsi,” ucap Jokowi.
Diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Surabaya hari ini. Kepala Negara meresmikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya, mengunjungi Pasar Soponyono Rungkut, dan meresmikan Flyover Juanda di Sidoarjo.
Pilihan Editor: Pendaftaran Diperpanjang, Ini Formasi CPNS Kemensos 2024 untuk Lulusan D3-S2 dan Penempatan IKN