Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konflik Universitas Proklamasi 45, Serikat Dosen Sebut Yayasan Bungkam Kritik

Reporter

image-gnews
Ilustrasi- Suasana mahasiswa berkonsultasi tentang skripsi kepada pembimbingnya di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Februari 2006. [TEMPO/ Nickmatulhuda; Digital Image; 20060201]
Ilustrasi- Suasana mahasiswa berkonsultasi tentang skripsi kepada pembimbingnya di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Februari 2006. [TEMPO/ Nickmatulhuda; Digital Image; 20060201]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta diduga melakukan upaya pembungkaman kritik terhadap dosen dan karyawan. “Ada ruang kritisasi yang tidak diberikan kepada kami. Itu semua berlanjut secara bertahap, kami mulai dilepas dari semua jabatan,” kata serikat dosen dan karyawan Universitas Proklamasi 45, Dewi Handayani, dalam diskusi, Senin, 20 September 2021.

Dewi menceritakan awal mula konflik para dosen dan karyawan ini bermula pada September tahun lalu. Dewi yang saat itu menjabat wakil rektor II diminta oleh pihak yayasan dan rektor untuk melakukan rasionalisasi organisasi. Hal itu dilakukan karena keuangan kampus disebut sedang kurang baik akibat pandemi Covid-19.

Sebagai pimpinan yang mengurusi bidang sumber daya manusia, umum, dan keuangan, Dewi ditugaskan menekan jumlah dan gaji karyawan. Dari 139 karyawan, ada 25 karyawan yang diefektifkan dengan dua metode, yaitu kontrak yang akan habis dalam 1-2 bulan dipercepat, dan jam kerja yang semestinya full time 40 jam kerja per minggu dipotong 20 jam per minggu.

Selain itu, Dewi juga ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap mahasiswa yang menunggak pembayaran uang kuliah. Ketika itu, kata Dewi, ada Rp 1,3 miliar uang kuliah yang tertunggak. Setelah melakukan penagihan, Dewi berhasil menekan piutang mahasiswa pada universitas menjadi tersisa Rp 800 juta. “Cukup signifikan kami bisa menagih,” ujarnya.

Setelah melakukan sejumlah upaya tersebut, Dewi mengira sudah cukup untuk membuat kondisi keuangan universitas stabil. Sebab, selain 25 orang terkena rasionalisasi, gaji para karyawan dipotong dan ditunda pembayarannya hingga kondisi keuangan membaik. Ternyata, pihak yayasan dan rektor meminta Dewi kembali menekan agar jumlah karyawan tersisa 45 orang.

Dewi  membagikan keresahannya kepada rekan sesama wakil rektor. Dia pun disarankan untuk membawa persoalan tersebut ke rapat manajemen yang diadakan tiap bulan. Rapat tersebut diikuti dekan, kepala program studi, hingga kepala unit universitas. “Kami angkat di rapat itu agar tahu kondisi keuangan UP bermasalah,” katanya.

Rapat manajemen kemudian meminta bagian keuangan untuk menunjukkan anggaran kampus. Namun, presentasi tersebut dianggap belum menjawab keresahan para manajerial. Sehingga, rapat memutuskan untuk mengangkat masalah ke rapat senat universitas yang merupakan lembaga etik tertinggi di kampus.

Pada rapat senat, Dewi menceritakan, bagian keuangan kembali mempresentasikan anggaran. Namun, para senat menganggap penjelasan tersebut justru belum menjawab alasan kampus dinyatakan krisis keuangan. “Karena menurut hasil presentasi itu, kok enggak krisis seharusnya. Ini yang membuat konflik semakin memanas,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua senat kala itu juga merupakan rektor Universitas Proklamasi 45. Para anggota senat kemudian berembuk untuk mengganti ketua senat agar rektor tidak berat memikirkan kondisi yang krisis sekaligus kualitas akademik. Namun, rencana anggota senat ini, kata Dewi, malah ditanggapi yayasan sebagai bentuk kudeta.

Menurut Dewi, konflik tetap berlanjut. Anggota senat tetap mengadakan pergantian ketua senat karena sudah memenuhi kuorum. Tetapi, keputusan tersebut dianggap bentuk berpolitik dan kudeta. Sehingga, pihak yayasan melayangkan surat peringatan (SP) kepada 25 anggota senat.

Dewi mengungkapkan, SP 1 dan 2 dilayangkan sekaligus. Padahal, semestinya surat tersebut disampaikan berjarak. Dalam surat itu, pihak yayasan meminta agar anggota senat meminta maaf pada yayasan. Jika tidak meminta maaf, mereka akan diberhentikan dari universitas.

Akhirnya, Dewi mengatakan bahwa secara bertahap 25 anggota senat yang merupakan wakil rektor, dekan, kaprodi dilepas dari jabatannya satu per satu. Jabatan tersebut mulai diisi dengan pejabat baru, bahkan ada yang merupakan dosen baru yang belum memiliki nomor induk dosen nasional (NIDN).

Terakhir, kata Dewi, ada 15 orang yang diberhentikan dengan metode beragam. Ada yang diberhentikan tidak hormat, diskorsing, diberhentikan dengan alasan kontrak tidak diperpanjang. Padahal, Dewi menururkan, dosen tidak bisa dikatakan pakai kontrak karena memiliki NIDN. “Di mana pengajuan NIDN harus dengan SK dosen tetap. Sampai akhirnya kami pada tahap persidangan, tadi sudah putusan sela, dan ini konflik terus berlanjut,” katanya.

FRISKI RIANA

Baca Juga: Lapas Izinkan Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Mengajar, tapi...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dosen Universitas Brawijaya Habibi Subandi Dilaporkan Menghilang Sejak Awal Juni

22 jam lalu

Berita kehilangan Habibi Subandi, dosen Universitas Brawijaya. Istimewa
Dosen Universitas Brawijaya Habibi Subandi Dilaporkan Menghilang Sejak Awal Juni

Dosen Universitas Brawijaya Habibi Subandi menghilang. Keluarga baru tahu ketika kampus memberi tahu dosen itu tak mengajar sepekan terakhir.


Ditolak Karyawan, Angkasa Pura Sebut Penggabungan Perusahaan Masuk dalam PSN

23 jam lalu

Ilustrasi - Bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I. ANTARA/HO-Angkasa Pura I
Ditolak Karyawan, Angkasa Pura Sebut Penggabungan Perusahaan Masuk dalam PSN

Sekarpura II menolak rancangan penggabungan usaha antara PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II ke dalam PT Angkasa Pura Indonesia.


Serikat Karyawan Angkasa Pura II Minta Penggabungan Usaha Ditunda

1 hari lalu

Petugas memeriksa pesawat di Bandara Soekarno-Hatta jelang mudik lebaran, Tangerang, Banten, Jawa Barat, Kamis, 13 April 2023. PT Angkasa Pura II menyebut Bandara Soekarno-Hatta diproyeksikan melayani hingga 3,19 juta orang pemudik pada masa Angkutan Lebaran 2023 atau naik sekitar 19,47 persen dibandingkan 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Serikat Karyawan Angkasa Pura II Minta Penggabungan Usaha Ditunda

Serikat Karyawan PT Angkasa Pura II meminta penundaan rancangan penggabungan usaha PT Angkasa Pura II ke dalam PT Angkasa Pura Indonesia.


Naik 18 Peringkat, Indonesia Semakin Populer Bagi Pekerja Global

4 hari lalu

Ilustrasi pekerja keras. Freepik/Arthurhidden
Naik 18 Peringkat, Indonesia Semakin Populer Bagi Pekerja Global

Melalui survei Decoding Global Talent 2024 Tren Mobilitas Kerja, Indonesia disebut semakin populer menjadi negara tujuan para pekerja global.


Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

5 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) akan menggelar unjuk rasa secara nasional menuntut Tapera dibatalkan.


Virus Flu Burung Strain Baru Renggut Korban Pertama, Ini Kronologi dan Usulan Pencegahannya

7 hari lalu

Pejabat kesehatan Korea Selatan mengubur ayam di peternakan unggas tempat virus flu burung H5N6 yang sangat patogen menyebar di Haenam, Korea Selatan, 17 November 2016. Yonhap/via REUTERS
Virus Flu Burung Strain Baru Renggut Korban Pertama, Ini Kronologi dan Usulan Pencegahannya

Flu burung adalah salah satu penyakit infeksi yang punya potensi menimbulkan wabah, dan bahkan bukan tidak mungkin menyebar antarnegara


26 Kampus Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2025, UI dan UGM Bersaing

8 hari lalu

Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia 2022. (DOK. HUMAS UI)
26 Kampus Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2025, UI dan UGM Bersaing

Kampus terbaik di Indonesia yang masuk QS WUR 2025.


Trump Sebut Pemimpin Senat AS Seperti Warga Palestina: Kerap Kritik Israel

9 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Brendan McDermid
Trump Sebut Pemimpin Senat AS Seperti Warga Palestina: Kerap Kritik Israel

Donald Trump pada Rabu menyerang Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer atas kritiknya terhadap cara Israel menangani perang di Gaza.


Mengenal ChatGPT Edu yang Baru Saja Diluncurkan OpenAI

9 hari lalu

Chatgpt. Shutterstock
Mengenal ChatGPT Edu yang Baru Saja Diluncurkan OpenAI

ChatGPT Edu dapat memproses dan menalar data teks dan visual, hingga mengutilisasi alat canggih seperti analisis data.


Jokowi Letakkan Batu Pertama Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

11 hari lalu

Tangkapan layar - Presiden RI Joko Widodo saat berdialog dengan salah satu mahasiswa semester pertama Universitas Gunadarma di sela penyampaian pidato peletakkan batu pertama pembangunan Gedung II Kampus Nusantara Universitas Gunadarma, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (21/12/2023). (ANTARA/Andi Firdaus)
Jokowi Letakkan Batu Pertama Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Universitas Gunadarma di Ibu Kota Nusantara (IKN).