Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Donal Fariz Sebut Konflik Demokrat Menarik Karena Libatkan Orang Luar Partai

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. AHY menuturkan bahwa berkas tersebut merupakan bukti terkait penyelenggaraan KLB tidak memenuhi AD/ART partai. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. AHY menuturkan bahwa berkas tersebut merupakan bukti terkait penyelenggaraan KLB tidak memenuhi AD/ART partai. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis antikorupsi sekaligus pengacara dari kantor hukum Visi Integritas, Donal Fariz, mengatakan polemik Demokrat tak menarik jika hanya melibatkan internal partai politik.  

Persoalan Demokrat, kata Donal, jelas dan benderang melibatkan seorang pejabat setingkat menteri yang berada dalam lingkaran dalam Istana. Dia pun menilai ada potensi pembajakan demokrasi oleh negara yang melanggar konstitusi dan Undang-undang Partai Politik.

"Bukan tidak mungkin ini lebih besar dari sekadar pengambilalihan partai, tapi menuju arah okupasi negara terhadap partai politik. Disebutnya states crime of democracy. Itu ancaman paling besar dari kasus ini," ujar Donal Sabtu, 13 Maret 2021.

Donal bergabung dengan tim hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemarin, tim hukum ini mendaftarkan gugatan terhadap sepuluh mantan kader Demokrat yang ditengarai menjadi penyelenggara Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Ada sejumlah pertimbangan mendasar kami mau menerima ajakan untuk menjadi tim hukum kasus Demokrat," kata Donal.

Donal bercerita, ia diajak oleh mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Awalnya, kata dia, Bambang mengajak dirinya berdiskusi dan meminta pandangan terkait isu-isu hukum kontemporer seperti kasus yang dialami Partai Demokrat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mantan Ketua Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ini lantas diminta untuk bergabung dalam tim hukum. Secara resmi, ia baru bergabung dalam tim hukum Partai Demokrat sekitar pekan lalu.

Donal mengatakan ia memantau pengambilalihan Partai Demokrat sejak awal Februari. Donal juga mengaku mendapat banyak informasi dari kolega-kolega yang berlatar belakang beragam tentang hal ini, termasuk dari lintas partai politik.

Menurut Donal, informasi yang ia terima itu terkonfirmasi ketika akhirnya KLB Deli Serdang terselenggara dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pengukuhan sebagai ketua umum Demokrat. Maka dari itu, ia menilai polemik Demokrat bukan sekadar konflik internal partai politik. "Ada variabel kekuasaan formal yang direpresentasikan oleh posisi Moeldoko sebagai KSP," ujar Donal.

Baca juga: Donal Fariz Jelaskan Alasan Gabung Tim Hukum Demokrat Kubu AHY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Seluk Beluk Pemerintah Godok Tata Kelola Tanaman Kratom: Mau Dibawa ke Mana?

2 hari lalu

Seorang warga memperlihatkan dua lembar daun kratom atau daun purik jenis tulang merah di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu 13 September 2020. Tanaman kratom (mitragyna speciosa) memiliki tiga jenis varian yaitu tulang merah (Red Vein), tulang hijau (Green Vein) dan tulang putih (White Vein) tersebut menjadi komoditas pertanian unggulan di daerah setempat. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/pras.
Seluk Beluk Pemerintah Godok Tata Kelola Tanaman Kratom: Mau Dibawa ke Mana?

Sepanjang Januari-Mei 2023, nilai ekspor kratom Indonesia tumbuh 52,04 persen menjadi US$7,33 juta.


12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

2 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

Indeks Persepsi Korupsi 2023 rilisan TII menunjukkan skor 34, merosot dari 110 menjadi 115. Siapa boleh jadi komisioner KPK?


Beby Tsabina Menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY Jadi Saksi

2 hari lalu

Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah menikah pada Ahad, 23 Juni 2024. Foto: Instagram Bebi Tsabina
Beby Tsabina Menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY Jadi Saksi

Beby Tsabina resmi menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY dan Ahmad Muzani dipercaya sebagai saksi nikahnya.


Mengenal Efek Daun Kratom, Apa Alternatif Tanaman Penggantinya?

2 hari lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Mengenal Efek Daun Kratom, Apa Alternatif Tanaman Penggantinya?

BNN menyatakan kratom memiliki efek samping yang membahayakan, terlebih bila penggunaannya tidak sesuai takaran.


3 Pertimbangan Demokrat Beri Surat Tugas ke Deny Widyanarko di Pilkada Kediri

3 hari lalu

Logo Partai Demokrat
3 Pertimbangan Demokrat Beri Surat Tugas ke Deny Widyanarko di Pilkada Kediri

Diperkirakan pada pertengahan Juli 2024 sudah ada keputusan rekomendasi dukungan dari Demokrat.


Eks Komisioner KPK Heran Ada Menteri Anggap OTT Hambat Investasi

4 hari lalu

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pemerasan rehadap Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023. Seusai melakukan pemeriksaan terkait kasus pemerasan, Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyinggung mengenai pertemuan antara Ketua KPK, Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Ketentuan pimpinan KPK tidak boleh menemui pihak yang berhubung dengan suatu perkara pertemuan, hal ini Tercantum dalam Pasal 36 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Korupsi. TEMPO/Magang/Joseph
Eks Komisioner KPK Heran Ada Menteri Anggap OTT Hambat Investasi

Tugas KPK tentu bukan hanya pencegahan, tetapi juga penindakan, contohnya operasi tangkap tangan atau OTT


Gerindra, PKB, dan Demokrat Resmi Berkoalisi di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi

5 hari lalu

Deklarasi koalisi Partai Gerindra, PKB, dan Demokrat dalam Pilkada Kabupaten Bekasi di Hotel Holiday Inn Cikarang, Rabu. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
Gerindra, PKB, dan Demokrat Resmi Berkoalisi di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi

Koalisi Gerindra, PKB, dan Demokrat belum menyebutkan kandidat yang akan diusung di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi.


Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

5 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

Moeldoko enggan mengelaborasi saat ditanya apakah Presiden Jokowi mengetahui Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu dekat.


Jokowi Bahas Legalisasi Kratom, Akan Diputuskan Termasuk Narkotika atau Bukan

5 hari lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kratom, Tanaman yang Disebut Mengandung Narkotika
Jokowi Bahas Legalisasi Kratom, Akan Diputuskan Termasuk Narkotika atau Bukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan rapat terbatas membahas mengenai rencana legalisasi kratom. Akan dipastikan masuk narkotika atau bukan.


Moeldoko Klaim Tak Ada Arahan Istana dalam Proses Hukum Hasto PDIP

5 hari lalu

Tim hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristyanto, Rony Talapessy dan tim mendatangi Komnas HAM di Menteng, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Kedatangan mereka melaporkan atas penyitaan ponsel milik Hasto yang dilakukan oleh penyidik KPK, sebelumnya Rony juga melaporkan ke Dewas KPK karena hal tersebut yang dinilai tidak benar, mengingat Hasto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Moeldoko Klaim Tak Ada Arahan Istana dalam Proses Hukum Hasto PDIP

Hasto diperiksa KPK pada Senin 10 Juni 2024 dalam kasus dugaan suap Harun Masiku.