Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Donal Fariz Jelaskan Alasan Gabung Tim Hukum Demokrat Kubu AHY

image-gnews
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (kanan) bersama kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto (tengah) dan jajaran kuasa hukum Partai Demokrat saat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021. DPP Partai Demokrat melakukan gugatan terhadap penyelenggara Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (kanan) bersama kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto (tengah) dan jajaran kuasa hukum Partai Demokrat saat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021. DPP Partai Demokrat melakukan gugatan terhadap penyelenggara Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis antikorupsi sekaligus pengacara dari kantor hukum Visi Integritas, Donal Fariz, menjelaskan alasannya bergabung dengan tim hukum Partai Demokrat dalam gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemarin, tim hukum ini mendaftarkan gugatan terhadap sepuluh mantan kader Demokrat yang ditengarai menjadi penyelenggara Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Ada sejumlah pertimbangan mendasar kami mau menerima ajakan untuk menjadi tim hukum kasus Demokrat," kata Donal kepada Tempo, Sabtu, 13 Maret 2021.

Donal bercerita, ia diajak oleh mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Awalnya, kata dia, Bambang mengajak dirinya berdiskusi dan meminta pandangan terkait isu-isu hukum kontemporer seperti kasus yang dialami Partai Demokrat.

Mantan Ketua Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) ini lantas diminta untuk bergabung dalam tim hukum. Secara resmi, ia baru bergabung dalam tim hukum Partai Demokrat sekitar pekan lalu.

Donal mengatakan ia memantau pengambilalihan Partai Demokrat sejak awal Februari. Donal juga mengaku mendapat banyak informasi dari kolega-kolega yang berlatar belakang beragam tentang hal ini, termasuk dari lintas partai politik.

Menurut Donal, informasi yang ia terima itu terkonfirmasi ketika akhirnya KLB Demokrat Deli Serdang terselenggara dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pengukuhan sebagai ketua umum Demokrat. Maka dari itu, ia menilai polemik Demokrat bukan sekadar konflik internal partai politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada variabel kekuasaan formal yang direpresentasikan oleh posisi Moeldoko sebagai KSP," ujar Donal.

Donal berujar, kasus ini tak akan menarik jika hanya melibatkan internal partai politik secara an sich. Misalnya seperti yang pernah terjadi di internal Partai Golkar, yakni dualisme perebutan kursi ketua umum antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Persoalan Demokrat, kata Donal, jelas dan benderang melibatkan seorang pejabat setingkat menteri yang berada dalam lingkaran dalam Istana. Dia pun menilai ada potensi pembajakan demokrasi oleh negara yang melanggar konstitusi dan Undang-undang Partai Politik.

"Bukan tidak mungkin ini lebih besar dari sekadar pengambilalihan partai, tapi menuju arah okupasi negara terhadap partai politik. Disebutnya states crime of democracy. Itu ancaman paling besar dari kasus ini," ujar Donal. Dia mengimbuhkan, hal ini akan diuji dengan seperti apa keputusan pemerintah mengenai polemik Partai Demokrat.

Baca: Lagi, Eks Kader Cerita Bagi-bagi Duit di KLB Demokrat Deli Serdang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ramai-ramai Desak Dewas KPK Tegakkan Kode Etik terhadap Firli Bahuri

14 jam lalu

Dewas KPK saat menghadiri pelantikan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai jadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Ramai-ramai Desak Dewas KPK Tegakkan Kode Etik terhadap Firli Bahuri

ICW meminta Dewas KPK agar tak bersikap selayaknya 'kuasa hukum' Firli Bahuri. Sementara IM57+ Institute meminta Dewas KPK mengundurkan diri.


3 Mantan Pimpinan KPK Masuk Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ini Profilnya

1 hari lalu

Mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Saut Sitomurang serta mantan Wamenkumham Denny Indrayana melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPKi, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Koalisi yang terdiri dari sejumlah tokoh pegiat antikorupsi itu mendesak dan menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk dicopot dari jabatannya karena dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku. TEMPO/Imam Sukamto
3 Mantan Pimpinan KPK Masuk Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ini Profilnya

Timnas AMIN Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendapat dukungan 3 mantan pimpinan KPK.


ICW Berharap Nawawi Pomolango Bisa Kerja Kolektif Kolegial di KPK

2 hari lalu

Nawawi Pomolango mengucap sumpah jabatan saat dilantik sebagai Ketua KPK sementara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai menjadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
ICW Berharap Nawawi Pomolango Bisa Kerja Kolektif Kolegial di KPK

ICW berharap Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mampu mengubah citra KPK yang selama ini telanjur mendapatkan stigma negatif dari masyarakat.


Jokowi Berhentikan Sementara Firli Bahuri, Abraham Samad: Momentum Bersihkan Internal KPK

4 hari lalu

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan IM57+ Institute, melakukan aksi mencukur rambut hingga gundul mantan pegawai KPK, Sujanarko, di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 November 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak Ketua KPK, Firli Bahuri harus mengundurkan diri yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, dalam tindak pidana pemerasan terhadap Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Imam Sukamto
Jokowi Berhentikan Sementara Firli Bahuri, Abraham Samad: Momentum Bersihkan Internal KPK

Eks Ketua KPK Abraham Samad memberikan tanggapan setelah Jokowi keluarkan kepres pemberhetian sementara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Cukupkah itu?


Jokowi Berhentikan Sementara Firli Bahuri, IM57+ Institute: Evaluasi Seluruh Pimpinan KPK

4 hari lalu

Koordinator IM57+ M Praswad.  Istimewa
Jokowi Berhentikan Sementara Firli Bahuri, IM57+ Institute: Evaluasi Seluruh Pimpinan KPK

Jokowi berhentikan sementara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Koordinator IM57+ minta jaga momen pembersihan KPK dan evaluasi seluruh pimpinan KPK.


Alasan Novel Baswedan Sebut Ketua KPK Firli Bahuri sebagai Penjahat Besar

4 hari lalu

Eks penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam aksi cukur gundul setelah penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis 23 November 2023. Foto: Urry Kartopati
Alasan Novel Baswedan Sebut Ketua KPK Firli Bahuri sebagai Penjahat Besar

Eks penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai penjahat besar. Ini alasannya.


Suara Partai Politik Soal Firli Bahuri Tersangka, Begini Kata PDIP, NasDem, Demokrat dan PSI

4 hari lalu

Komisi III DPR secara aklamasi memilih Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu, sarat kontroversi dalam pemilihan Capim KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menggelar konferensi pers tentang pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli saat menjadi Deputi Penindakan di KPK. Menurutnya, Kepala Polda Sumatera Selatan itu tercatat melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak yang terseret perkara korupsi di KPK. Firli terakhir menyetor LHKPN pada 29 Maret 2019. Total harta kekayaannya sebesar Rp 18.226.424.386. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suara Partai Politik Soal Firli Bahuri Tersangka, Begini Kata PDIP, NasDem, Demokrat dan PSI

Sejumlah partai politik turut menanggapi ditetapkannya Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka. Begini kata PDIP, NasDem, Demokrat dan PSI.


Aktivis Antikorupsi Soal Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka: Kerusakan KPK, Jokowi Harus Tanggung Jawab

5 hari lalu

Eks penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam aksi cukur gundul setelah penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis 23 November 2023. Foto: Urry Kartopati
Aktivis Antikorupsi Soal Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka: Kerusakan KPK, Jokowi Harus Tanggung Jawab

Penetapan status tersangka terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri menuai beragam komentar dari aktivis antikorupsi. Apa kata mereka?


Jokowi Bakal Tunjuk Pengganti Firli Bahuri, ICW Wanti-wanti Tak Ulangi Kesalahan yang Sama

5 hari lalu

Seorang awak media mengambil gambar saat upacara pelantikan dan pengambilan sumpah menjadi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara daring di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. Ketua KPK Firli Bahuri, resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan lolos melalui tes wawasan kebangsaan. TEMPO/Imam Sukamto
Jokowi Bakal Tunjuk Pengganti Firli Bahuri, ICW Wanti-wanti Tak Ulangi Kesalahan yang Sama

ICW meminta Presiden Jokowi tak mengulangi kesalahan yang sama dalam meloloskan pengganti sementara Ketua KPK Firli Bahuri.


Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka, Eks Direktur KPK: Pemerintah Harus Pikir Ulang Perpanjang 5 Pimpinan KPK

5 hari lalu

Eks Direktur KPK Sujanarko dalam aksi cukur gundul setelah penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis 23 November 2023. TEMPO/S. Dian Andryanto
Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka, Eks Direktur KPK: Pemerintah Harus Pikir Ulang Perpanjang 5 Pimpinan KPK

Sujanarko eks Direktur KPK menyebut usai Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, pemerintah harus pikir ulang perpanjang 5 pimpinan KPK.