Berikut Alasan Jokowi Putuskan Ibu Kota di Luar Pulau Jawa

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memimpin rapat terbatas membahas hasil kunjungan kerja ke Arab Saudi di Istana Merdeka, Jakarta, 18 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memimpin rapat terbatas membahas hasil kunjungan kerja ke Arab Saudi di Istana Merdeka, Jakarta, 18 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan alasannya memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. "Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa," kata Jokowi dalam rapat terbatas di kantor presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

    Baca: Jokowi Pimpin Rapat Matangkan Rencana Pemindahan Ibu Kota

    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebelumnya menawarkan tiga alternatif kajian pemindahan Ibu Kota. Alternatif pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta namun dibangun distrik khusus pemerintahan di Istana dan Monas. Alternatif kedua, Ibu Kota berada di kawasan Jabodetabek. Sedangkan alternatif ketiga berada di luar Pulau Jawa.

    Dari ketiga alternatif tersebut, Jokowi memilih alternatif terakhir yaitu memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. "Kalau saya, alternatif satu dan dua sudah tidak," katanya.

    Jokowi menjelaskan, data yang diterimanya, penduduk di Pulau Jawa sudah mencapai 57 persen dari total penduduk Indonesia. Adapun Pulau Sumatera sebesar 21 persen dari total penduduk Indonesia, Kalimantan 6 persen, Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 3 persen. Dari kepadatan jumlah penduduk, Jokowi menilai tidak memungkinkan bila harus menempatkan Ibu Kota di Pulau Jawa.

    Selain itu, Jokowi menilai bahwa kemacetan kronis tak hanya dialami di Jakarta, tapi juga di Pulau Jawa secara keseluruhan. Pemandangan kemacetan sudah bisa dilihat di Pantura. Kemudian degredasi sosial juga sudah kelihatan semakin tajam.

    Ancaman lainnya adalah banjir besar di setiap musim hujan. Bahkan, kata Jokowi, ancaman banjir juga sudah dialami sebelumnya. Sedangkan saat musim kemarau, air bersih hanya tersedia sekitar 20 persen dari kebutuhan yang ada.

    Alasan lainnya yang menjadi pertimbangan memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa adalah pencemaran yang sudah masuk kategori berat. Di Jawa, kata Jokowi, sungai-sungai besarnya termasuk 10 sungai yang paling tercemar di dunia.

    Dari informasi yang diterimanya juga, sekitar 40 ribu hektre lahan produktif di Pulau Jawa sudah beralih fungsi setiap tahunnya.

    Baca: 3 Alternatif Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Pilih Luar Jawa

    "Dari sawah ke properti. Sehingga kita harapkan alasan-alasan dari Pak Menteri ini benar-benar menjadi sebuah cara kita untuk membangun anak tangga dalam mengefektifkan pengelolaan negara kita, betul-betul arahnya harus ke sana," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.