Fahri Soal Pidato Viktor Laiskodat: Saya Dengar Sudah Diedit...  

Reporter

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN

TEMPO.CO, Jakarta-- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar bukti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat diverifikasi di Mahkamah Kehormatan Dewan agar permasalahannya bisa jelas.

"Saya usulkan perlu diverifikasi karena saya dengar kata-katanya sudah diedit,"kata Fahri di Gedung DPR, Selasa 8 Agustus 2017. " Mungkin versi aslinya akan dibawa oleh beliau, bawa saja dipertontonkan di depan MKD." 


Menurut Fahri, setelah diverifikasi baru dilakukan diskusi di internal MKD bukan di ruang publik karena adanya perbedaan rekaman pidato yang dimiliki masing-masing pihak.

Fahri mempersilakan kepada MKD menjalankan mekanismenya terutama terkait apakah proses persidangannya berlangsung terbuka atau tertutup karena ketika kasus dugaan permintaan saham PT. Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto, bukti yang diungkapkan tidak benar. "Kita jangan ribut teruslah, selesaikan masalahnya, selesaikan melalui MKD," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pidato, Ketua DPP Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS mendukung sistem khilafah dan intoleran.

Partai Nasdem telah mengklarifikasi maksud pidato Viktor Laiskodat dan bersikukuh menolak meminta maaf meskipun banyak pihak telah mendesaknya. Partai Nasdem berdalih bahwa video pidato Viktor telah diedit sehingga substansinya tidak utuh.

Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengatakan, selain melaporkan Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Victor Laiskodat ke Bareskrim Polri, pihaknya juga mengadukan yang bersangkutan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Hari ini kami menyampaikan laporan di Mabes Polri yang nanti setelah selesai juga akan meneruskan pengaduan ke MKD di DPR. Diduga kuat bahwa Saudara Viktor sudah melanggar sebagai seorang pejabat negara dan melanggar sumpah janji anggota DPR," kata Zainuddin di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.

Dia mengatakan PKS tidak terima dengan pernyataan Victor yang menuduh bahwa partainya mendukung konsep negara berbasis sistem kekhalifahan.

Selain itu Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Generasi Muda Demokrat, Primawira meminta Laiskodat untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya itu.

Dalam laporannya, Primawira yakin Laiskodat sudah melanggar kode etik sebagai anggota dewan dan dirinya pun menginginkan Laiskodat dipecat dari anggota DPR.

"Dan karena ini masih dalam masa reses kami mau melakukan somasi kepada yang bersangkutan untuk meminta maaf secara terbuka kepada Partai demokrat dan kader-kader di seluruh Indonesia khususnya kader Partai Demokrat di NTT," kata Primawira.

Primawira datang membawa kliping dari media masa dan rekaman video sebagai bukti dan punya saksi yang kuat untuk kasus ini.



ANTARA








Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo Resmi Ditunda Hingga 31 Desember 2022, Ini Sebabnya

57 hari lalu

Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo Resmi Ditunda Hingga 31 Desember 2022, Ini Sebabnya

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Zet Sony Libing mengonfirmasi pemberlakuan harga tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar ditunda.


Ke Pendemo Tiket Pulau Komodo, Gubernur NTT: Bisa ke Pulau Rinca, di Sana Ada 1.300 Komodo

3 Agustus 2022

Ke Pendemo Tiket Pulau Komodo, Gubernur NTT: Bisa ke Pulau Rinca, di Sana Ada 1.300 Komodo

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan bagi wisatawan yang menolak kenaikan harga tiket Pulau Komodo, bisa mengunjungi Pulau Rinca.


Kapal Glass Bottom Senilai Miliaran Beroperasi di Labuan Bajo untuk Wisatawan

19 Maret 2022

Kapal Glass Bottom Senilai Miliaran Beroperasi di Labuan Bajo untuk Wisatawan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan dua unit kapal wisata bottom glass di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.


Gubernur NTT Tanggapi UNESCO Soal Proyek Infrastruktur Taman Nasional Komodo

3 Agustus 2021

Gubernur NTT Tanggapi UNESCO Soal Proyek Infrastruktur Taman Nasional Komodo

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menanggapi permintaan UNESCO untuk menghentikan pembangunan infrastruktur pariwisata di Taman Nasional Komodo.


Bupati Lembata Meninggal usai Dirawat di Ruang Isolasi Covid-19

18 Juli 2021

Bupati Lembata Meninggal usai Dirawat di Ruang Isolasi Covid-19

Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur yang meninggal di rumah sakit di Kota Kupang, rencananya akan dimakamkan siang ini.


Safari ke NTT, AHY Temui Gubernur Viktor Laiskodat dan Beroleh Kain Khas NTT

28 April 2021

Safari ke NTT, AHY Temui Gubernur Viktor Laiskodat dan Beroleh Kain Khas NTT

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berkunjung ke Nusa Tenggara Timur pada Selasa siang, 27 April 2021.


Viktor Laiskodat Akan Tutup Kamp Pengungsi di NTT Diganti Mengontrak Rumah Warga

13 April 2021

Viktor Laiskodat Akan Tutup Kamp Pengungsi di NTT Diganti Mengontrak Rumah Warga

Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat berharap para pengungsi korban bencana badai siklon tropis seroja tidak menempati kamp pengungsian


Viktor Laiskodat Menilai Status Bencana Nasional di NTT Tidak Diperlukan

12 April 2021

Viktor Laiskodat Menilai Status Bencana Nasional di NTT Tidak Diperlukan

Viktor Laiskodat menilai penetapan status bencana alam di provinsi berbasis kepulauan itu sebagai bencana nasional tidak perlu dilakukan.


PLN Janji Tuntaskan Perbaikan Jaringan Listrik di Lokasi Bencana NTT Pekan Ini

11 April 2021

PLN Janji Tuntaskan Perbaikan Jaringan Listrik di Lokasi Bencana NTT Pekan Ini

Viktor Laiskodat mengatakan PLN masih terus berupaya untuk menormalkan kembali jaringan listrik di seluruh wilayah NTT yang terdampak bencana


Presiden Jokowi Tinjau Lokasi Banjir Bandang di NTT Hari Ini

9 April 2021

Presiden Jokowi Tinjau Lokasi Banjir Bandang di NTT Hari Ini

Presiden Jokowi bertolak menuju Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meninjau langsung sejumlah lokasi yang terdampak banjir bandang.