Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hidayat Nur Wahid: PKS Memang Main di Dua Kaki

image-gnews
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid menyatakan partainya tak mempersoalkan bila berkembang anggapan publik bahwa PKS memainkan politik dua kaki. "Kalau main di dua kaki itu normal, kalau main di satu kaki itu namanya kami pincang," kata Hidayat sambil melirik ke arah kakinya, di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 11 Juni 2013.

Berbeda dengan kaki yang dilirik Hidayat, dia memastikan dalam kebijakan politik sikap partainya jelas. Hidayat menyebutkan tak ada keputusan partainya yang mendua seperti disindir politikus Demokrat sebagai politik dua kaki. (Lihat: Demokrat: PKS Ubah Sikap atau Keluar Koalisi)

Dalam menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, sikap PKS kata Hidayat, juga sangat terang. Partai dengan tegas menolak kenaikan itu karena dinilai akan menyusahkan masyarakat. "Dari awal sikap kami tak ada yang berbeda."

Mengenai pernyataan tiga menteri PKS di kabinet yang menyatakan mendukung kebijakan kenaikan BBM, Hidayat mengaku partainya tak akan mempersoalkan. Alasannya, sikap itu dinilai PKS bukan sikap partai tetapi sikap menteri sebagai pembantu presiden. Hidayat berdalih, sejak awal PKS memang memberlakukan kebijakan bahwa elit PKS yang ditunjuk menjadi menteri bukan lagi milik partai.

Sebelumnya, Ketua DPP Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin meminta PKS mengambil sikap tegas terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut dia, sikap PKS saat ini membuatnya tampak "berkaki dua". "PKS harus tegas mau ambil posisi di mana," kata Didi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belakangan, PKS menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar yang direncanakan pemerintah. Bahkan, PKS telah memasang berbagai spanduk penolakan di berbagai daerah. Namun, sampai saat ini, PKS masih berada di dalam partai koalisi pemerintah. Idealnya, sebagai partai anggota koalisi, PKS seharusnya mendukung kebijakan pemerintah. Kalau PKS masih bertahan dengan sikapnya sampai penetapan kenaikan harga BBM, Didi meminta PKS bersikap kesatria. "Bersikap kesatria, jangan berkaki dua," ujarnya.

IRA GUSLINA SUFA

Terhangat:
Priyo Budi Santoso | Rusuh KJRI Jeddah | Taufiq Kiemas



Baca juga:

BBM Naik Dinilai Tak Pengaruhi Biaya Produksi

PKS Tolak Kenaikan BBM, PAN: Setgab Tak Efektif

Kenaikan BBM, Gerindra Masih Setengah-setengah

Ekonom: Kenaikan BBM Mutlak Dilakukan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Sebut Sudah Maksimal Cari Dukungan untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

4 hari lalu

Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Warga Jakarta datang ke Kantor DPP PKS, di Jakarta Selatan pada Minggu, 11 Agustus 2014. Warga Jakarta itu mendesak PKS untuk tetap mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Tempo/Novali Panji
PKS Sebut Sudah Maksimal Cari Dukungan untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Hidayat Nur Wahid mengklaim PKS telah berusaha mencari dukungan dari partai lain untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.


Hidayat Nur Wahid Sebut PKS Terima Putusan MK karena Beri Ruang Demokrasi

15 hari lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Hidayat Nur Wahid Sebut PKS Terima Putusan MK karena Beri Ruang Demokrasi

Hidayat Nur Wahid menyebut bahwa PKS memutuskan untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal UU Pilkada.


Ikut Aksi Bela Palestina, Hidayat Nur Wahid Minta Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Tolak Penjajahan Israel

20 hari lalu

Peserta aksi dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) membawa poster dan bendera Palestina saat mengikuti aksi menolak Israel di Olimpiade Paris 2024 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Minggu, 21 Julu 2024. Dalam aksi damai tersebut mereka menolak kontingen Israel di ajang Olimpiade Paris 2024 dan mendesak International Olympic Committee (IOC) mem-banned Israel dari Olimpiade tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ikut Aksi Bela Palestina, Hidayat Nur Wahid Minta Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Tolak Penjajahan Israel

Aksi bela Palestina hari ini diikuti oleh sederet tokoh dan massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP).


Begini Respons Anies Menanggapi Opsi Ditinggal PKS di Pilkada Jakarta

30 hari lalu

Anies Baswedan bercengkarama dengan masyarakat saat Car Free Day, di Jakarta, Minggu, 4 Agustus 2024. Anies dan istrinya sempat menyapa warga hingga berfoto bersama warga saat CFD. TEMPO/Ilham Baliandra
Begini Respons Anies Menanggapi Opsi Ditinggal PKS di Pilkada Jakarta

Anies percaya partai politik tetap mendengarkan keinginan warga Jakarta dalam perhelatan Pilkada Jakarta


Duet Anies Baswedan-Andika Perkasa dalam Pilkada Jakarta Mencuat, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak

3 Juli 2024

Anies Baswedan dan Andika Perkasa. FOTO/youtube/Andika Perkasa
Duet Anies Baswedan-Andika Perkasa dalam Pilkada Jakarta Mencuat, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak

Usulan pasangan Anies Baswedan Andika Perkasa untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024 mendapat respons beragam dari sejumlah pihak.


Dikaitkan dengan Anies, PKS Akhirnya Mengusung Sohibul Iman Maju di Pilkada Jakarta 2024

25 Juni 2024

Anies Baswedan. Foto: Instagram.
Dikaitkan dengan Anies, PKS Akhirnya Mengusung Sohibul Iman Maju di Pilkada Jakarta 2024

Sikap PKS sudah jelas lebih memilih Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024.


Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

19 Juni 2024

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak bisa serta merta mendapatkan bansos.


PKS Berharap Prabowo Tidak Teken Keppres Pemindahan IKN

18 Juni 2024

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
PKS Berharap Prabowo Tidak Teken Keppres Pemindahan IKN

PKS husnuzan Prabowo tak akan menandatangani Keppres pemindahan ibu kota ke IKN


PKS Khawatir Bansos untuk Korban Judi Online Digunakan Buat Judi Lagi

18 Juni 2024

Pertumbuhan praktik judi di dalam negeri bukan tanpa alasan. Masyarakat sudah familier dengan praktik ini sejak zaman dulu. Sampai sekarang, masih menjadi penyakit menahun.
PKS Khawatir Bansos untuk Korban Judi Online Digunakan Buat Judi Lagi

PKS mengkritik kebijakan pemerintah soal bansos bagi korban judi online.


Napak Tilas Reformasi 1998: Aksi Mahasiswa UI Tolak Pidato Presiden, Tragedi Trisakti, sampai Soeharto Lengser

13 Mei 2024

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Napak Tilas Reformasi 1998: Aksi Mahasiswa UI Tolak Pidato Presiden, Tragedi Trisakti, sampai Soeharto Lengser

Aksi mahasiswa UI menolak pidato pertanggung jawaban Presiden Soeharto. Berikut berbagai peristiwa mengiringi Reformasi 1998.