Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ikut Aksi Bela Palestina, Hidayat Nur Wahid Minta Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Tolak Penjajahan Israel

Reporter

image-gnews
Peserta aksi dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) membawa poster dan bendera Palestina saat mengikuti aksi menolak Israel di Olimpiade Paris 2024 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Minggu, 21 Julu 2024. Dalam aksi damai tersebut mereka menolak kontingen Israel di ajang Olimpiade Paris 2024 dan mendesak International Olympic Committee (IOC) mem-banned Israel dari Olimpiade tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Peserta aksi dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) membawa poster dan bendera Palestina saat mengikuti aksi menolak Israel di Olimpiade Paris 2024 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Minggu, 21 Julu 2024. Dalam aksi damai tersebut mereka menolak kontingen Israel di ajang Olimpiade Paris 2024 dan mendesak International Olympic Committee (IOC) mem-banned Israel dari Olimpiade tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengikuti aksi bela Palestina bertajuk  "Bela Palestina dan Stop Penjajahan Israel" di Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, ia meminta pemerintahan baru, yaitu era Presiden Prabowo Subianto dapat melanjutkan sikap pemerintah saat ini yang menolak penjajahan Israel atas bangsa Palestina.

"Kami mendukung sikap pemerintah Indonesia yang menolak penjajahan Israel. Dan agar sikap yang konstitusional ini dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang," kata Hidayat, Ahad.

Bahkan, Hidayat meminta agar Indonesi lebih serius lagi membela Palestina.  "Lebih kuat lagi. Lebih aktif lagi. Lebih bersemangat lagi," kata dia.

Menurut Hidayat, penjajahan Israel harus dienyahkan dan dihentikan. Israel harus dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diadili atas kejahatan kemanusiaan yang telah mereka lakukan.

"Para pemimpinnya dihukum. Agar kejahatannya dihentikan. Agar tidak menjadi tradisi yang buruk, menghabisi peradaban dunia," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hidayat mengatakan aksi yang ia ikuti bersama sederet tokoh dan massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) pagi ini telah dilakukan sebelumnya dan akan terus dilakukan. Menurut dia, karena selain dari tuntutan agama, ini juga sangat terkait dengan konstitusi Indonesia, yakni tentang kemanusiaan. Tampak hadir Din Syamsuddin, eks Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Massa yang ikut aksi berkumpul di area luar Monas sejak pukul 06.00. Mereka menggunakan busana bernuansa merah putih dengan atribut Palestina, seperti bendera, syal dan ikat kepala.

Kegiatan diawali dzikir bersama. Lalu digelar pertunjukan marching band, pembacaan ayat suci Al Quran, menyanyikan bersama lagu "Indonesia Raya", pertunjukan rampak bedug, barongsai, pembacaan pembukaan UUD 1945. Aksi hari ini juga diadakan dalam rangka memperingati Hari Konstitusi Indonesia (18 Agustus 1945-2024) serta HUT ke-79 RI.

Pilihan Editor: Pidato Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR: Pamer Capaian, Jokowi Minta Maaf, Serahkan Estafet ke Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat soal Prabowo Bakal Bentuk Kabinet Zaken: Abaikan Kader Partai?

12 menit lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pengamat soal Prabowo Bakal Bentuk Kabinet Zaken: Abaikan Kader Partai?

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo ingin sebuah pemerintah zaken di kabinetnya.


Kanada Blokir Puluhan Izin Penjualan Senjata ke Israel

54 menit lalu

Sebuah tank Israel bermanuver di dekat perbatasan Israel-Gaza, di tengah konflik Israel-Hamas, di Israel, 2 Juli 2024. REUTERS/Ammar Awad
Kanada Blokir Puluhan Izin Penjualan Senjata ke Israel

Topik penjualan senjata ke Israel telah memicu proses hukum di beberapa negara di dunia, termasuk Kanada dan Inggris


Pertama Kali, Palestina Duduk di Antara Negara Anggota dalam Sidang Majelis Umum PBB

1 jam lalu

Pengamat Tetap untuk Palestina, Riyad H. Mansour. Reuters
Pertama Kali, Palestina Duduk di Antara Negara Anggota dalam Sidang Majelis Umum PBB

Palestina duduk di antara negara-negara anggota Majelis Umum PBB dalam sidang pada Selasa, sebuah hak baru yang diberikan meski bukan negara anggota


Biden Dukung Klaim Israel Soal Kematian Aktivis AS di Tepi Barat: Hanya Kecelakaan!

1 jam lalu

Aysenur Ezgi Eygi, seorang aktivis hak asasi manusia Turki-Amerika yang dibunuh oleh IOF di Nablus, 6 September 2024. Sosial Media
Biden Dukung Klaim Israel Soal Kematian Aktivis AS di Tepi Barat: Hanya Kecelakaan!

Presiden AS Joe Biden menyebut kematian aktivis Amerika-Turki, Aysenur Ezgi Eygi, oleh penembak jitu Israel di Tepi Barat, sebagai kecelakaan


Utusan PBB Kutuk Serangan Israel di Zona Aman Kemanusiaan Gaza

2 jam lalu

Utusan PBB Kutuk Serangan Israel di Zona Aman Kemanusiaan Gaza

Utusan perdamaian PBB untuk Timur Tengah Tor Wennesland mengutuk serangan udara mematikan Israel pada Selasa pagi di zona aman kemanusiaan di Gaza


Promosikan Program Makan Bergizi Gratis pada 2025, Budi Arie Anggarkan Dana Rp 10 Miliar

2 jam lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi saat Deklarasi Emak-Emak Anti Judi Online di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024. Emak-emak mendeklarasikan diri dengan misi mendorong pemerintah memberantas bandar dan pelaku judi online dengan tegas. TEMPO/Subekti.
Promosikan Program Makan Bergizi Gratis pada 2025, Budi Arie Anggarkan Dana Rp 10 Miliar

Pemerintah menganggarkan dana Rp 10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi program makan bergizi gratis pada tahun 2025


Pertemuan Megawati-Prabowo Dipastikan Bakal Terlaksana, Kapan dan Bahas Apa?

3 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pertemuan Megawati-Prabowo Dipastikan Bakal Terlaksana, Kapan dan Bahas Apa?

Petinggi PDIP dan Gerindra memastikan agenda pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal terlaksana.


Terpopuler Bisnis: Pendaftaran CPNS di Yogya, Besaran Gaji Dirut Bulog yang Baru

5 jam lalu

Ilustrasi CPNS. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler Bisnis: Pendaftaran CPNS di Yogya, Besaran Gaji Dirut Bulog yang Baru

Sebanyak 7.522 orang tercatat telah melakukan pendaftaran di hari terakhir pendaftaran CPNS di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.


Bocoran Menteri Prabowo: Lulusan SMA Taruna Nusantara dan Zaken Kabinet

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono saat melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 lewat unggahan di Instagram (Sumber: IG @smindrawati).
Bocoran Menteri Prabowo: Lulusan SMA Taruna Nusantara dan Zaken Kabinet

Lembaga Survei KedaiKOPI memprediksi 4 lulusan SMA Taruna Nusantara yang mungkin akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto.


Presiden Terpilih Prabowo Subianto Dapat Memperbanyak Jumlah Kementerian Sesuai dengan Kebutuhan

12 jam lalu

Baleg DPR dan pemerintah menyepakati jumlah kementerian di kabinet tak dibatasi.
Presiden Terpilih Prabowo Subianto Dapat Memperbanyak Jumlah Kementerian Sesuai dengan Kebutuhan

Unsur organisasi direktorat jenderal dalam kementerian dapat diubah menjadi lembaga sendiri. Apa bahaya jumlah kabinet tanpa batas ini?