TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyatakan, partainya siap mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta, dengan syarat calon wakil gubernurnya harus dari partainya.
Pernyataan Yandri itu mendapat respons dari Wakil Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid dan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid alias HNW.
Jazilul mengatakan, secara umum PKB mengapresiasi dan bersyukur jika partai lain, seperti PAN berkeinginan untuk mendukung Anies. Akan tetapi, pemberian dukungan tidak harus mencantumkan syarat yang transaksional.
"Syarat-syarat seperti itu menghambat yang lain," kata Jazilul kepada Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Saat ini, kata Wakil Ketua MPR itu, upaya untuk segera merampungkan pembentukan koalisi yang paten harus menjadi agenda utama bagi partai politik yang berkepentingan mendukung bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
"Ayok kita duduk bersama, musyawarahkan. Jangan tiba-tiba mensyaratkan ini itu," ujar Jazilul.
Jazilul mengatakan, PKB sendiri sudah dekat dengan sikap akan mendukung Anies di Pilgub Jakarta. Ia menegaskan, sikap Dewan Pimpinan Pusat PKB akan selaras dengan sikap DPW PKB Jakarta yang sejak awal menyatakan dukungan kepada Anies.
"PKB sudah dukung Anies di Jakarta. Pada waktunya akan diumumkan. Tinggal diketik aja suratnya," kata Jazilul.
PKS: Tak ada perubahan
Senada Jazilul, HNW juga mengatakan, senang dengan sikap PAN yang berkeinginan mendukung Anies. Ia mempersilakan partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan itu untuk membangun koalisi, dengan catatan tak merubah apa pun, khususnya peta pencalonan.
"Tidak ada perubahan. Calon PKS Anies-Sohibul Iman," kata HNW kepada Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
PKS, kata dia, tidak akan merubah peta pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman. Sebab, katanya, duet tersebut sudah disetujui dan dikomunikasikan lebih dulu kepada partai sekondan PKS di Koalisi Perubahan, yaitu Partai NasDem.
"Kami terbuka untuk koalisi dengan siapa pun. Tetapi, jangan merubah lagi dengan syarat seperti itu," katanya.
