Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jawaban Gerindra soal Kekhawatiran Revisi UU TNI Kembalikan Dwifungsi TNI

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani, merespons kabar revisi UU TNI atau Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia akan mengembalikan dwifungsi TNI seperti era Orde Baru.

Hal ini diungkapkan oleh Muzani, sapaannya, saat ditemui usai membuka acara seminar bertajuk 'Strategi Pengembangan Transportasi dan Logistik Menjemput Indonesia Emas 2045' yang digelar Fraksi Partai Gerindra.

"Saya kira tidak akan terjadi, karena pemerintah ini adalah hasil dari sebuah proses demokrasi yang panjang," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 Mei 2024.

Dia menuturkan, apa yang diharapkan oleh proses demokrasi juga akan menjadi pemikiran atau pertimbangan bagi pemimpin Indonesia. "Baik Presiden Joko Widodo ataupun presiden terpilih Prabowo Subianto," tutur Muzani.

Dalam draf revisi UU TNI yang diperoleh Tempo, ketentuan Pasal 47 diubah. Pada Pasal 47 ayat (1) berbunyi "prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan".

Sedangkan Pasal 47 ayat (2) menyatakan prajurit TNI aktif juga dapat menduduki jabatan pada kantor-kantor tertentu. Berikut bunyi aturannya:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden".

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad sebelumnya mengatakan revisi UU TNI memperluas peran tentara nasional. “Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa orde baru dengan peran sosial politik TNI, di mana TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan, tapi juga ada fungsi keamanan di sana, dan itu menyebabkan tugas-tugas TNI menjadi rancu,” ujar Hussein, dalam diskusi secara daring pada 22 Mei 2024.

AMELIA RAHIMA SARI | ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan editor: Revisi UU TNI, Pakar: Penambahan Usia Pensiun Bisa Hambat Regenerasi

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Peluang Pertarungan Ahmad Luthfi dan Andika Perkasa di Pilgub Jateng

30 menit lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut melepas Presiden Joko Widodo bertolak menuju Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, pada Rabu, 19 Juni 2024. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas sekitar pukul 15.10 WIB. Foto Sekretariat Presiden
Peluang Pertarungan Ahmad Luthfi dan Andika Perkasa di Pilgub Jateng

Bambang Pacul mengatakan, PDIP tidak bermaksud mengadu Andika Perkasa dengan Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng.


Surya Paloh Puji Sufmi Dasco: Tokoh The Rising Star

1 jam lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (tengah), dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat menghadiri Harlah Ke-26 PKB di Balai Sidang Jakarta, Jakarta, Selasa (23/7/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Surya Paloh Puji Sufmi Dasco: Tokoh The Rising Star

Meski memuji Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh enggan menjelaskan alasannya.


Ramai-ramai Menunggu Tawaran Bergabung ke Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menghadiri harlah PKB ke-26 di JCC, Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. Dasco mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ramai-ramai Menunggu Tawaran Bergabung ke Pemerintahan Prabowo

PKS dan PPP menyampaikan harapannya agar bisa bergabung dalam pemerintahan Prabowo mendatang.


Demokrat Masih Bahas Rencana Dukungan untuk Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam rapat Majelis Tinggi Demokrat dj Cikeas, Bogor, Kamis, 31 Agustus 2023. Dokumentasi Demokrat
Demokrat Masih Bahas Rencana Dukungan untuk Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi, masuk radar pembahasan Demokrat untuk didukung dalam Pilkada Jateng 2024.


Dedi Mulyadi Respons Somasi Iptu Rudiana: Saya Minta Maaf

3 jam lalu

Politikus Dedi Mulyadi mendampingi Saksi Kunci Kasus Vina Cirebon, Dede, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Defara
Dedi Mulyadi Respons Somasi Iptu Rudiana: Saya Minta Maaf

Dedi Mulyadi menilai Rudiana seharusnya menyambut baik pengakuan Dede Riswanto, saksi kunci pembunuhan Vina dan Eky.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

3 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Puji Kepemimpinan Cak Imin, Dasco Ajak PKB Dukung Pemerintahan Prabowo

11 jam lalu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberi keterangan di kediaman Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Puji Kepemimpinan Cak Imin, Dasco Ajak PKB Dukung Pemerintahan Prabowo

Di hadapan para kader PKB, Dasco memuji kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.


Sikap PDIP setelah Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

11 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi ANTARA/ I.C.Senjaya
Sikap PDIP setelah Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

PDIP tidak ingin tergesa-gesa dalam mengusung bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024.


Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

19 jam lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

Sejumlah pejabat publik turut bersuara atas usulan penghapusan larangan berbisnis untuk prajurit TNI tersebut.


Prabowo Beri Rekomendasi Jadi Bakal Calon Bupati Bogor, Wasekjen Gerindra Respons Begini

21 jam lalu

Bakal Calon Bupati Bogor dari Partai Gerindra Rudy Susmanto di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/7/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Prabowo Beri Rekomendasi Jadi Bakal Calon Bupati Bogor, Wasekjen Gerindra Respons Begini

Prabowo memberi rekomendasi ke Wasekjen Gerindra Rudy Susmanto sebagai bakal calon Bupati Bogor. Apa respons Rudy?