TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan presiden boleh kampanye dan berpihak dalam Pemilu. Pernyataan tersebut ditanggapi Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Dia menyoroti sikap inkonsistensi Jokowi tersebut. Sebab sebelumnya kepala negara mengaku netral.
“Kalau presiden ikut kampanye, memihak, lha kenapa kemarin ngendika (bilang) netral? Hari ini netral, besok mau ikut kampanye, memihak. Ini yang diikuti yang mana?” ucap Rudyatmo saat ditemui awak media di kediamannya di Pucang Sawit, Solo, Rabu, 24 Januari 2024.
Presiden Jokowi mengaku netral dalam Pilpres 2024. Namun pernyataan itu berubah-ubah. Jokowi gencar mengaku netral pada Oktober lalu, seiring ditetapkannya putra sulung, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping capres usungan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Di sisi lain, sikapnya menunjukkan dia mendukung kandidat tertentu.
Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menegaskan sikap netral dalam Pilpres 2024. Namun, menjelang pencoblosan, sikap Jokowi kembali dipertanyakan. Apalagi pada awal Januari lalu kepala negara diketahui bertemu dengan Prabowo. Publik pun ramai berbicara Jokowi terindikasi condong mendukung capres-cawapres nomor urut dua.
Berikut garis waktu sikap Jokowi dalam Pemilu 2024:
Senin, 29 Mei 2023: Akui tak akan netral
Sebelum Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto resmi dideklarasikan sebagai capres oleh masing-masing partai pengusungnya, Jokowi getol mempromosikan keduanya sebagai sosok calon presiden ideal. Dia bahkan disebut berupaya menduetkan Ganjar dan Prabowo. Sebab itu, pada Mei 2023 lalu, pihaknya menyatakan tidak akan netral dalam Pilpres 2024.
“Saya harus cawe-cawe,” kata Jokowi saat berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin, 29 Mei 2023.
Jokowi mengklaim langkah ikut campur dalam urusan Pilpres dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Menurut dia, keputusan tersebut untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Jokowi menjamin aparatnya tak akan salah menafsirkan pernyataannya untuk bertindak mendukung salah satu calon.
“Saya tidak sekasar itu dan saya tahu berpolitik yang baik,” kata Jokowi.
Rabu, 7 Juni 2023: Pemakzulan Jokowi diusulkan
Akibat pernyataannya tersebut, Jokowi oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana diusulkan supaya dimakzulkan. Usul tersebut tertuang dalam surat terbuka kepada DPR RI pada Juni 2023 lalu. Surat itu tentang saran untuk memakai hak angket guna memulai proses impeachment kepada Presiden Jokowi.
Ahad, 22 Oktober 2023: Jokowi mengaku netral
Saat menghadiri perayaan Hari Santri di Tugu Pahlawan Surabaya, Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak memihak dan akan mendukung semua paslon dalam Pemilu 2024. “Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini,” ujar Jokowi usai menjadi Pembina Upacara Hari Santri di Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, pada 22 Oktober 2023, seperti dilansir Antara.
Selasa, 24 Oktober 2023: Jokowi disebut ajak Bara JP menangkan Gibran
Dilansir dari Majalah Tempo, Jokowi menyampaikan arahan memenangkan Gibran, antara lain, dalam pertemuan dengan Ketua Umum Bara JP, Utje Gustaaf Patty, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023. “Kami menerjemahkan pesan Presiden agar relawan lain diajak memenangkan Gibran,” kata Utje kepada Tempo, Jumat, 27 Oktober 2023.
Senin, 30 Oktober 2023: Jokowi undang makan siang ketiga capres nyatakan netral
Netralitas Jokowi dipertanyakan usai Gibran maju di Pilpres 2024. Untuk menekan kegaduhan, Jokowi kemudian mengundang para bakal capres, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, untuk santap siang di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas sikap netralitas pemerintah di Pilpres 2024.
“Tadi beliau (Jokowi) sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, dan bahkan akan ngumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat untuk netral,” kata Anies seusai makan siang tersebut.
Di hari yang sama, Jokowi juga hadir dalam pertemuan dengan Penjabat Kepala Daerah. Dalam persamuhan itu kepala negara mengingatkan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral menjelang Pemilu 2024 2024. Jika ditemukan terbukti tidak netral pada tahun politik, Jokowi akan menggunakan hak prerogatif untuk mencopot jabatan mereka.
“Jangan sampai memihak. Itu dilihat, loh. Hati-hati, bapak dan ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan kalau bapak dan ibu memihak,” kata Jokowi di Istana Negara.
Rabu, 1 November 2023: Jokowi tekankan ASN kudu netral
Saat hadir dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol IKN, Jokowi kembali menekankan agar seluruh ASN, baik di tingkat kabupaten/kota maupun pusat untuk menjaga netralitas Pemilu 2024. Begitu juga bagi aparat TNI-Polri. Hal itu Jokowi sampaikan di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral,” tegas Jokowi, dikutip setneg.go.id.
Kamis, 9 November 2023: Istana sebut Jokowi netral
Meski mengaku netral, Jokowi tak jarang melemparkan kode-kode terkait kandidat capres yang kudu dipilih dalam Pilpres 2024. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan Jokowi netral dalam Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi memang biasa mengutarakan ciri-ciri kandidat pengganti dirinya. Pihaknya tak masalah jika hal itu diartikan sebagai bentuk tidak netral.
“Ya kadang-kadang tergantung yang mengartikan,” tutur Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Jakarta.
Moeldoko mengungkapkan, Jokowi kerap berbicara dengannya dan membahas soal netralitas. “Ya sepanjang yang saya tahu beberapa kali beliau berbicara dengan saya dan saya juga lapor kepada Beliau. Bahwa ‘Pak saya dalam posisi yang netral dalam pemilu kali ini’,” kata Moeldoko menirukan perkataan Presiden.
Ahad, 10 Desember 2023: 60,2 persen responden sebut Jokowi netral
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei soal penilaian netralitas Presiden Jokowi dalam kontestasi Pemilu 2024. Sebanyak 60,2 persen responden menilai Jokowi netral. Survei digelar selama 3 hingga 5 Desember 2023. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) melibatkan sebanyak 1.426 responden.
“Apakah masyarakat menilai Jokowi netral. Kalau dari data ini, mayoritas masyarakat menilai Jokowi netral, 60 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers virtual.
Sabtu, 30 Desember 2023: Jokowi kembali ingatkan ASN agar netral
Jelang kurang dari dua bulan Pilpres 2024 digelar, Jokowi kembali mengingatkan kepada ASN, TNI, dan Polri untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam Pemilu 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Jokowi dalam Rapat Konsolidasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta.
“Kepada seluruh aparat negara saya juga bolak-balik saya sampaikan ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak,” ujar Presiden Jokowi.
Jumat, 5 Januari 2024: Jokowi jumpa Prabowo, netralitas presiden kembali dipertanyakan
Jokowi diketahui berjumpa dengan Prabowo dalam agenda makan malam di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat. Kabar tersebut dibenarkan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Kepada Tempo, Ari mengatakan, “Presiden rileks sejenak mencoba masakan nusantara. Presiden didampingi Menhan Prabowo Subianto.”
Rabu, 24 Januari 2024: Jokowi sebut presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilu
Terbaru, Jokowi menyatakan Presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Yang paling penting menurut Jokowi adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara. Hal itu ia katakan usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.
“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh,” kata Jokowi.
Pilihan Editor: Jokowi Banjir Kritik dari Pakar Hukum Tata Negara Soal Presiden Boleh Memihak, Respons Bivitri Susanti, Ubeidilah Badrun dkk
HENDRIK KHOIRUL MUHID (Magang) | BUDI SETYARSO | SEPTIA RYANTHIE | RACHEL FARAHDIBA | DANIEL A. FAJRI
