Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sukarno Tolak Israel di Asian Games IV 1962 hingga Berani Keluar dari IOC, Jauh Sebelum Piala Dunia U-20 2023

image-gnews
Soekarno di Asian Games 1962. Dok. Kemenpora
Soekarno di Asian Games 1962. Dok. Kemenpora
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 resmi dicabut FIFA. Badan sepak bola dunia itu tak menyebut secara pasti alasannya. Namun, salah satu penyebabnya diduga karena pro kontra partisipasi timnas Israel dalam kompetisi ini.

“FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah U-20 World Cup 2023,” tulis keterangan FIFA.

Penolakan Indonesia untuk tim Israel dalam laga olahraga bukan hal baru. Pada 1962, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Asian Games IV. Presiden Sukarno mengambil keputusan menolak Israel terlibat dalam ajang se-Asia itu. Akibat keputusan tersebut, status keanggotaan Indonesia di Komite Olimpiade Internasional atau IOC ditangguhkan.

Meski baru merintis, di usia 17 tahun kemerdekaannya, Indonesia telah berani menjadi tuan rumah Asian Games. Bahkan, untuk menggelar ajang olahraga paling bergengsi se-Asia itu, Indonesia menyiapkan kompleks olahraga Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Hampir semua negara di Asia diundang. Kecuali Israel dan Taiwan.

Sebelum gelaran Asian Games IV, pada kualifikasi Piala Dunia 1958 Indonesia juga menolak keterlibatan Israel. Indonesia kukuh menolak karena kebijakan pro-Arab sebagai bagian dari perlawanan terhadap kolonialisme Israel terhadap Palestina. Alasan yang sama digunakan Sukarno menolak Israel dalam gelaran Asian Games IV.

Asian Games IV pada 1962 sukses digelar di Jakarta. Namun, penolakan Indonesia terhadap Israel dan Taiwan berbuntut panjang. Salah satu pendiri Asian Games sekaligus wakil presiden Federasi Asian Games atau AFG dan anggota IOC, Guru Dutt Sondhi, tak mengakui penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. Dia menganggap Indonesia merusak pesta olahraga itu dengan politik.

Pernyataan Sondhi mendapat tanggapan keras masyarakat Indonesia. Pria India tersebut lantas diusir dari Indonesia. Tak hanya itu, massa aksi juga mengobrak-abrik kantor kedutaan India di Jakarta. Kejadian itu dikenal sebagai ‘Peristiwa Sondhi’. Kontroversi Asian Games IV dibahas dalam rapat IOC di Lausanne, Swiss, pada 7 Februari 1963. Hasilnya, keanggotaan Indonesia di IOC ditangguhkan dan dilarang tampil di Olimpiade 1964.

Sanksi ini dapat disebut luar biasa. Itu adalah kali pertama dalam sejarah, IOC menangguhkan salah satu negara anggotanya. Indonesia dianggap melanggar aturan IOC. Pasalnya, Indonesia memasukkan politik ke dalam olahraga selama Asian Games 1962. Hukuman bisa dicabut dengan syarat Indonesia berjanji tak mengulangi kesalahan serupa di masa depan.

Alih-alih minta maaf, pemerintah Indonesia justru berang dengan sanksi IOC. Presiden Sukarno balik menuding IOC main politik karena melarang Republik Rakyat China atau RRC masuk sebagai anggota. Sukarno kemudian menarik Indonesia dari keanggotaan IOC. Presiden Pertama RI ini kemudian mencanangkan Olimpiade tandingan bernama Ganefo yang diikuti negara-negara kekuatan berkembang.

“Sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Pemimpin Tertinggi Republik Indonesia, sebagai Panglima Besar Revolusi Indonesia, dan sebagai Pemimpin Tertinggi Front Nasional, saya perintahkan Indonesia untuk keluar dari IOC,” ujar Presiden Sukarno dalam pidato di Konferensi Komite Front Nasional, 13 Februari 1963. “Saudara-saudara, selain perintah keluar dari IOC, saya juga memerintahkan: Selenggarakan secepat mungkin Ganefo, the Games of the New Emerging Forces – Asia, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara sosialis.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ganefo sukses digelar di Jakarta pada 10 hingga 22 November 1963. Turnamen tandingan Olimpiade itu diikuti 2.700 atlet dari 51 negara, termasuk Palestina, dengan RRC keluar sebagai pemenang. Ganefo kedua digelar di Phnom Penh, Kamboja pada 1967 dan diikuti 17 negara Asia. Sayangnya pesta olahraga negara-negara berkembang ini kolaps pada 1970 dan hanya tinggal sejarah. Indonesia kembali bergabung menjadi anggota IOC setelah Presiden Sukarno lengser.

Pada 2022, Timnas Israel lolos ke putaran final ajang Piala Dunia U-20 2023.Namun, kasak-kusuk penolakan terhadap kedatangan Israel ke Indonesia sebagai tuan rumah santer berembus setelah Gubernur Bali Wayan Koster terang-terangan menolak kedatangan timnas Israel, pada 14 Maret 2023.

Wacana kian santer mencuat mendekati jadwal undian. Sejumlah pemimpin daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan berbagai organisasi masyarakat atau ormas antara lain KNPI, Mer-C, PKS, PDIP, Aliansi Solo Raya dan lainnya termasuk menolak kedatangan tim tersebut.

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sikap penolakan timnas Israel bermain di Piala Dunia U-20 itu, memiliki landasan kuat secara konstitusi dan juga historis. Di mana, suara menolak kehadiran Israel adalah suara kemanusiaan, bukan kehendak politis. "Kesadaran sejarah juga harus terus diperkuat. Untuk diingat, Stadion Gelora Bung Karno (GBK) lahir sebagai penolakan terhadap Israel," ujarnya, beralasan. 

Belakangan FIFA mengambil keputusan pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Keputusan diambil usai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir mengadakan pertemuan di Doha, Qatar. Dengan pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 ini, mimpi bisa melihat tim nasional bermain di ajang tersebut di Tanah Air harus terkubur.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  I  SDA

Pilihan Editor: 3 Partai Politik Ini Angkat Bicara Soal Batalnya Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Top 3 Dunia: Dugaan WNI di Kapal Penabrak Jembatan Baltimore, Warga AS Tak Setujui Serangan Israel

2 jam lalu

Bagian dari jembatan Francis Scott Key yang runtuh setelah ditabrak kapal kontainer Dali di Baltimore, Maryland, AS, 26 Maret 2024. Insiden ini menyebabkan sebagian besar Jembatan Francis Scott Key runtuh yang menyebabkan beberapa kendaraan yang melintasi terperosok ke Sungai Patapsco. U.S. Army Corps of Engineers/Handout via REUTERS
Top 3 Dunia: Dugaan WNI di Kapal Penabrak Jembatan Baltimore, Warga AS Tak Setujui Serangan Israel

Top 3 dunia adalah Kemlu dalami dugaan adanya WNI di kapal penabrak di Baltimore, warga AS tak setuju serangan Israel, jenazah ABK WNI dipulangkan.


Ternyata, 99% Senjata Israel Diimpor dari Dua Negara Ini

12 jam lalu

Presiden AS Joe Biden menyetujui rencana penjualan senjata berpemandu presisi senilai US$ 735 juta (Rp 10,4 triliun) ke Israel di tengah konflik yang kian memanas antara Palestina dan Israel. Joe Biden menjual bom pintar Joint Direct Attack Munition, atau JDAM, yang dibuat oleh Boeing senilai US dollar 735 juta atau sekitar Rp 10,4 triliun. ausairpower.net
Ternyata, 99% Senjata Israel Diimpor dari Dua Negara Ini

Seruan internasional agar negara-negara menghentikan perdagangan senjata dengan Israel menguat, tetapi ternyata pemain utamanya dua negara ini.


MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

13 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

14 jam lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

15 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Irlandia Ingin Intervensi Genosida oleh Israel lewat ICJ

15 jam lalu

Pengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Irlandia Ingin Intervensi Genosida oleh Israel lewat ICJ

Irlandia ingin turun tangan menghentikan genosida, bentuk kekhawatiran Dublin pada operasi militer Israel di Gaza sejak serangan 7 Oktober 2024.


Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

15 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

PKB berharap PDIP dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

17 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

21 jam lalu

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra berbicara kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

MKMK memutuskan Hakim Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas dugaan terafiliasi PDIP.


Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

1 hari lalu

Puluhan demonstran pro-Palestina mengangkat telapak tangan mereka saat rapat Kongres Amerika Serikat di Capitol Hill, Washington, AS, 31 Oktober 2023. Puluhan demonstran pro-Palestina menyerbu rapat Kongres Amerika Serikat yang tengah membahas bantuan dana untuk Israel yang masih berperang dengan Hamas. REUTERS/Kevin Lamarque
Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

55% warga Amerika Serikat tidak menyetujui respons militer Israel ke Gaza, menurut jajak pendapat terbaru Gallup