Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Darurat Penempatan Ilegal PMI, BP2MI Dorong Gugus Tugas TPPO Lakukan Konsolidasi

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Tanggung Jawab Penanganan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Gelaran FGD bertujuan untuk menghasilkan pemahaman bersama terkait pelaksanaan Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta dukungan komitmen lintas sektoral dalam perumusan kebijakan terkait Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai Undang-undang No. 21 Tahun 2007.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi darurat penempatan Ilegal PMI oleh sindikat yang dilindungi oknum beratribusi kekuasaan. Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, ada 88.855 PMI terkendala yang dilayani oleh BP2MI. 

"Juga ada 1.638 PMI yang meninggal dunia, dan 2.994 PMI yang sakit dan kita tangani penjemputan, penyembuhan, hingga kepulangan ke kampung halamannya dengan pembiayaan Negara melalui BP2MI. Karena 90 persen dari PMI terkendala yang kita layani adalah PMI yang berangkat secara non prosedural," kata Benny saat membuka FGD di Jakarta, Senin, 18 Juli 2022.

Benny menjelaskan, BP2MI sebagai elemen dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Pemerintah, baik pada level pusat maupun di level daerah dalam kerangka kerja penanganan TPPO terutama bagi para PMI. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO menjelaskan mengenai 24 K/L dimana salah satunya adalah BP2MI yang berada di urutan 23. 

Menurutnya, dengan segala Keterbatasan yang dimiliki termasuk keterbatasan anggaran, BP2MI berupaya optimal dalam melaksanakan fungsi pelindungan melalui pencegahan enempatan ilegal serta memerangi sindikasi yang menjadi pelakunya. "Harmonisasi pelaksanaan Kebijakan perlu didukung dengan kesamaan persepsi lintas K/L agar fungsi gugus tugas TPPO dapat berjalan secara komperhensif, terarah dan tepat sasaran," ujarnya.

Benny berharap, dalam forum strategis ini didapatkan pemahaman serta komitmen bersama untuk mewujudkan tindak lanjut yang konstruktif. "Semua bisa bersinergi, berkolaborasi dengan orientasi pada kepentingan merah putih dan Republik". 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Komisi IX DPR RI, Dewi Asmara mengataka , gelaran FGD yang dilaksanakan BP2MI merupakan momentum membentuk konsensus lintas sektoral dan meminimalisir ego sektoral dalam pelaksanaan PMI.

“FGD ini adalah gagasan yang baik dan harus dimaknai sebagai upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, bahwa negara berkewajiban melindungi setiap warga negara tidak hanya ketika berada di Indonesia namun juga saat berada di luar negeri,” kata Dewi Asmara yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI.

Dewi Asmara mendukung penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, melalui peningkatan alokasi anggaran bagi instansi pemerintah yang berwenang, termasuk BP2MI.

Adapun, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan,  upaya Pelindungan PMI tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, namun harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. “Tidak dapat dipungkiri praktik penempatan PMI non prosedural telah berlangsung lama, bahkan hingga saat ini. Kami berharap melalui FGD ini kita dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar Lembaga dalam upaya Pelindungan PMI dan keluarganya," ujar Afriansyah.

FGD yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah 24 Instansi Pemerintahan di level pusat yang menjadi bagian dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Komisi IX DPR RI, BP3MI di seluruh Wilayah Indonesia, dan elemen masyarakat sipil yang bergerak dalam isu Pekerja Migran. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BRI Insurance Raih Penghargaan MAIPARK Award 2024

3 menit lalu

BRI Insurance (BRINS) berhasil dianugerahi penghargaan dari MAIPARK Award 2024.
BRI Insurance Raih Penghargaan MAIPARK Award 2024

Terdapat 23 Perusahaan Asuransi Umum terbaik yang terpilih untuk menjadi penerima penghargaan


Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

15 menit lalu

Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi, saat diwawancarai wartawan.
Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

Pelapor bisa dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong atau hoax


Gus Muhaimin Minta DPR Jangan Berpuas Diri karena Citra Positif Meningkat

1 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Gus Muhaimin Minta DPR Jangan Berpuas Diri karena Citra Positif Meningkat

Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024 menyatakan kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6 persen


Sidang SB UNFCCC ke-60: Perdagangan Karbon Luar Negeri Harus dengan Otorisasi

1 jam lalu

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point UNFCCC memimpin Delegasi Republik Indonesia  pada pertemuan Subsidiary Body ke-60 Konvensi Perubahan Iklim yang dilaksanakan di Bonn-Jerman pada tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 2024.
Sidang SB UNFCCC ke-60: Perdagangan Karbon Luar Negeri Harus dengan Otorisasi

Indonesia mendorong peran para pihak dalam kontribusi NDC melalui Kerjasama Luar Negeri tanpa transfer unit karbon ke luar negeri


Jasa Marga Masuk Perusahaan Terbaik Versi Top 500 Fortune Southeast Asia 2024

3 jam lalu

PT Jasa Marga Tbk sukses masuk ke dalam jajaran 500 perusahaan terbesar dan terbaik se-Asia Tenggara versi Fortune Southeast Asia 500 di 2024.
Jasa Marga Masuk Perusahaan Terbaik Versi Top 500 Fortune Southeast Asia 2024

Sepanjang tahun 2023 Jasa Marga konsisten melakukan sejumlah inisiatif strategis


Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

4 jam lalu

Ketua Umum Generasi Muda FKPPI, Sandi Rahmat Mandela.
Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

Kewenangan MKD hanya mencakup pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR


Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

4 jam lalu

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Hariara Tambunan
Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

Pernyataan asli yang dikeluarkan Bamsoet berbeda dengan yang dilaporkan atau dituduhkan kepada Bamsoet melalui MKD DPR.


Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 Ajang Promosi Sportainment Kelas Dunia

6 jam lalu

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Dirut PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Ari Respati, Wakil Dirut PT Pertamina Wiko Migantoro, Dirut PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) Dony Oskaria berfoto bersama saat Media Briefing ARRC 2024 dan MotoGP 2024 di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024.
Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 Ajang Promosi Sportainment Kelas Dunia

Keterlibatan Pertamina merupakan realisasi atas komitmen untuk membawa International MotorSport ke Indonesia


BPJS Ketenagakerjaan Siap Bersinergi dengan Pemda Wujudkan Pekerja Sejahtera Bebas Cemas

8 jam lalu

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengapresiasi atas kepedulian pemerintah terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja di desa.
BPJS Ketenagakerjaan Siap Bersinergi dengan Pemda Wujudkan Pekerja Sejahtera Bebas Cemas

Jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi alat untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan


ARDIN Indonesia Dorong UMKM Manfaatkan Digitalisasi Usaha

13 jam lalu

ARDIN Indonesia Dorong UMKM Manfaatkan Digitalisasi Usaha

ARDIN Indonesia mendukung percepatan penyediaan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP.