Menaker: Pencairan JHT Masih Gunakan Permenaker 19/2015

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

INFO NASIONAL - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan sedang memproses revisi Permenaker No. 2 Tahun 2022.  Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah. 

Sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kemnaker saat ini aktif melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kemnaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. 

"Kami sedang melakukan revisi Permenaker No.2 tahun 2022, insyaallah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga" kata Menaker Ida. 

Sebagaimana diketahui bahwa Permenaker No.2 Tahun 2022 belumlah berlaku efektif. Oleh sebab itu, Permenaker 19/2015 sebenarnya masih berlaku saat ini. Dengan demikian Pekerja/Buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lalu, termasuk bagi yang terkena-PHK atau mengundurkan diri. 

"Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No. 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun" tuturnya.

Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi mereka yang ter-PHK. Program ini memiliki 3 (tiga) manfaat yang dapat diperoleh oleh pesera JKP yakni manfaat uang tunai,  akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling. 

"Dengan demikian saat ini berlaku 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP" kata Menaker. (*)






Ombudsman Temukan 3 Bentuk Maladministrasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, Apa Saja?

10 jam lalu

Ombudsman Temukan 3 Bentuk Maladministrasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, Apa Saja?

Hasil Investigasi Ombudsman menemukan tiga tiga bentuk maladministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan.


Berikut Cara Mudah Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Antre

6 hari lalu

Berikut Cara Mudah Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Antre

Cek saldo BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah secara online. Berikut beberapa caranya.


EWG III G20 Sepakati Metode Deklarasi Menteri Perburuhan

21 hari lalu

EWG III G20 Sepakati Metode Deklarasi Menteri Perburuhan

Seluruh peserta sepakat menjadikan Presidensi G20 Indonesia pada bulan September mendatang sebagai momentum positif.


Indonesia dan Arab Saudi Percepat MoU Penempatan PMI

21 hari lalu

Indonesia dan Arab Saudi Percepat MoU Penempatan PMI

Beberapa poin pembahasan yang mengalami kemajuan selama ini antara lain tentang pengupahan, pelindungan, hubungan kerja, hak-hak PMI, serta batas-batas kewajiban PMI selama bekerja di Arab Saudi.


Perwakilan Indonesia Terpilih sebagai Sekjen APO

22 hari lalu

Perwakilan Indonesia Terpilih sebagai Sekjen APO

Indonesia menjadi Sekjen APO untuk dua periode beruntun, 2019-2022 dan 2022-2025.


Indonesia Hadiri Governing Body ILO ke-345 di Swiss

22 hari lalu

Indonesia Hadiri Governing Body ILO ke-345 di Swiss

Indonesia akan mencari solusi untuk diusulkan dalam menangani masalah ketenagakerjaan di Venezuela.


India Dukung Indonesia Sukseskan Presidensi G20

23 hari lalu

India Dukung Indonesia Sukseskan Presidensi G20

Empat isu terkait ketenagakerjaan sangat kontekstual dan akan dilanjutkan saat India memegang Presidensi pada 2023.


Menaker Sampaikan Dukacita untuk Ridwan Kamil di Swiss

23 hari lalu

Menaker Sampaikan Dukacita untuk Ridwan Kamil di Swiss

Menaker ikut menjadi makmum saat salat gaib dan melihat langsung lokasi hilangnya Eril.


Kemnaker Perkuat Layanan JDIH, ASN Harus Kembangkan Inovasi

23 hari lalu

Kemnaker Perkuat Layanan JDIH, ASN Harus Kembangkan Inovasi

ASN harus meningkatkan inovasi terutama dalam memberikan pelayanan dan kemudahan mengakses regulasi bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat.


Upaya Kemnaker Percepat Pertukaran Profesional Muda Indonesia-Swiss

25 hari lalu

Upaya Kemnaker Percepat Pertukaran Profesional Muda Indonesia-Swiss

Perjanjian mulai berlaku 5 Maret 2022