Menaker: Pencairan JHT Masih Gunakan Permenaker 19/2015

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

INFO NASIONAL - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan sedang memproses revisi Permenaker No. 2 Tahun 2022.  Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah. 

Sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kemnaker saat ini aktif melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kemnaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. 

"Kami sedang melakukan revisi Permenaker No.2 tahun 2022, insyaallah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga" kata Menaker Ida. 

Sebagaimana diketahui bahwa Permenaker No.2 Tahun 2022 belumlah berlaku efektif. Oleh sebab itu, Permenaker 19/2015 sebenarnya masih berlaku saat ini. Dengan demikian Pekerja/Buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lalu, termasuk bagi yang terkena-PHK atau mengundurkan diri. 

"Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No. 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun" tuturnya.

Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi mereka yang ter-PHK. Program ini memiliki 3 (tiga) manfaat yang dapat diperoleh oleh pesera JKP yakni manfaat uang tunai,  akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling. 

"Dengan demikian saat ini berlaku 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP" kata Menaker. (*)






Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

1 hari lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan yang Mudah, Bisa dari HP

2 hari lalu

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan yang Mudah, Bisa dari HP

Berikut cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan yang mudah bisa melalui HP dan aplikasi tanpa harus datang ke kantor cabang.


Pekerjakan Penyandang Disabilitas, BRI Raih Penghargaan dari Kemnaker

5 hari lalu

Pekerjakan Penyandang Disabilitas, BRI Raih Penghargaan dari Kemnaker

BRI sebagai salah satu BUMN mempunyai komitmen untuk memberikan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas.


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

5 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Kemudahan Klaim JHT Pekerja Terimbas PHK

7 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Kemudahan Klaim JHT Pekerja Terimbas PHK

Pekerja yang mengklaim JHT dapat dilakukan melalui Jamsostek Mobile maupun Lapak Asik.


UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

10 hari lalu

UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kenaikan UMP DKI 2023 masih dalam proses penghitungan


Upah Minimum Naik 10 Persen Berlaku 1 Januari, Menaker: Yang Lama Tak Akomodasi Dampak Inflasi

11 hari lalu

Upah Minimum Naik 10 Persen Berlaku 1 Januari, Menaker: Yang Lama Tak Akomodasi Dampak Inflasi

Dengan aturan upah minimum yang baru, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) akan berlaku pada 1 Januari 2023.


Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

11 hari lalu

Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


Pelaku Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Divonis Penjara 10 Bulan

17 hari lalu

Pelaku Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Divonis Penjara 10 Bulan

BPJAMSOSTEK akan terus memperbaiki sistem kemanan dan meningkatkan kewaspadaan seluruh petugas pelayanan untuk menghindari kejadian tersebut terulang kembali


Pekan Depan, Pemprov Banten Tetapkan Upah Minimum Provinsi 2023

20 hari lalu

Pekan Depan, Pemprov Banten Tetapkan Upah Minimum Provinsi 2023

Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Banten 2023 akan ditetapkan pekan depan.