Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dewan Pers Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo di Surabaya

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Tuduhan terhadap pelanggaran penerbitan kartun di Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018 diserahkan penilaiannya kepada Dewan Pers sesuai undang-undang yang berlaku.
Tuduhan terhadap pelanggaran penerbitan kartun di Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018 diserahkan penilaiannya kepada Dewan Pers sesuai undang-undang yang berlaku.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers mengecam aksi kekerasan terhadap Jurnalis Tempo Nurhadi, yang terjadi di Surabaya, Sabtu, 27 Maret 2021. Nurhadi dianiaya saat berusaha mewawancarai Angin Prayitno Aji, Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak yang telah menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Apa yang dilakukan Nurhadi adalah tugas jurnalistik untuk memenuhi hak publik untuk tahu," kata Arif Zulkifli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers di Dewan Pers, dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 28 Maret 2021.

Penganiayaan wartawan, kata Arif, merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dari laporan yang beredar, disebutkan bahwa Nurhadi tengah berusaha mengkonfirmasi sejumlah tuduhan kepada Angin.

"Ini merupakan tugas media: memberi kesempatan kepada sumber berita untuk menjelaskan perkara yang melibatkannya. Lebih jauh lagi konfirmasi adalah wujud niat baik dan profesionalisme media. Bahwa tiap sumber yang ditulis harus mendapat tempat yang proporsional dalam pemberitaan," kata Arif.

Arif meminta polisi mengusut kasus ini. Ia mengatakan Dewan Pers akan bekerja sama dengan asosiasi wartawan dan segenap konstituen Dewan Pers untuk mengawal proses penegakkan hukum perkara ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang- undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya. Agung terutama menyoroti dugaan keterlibatan aparat sebagai pelaku penganiayaan. Ia menilai saat ini kesadaran untuk menghormati profesi jurnalis belum sepenuhnya dipahami semua kalangan.

"Ini butuh effort besar untuk sama-sama mengingatkan, menyadarkan bahwa bukan hanya tanggung jawab pekerjaan wartawan, tapi juga kesadaran mereka menghormati profesi pekerjaan wartawan," kata Agung.

Dewan Pers pun berharap ini adalah kejadian terakhir yang menimpa wartawan yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ada 57 Adegan dalam Rekonstruksi Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Karo

3 hari lalu

Personel Polda Sumut memeriksa rumah wartawan Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, yang terbakar pada 27 Juni 2024. (ANTARA/HO-Polda Sumatera Utara)
Ada 57 Adegan dalam Rekonstruksi Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Karo

Polda Sumut menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu


KKJ Minta Semua Prajurit TNI yang Diduga Terlibat Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV Diperiksa

6 hari lalu

Eva Meliani Pasaribu, anak wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu tiba di Markas Puspom AD, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.  Eva didamping kuasa hukum, suaminya, LBH, dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) saat mendatangi Markas Puspom AD. TEMPO/Subekti
KKJ Minta Semua Prajurit TNI yang Diduga Terlibat Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV Diperiksa

Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ meminta agar prajurit TNI yang diduga terlibat di kasus kematian wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu serta tiga anggota keluarganya turut diperiksa. Sebab, dari penetapan tiga tersangka oleh kepolisian masih belum terungkap motif pembunuhan tersebut.


KKJ Bawa Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV ke Kantor Staf Presiden

6 hari lalu

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) melapor ke Kantor Staf Presiden mengusut kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, Rico Sampurna Pasaribu. KKJ diwakili oleh Bayu Wardhana, Sekjen AJI; Zaky Yamami, Koordinator Kampanye Amnesty Intern Indonesia; Andy Muhammad Rezaldi, Wakil Koordinator KontraS, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
KKJ Bawa Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV ke Kantor Staf Presiden

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) berharap kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV mendapat perhatian Presiden Joko Widodo.


Alasan KKJ Laporkan Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV ke Jokowi

6 hari lalu

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) melapor ke Kantor Staf Presiden mengusut kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, Rico Sampurna Pasaribu. KKJ diwakili oleh Bayu Wardhana, Sekjen AJI; Zaky Yamami, Koordinator Kampanye Amnesty Intern Indonesia; Andy Muhammad Rezaldi, Wakil Koordinator KontraS, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Alasan KKJ Laporkan Kasus Kematian Wartawan Tribrata TV ke Jokowi

Laporan KKJ ke KSP soal kasus kematian wartawan Tribrata TV diwakili oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, KontraS, dan Amnesty International.


Eksekutor Pembakar Rumah Wartawan Rico Pasaribu di Karo Diupahi Rp1 Juta

10 hari lalu

Personel Polda Sumut memeriksa rumah wartawan Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, yang terbakar pada 27 Juni 2024. (ANTARA/HO-Polda Sumatera Utara)
Eksekutor Pembakar Rumah Wartawan Rico Pasaribu di Karo Diupahi Rp1 Juta

Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkapkan upah yang diberikan kepada dua eksekutor pembakar rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu


164 Wartawan Main Judi Online, Ini Kata Dewan Pers

15 hari lalu

Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada (kiri), Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono (tengah), Dirtipidsiber Bareskrim Mabes Polri Brigjen Himawan Bayu Aji (kanan) menunjukan barang bukti saat konferensi pers pengungkapan kasus judi online, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.  Periode 23 April- 17 Juni 2024, Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo telah mengungkap 318 kasus judi online dan menetapkan 464 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 67,5 miliar, 494 ponsel, 36 leptop, 257 rekening, 98 akun judi online dan 296 kartu ATM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
164 Wartawan Main Judi Online, Ini Kata Dewan Pers

Dewan Pers menyatakan tak bisa menindak 164 wartawan yang bermain judi online.


PPATK Ungkap Transaksi Judi Online Wartawan Mulai Rp 20 Ribu hingga Rp 700 Juta

16 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberi laporan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
PPATK Ungkap Transaksi Judi Online Wartawan Mulai Rp 20 Ribu hingga Rp 700 Juta

Terdapat 164 wartawan yang terjerat judi online pada 2023. Dari jumlah itu, total transaksi mencapai Rp 1,4 miliar.


PPATK: 164 Wartawan Main Judi Online, Deposit Terbesar Rp 700 Juta Setahun

16 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPATK: 164 Wartawan Main Judi Online, Deposit Terbesar Rp 700 Juta Setahun

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ratusan wartawan terdeteksi bermain judi online. Transaksi terbesar mencapai Rp 700 juta.


DKPP Sebut Ada Relasi Kuasa antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan CAT, Ini Artinya

16 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
DKPP Sebut Ada Relasi Kuasa antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan CAT, Ini Artinya

Anggota DKPP Wiarsa Raka Sandi mengatakan ada unsur relasi kuasa antara Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan CAT. Apa maksudnya?


Dewan Pers Ingatkan Pers Tidak Boleh Beritakan Ruang Pribadi Korban di Kasus Hasyim Asy'ari

17 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersiap memberikan keterangan pers terkait pemberhentian dirinya dalam sidang putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh DKPP di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya terkait kasus dugaan asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Dewan Pers Ingatkan Pers Tidak Boleh Beritakan Ruang Pribadi Korban di Kasus Hasyim Asy'ari

Dewan Pers mengatakan pengembangan berita di kasus Hasyim Asy'ari yang mengulik masalah pribadi korban berlebihan.