Perludem Minta Perlindungan Data Pemilih Jika Ada Kampanye Digital Pilkada 2020

Reporter

Petugas berusaha melepas alat peraga kampanye di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Ahad, 24 Juni 2018. Bawaslu mengimbau semua pasangan calon dan warga menjaga ketenangan saat masa tenang pilkada dengan tidak melakukan kegiatan kampanye, praktik politik uang, politisasi SARA, dan menertibkan alat peraga kampanye. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak pemerintah, KPU, dan DPR agar menunda tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Perludem menilai penyebaran Covid 19 yang semakin meluas dan belum ada tanda-tanda bakal mereda menjadi alasan utamanya.

“KPU harus mempunyai indikator yang jelas, apakah Pilkada akan terus di lanjut atau tidak. Semua indikator harus terbuka untuk publik, sehingga rasionalitas pengambilan keputusan bisa diuji bersama,” ujar peneliti Perludem Maharddika pada diskusi daring bertajuk Iklan Kampanye sosial Perlukah dilarang?” pada Senin, 21 September 2020

Ia mengkritisi tahapan kampanye Pilkada 2020 yang berlangsung selama tiga bulan yang sekarang nampak mulai bergeser ke ruang-ruang digital. Maharddika menyatakan sambil menunggu redanya pandemi pemerintah bisa segera menerapkan aturan dalam pelaksanaan tata cara Pilkada di tengah bencana non alam.

Perludem mengetahui pentingnya iklan di media sosial bagi pemilih maupun kandidat calon kepala daerah. Interaksi di media sosial, menurut Maharddika, bisa menggantikan interaksi langsung yang terbatas di tengah pandemi.

Ia menilai kampanye digital masih mempunyai celah yang jika tidak diatur secara tepat berpotensi merusak Pemilu dan demokrasi. Kampanye yang dilakukan secara digital berpeluang dibuatnya iklan sesuai dengan kebutuhan pemilih dan personalisasi kandidat calon.

Hal ini memungkinkan terpaparnya data pribadi calon pemilih yang diakibatkan oleh pengumpulan data oleh pasangan calon. “Dengan penetrasi iklan yang baik dapat terlihat pemetaan pemilih dan bukan tidak mungkin data yang banyak itu mengakibatkan manipulasi informasi bagi calon pemilih,” ujarnya. 

Maharddika menilai dengan adanya kampanye digital tidak menutup kemungkinan data pribadi calon pemilih menjadi terpapar. Oleh sebab itu, jika kampanye dilakukan secara digital maka harus ada perlindungan data calon pemilih.

ALEXANDRA HELENA 






Menjelang Pemilu 2024, Kenali Istilah Elektabilitas dalam Politik

5 hari lalu

Menjelang Pemilu 2024, Kenali Istilah Elektabilitas dalam Politik

Elektabilitas menjadi perbincangan menjelang pemilu 2024. Apa makna sebenarnya?


Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

5 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Politik Identitas di Hadapan Ratusan Anak Muda

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas soal politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia. Singgung soal rekam jejak.


Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

6 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa proses demokrasi di Indonesia harus dilihat secara mendalam.


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

7 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

7 hari lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

14 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

16 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

17 hari lalu

Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

Jair Bolsonaro mengubah perjalanannya ke London untuk pemakaman Ratu Elizabeth II menjadi acara kampanye pemilu


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

19 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

24 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.