Peneliti LIPI Sarankan Jokowi Keluarkan Perpu KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar LIPI Syamsuddin Haris menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang KPK (Perpu KPK). Dia mengatakan pengeluaran Perpu itu sebaiknya sebelum pembentukan kabinet pemerintahan periode kedua.

    "Supaya presiden memiliki posisi tawar yang tinggi menghadapi partai politik," kata Syamsuddin di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019.

    Penerbitan Perpu seusai pembentukan kabinet, kata dia, bisa saja melemahkan posisi tawar presiden terhadap partai politik dalam mendukung langkah presiden terkait penyelesaian polemik Undang-undang KPK.

    Perpu KPK, kata Syamsuddin, sangat diperlukan untuk mengembalikan kekuatan KPK dalam memberantas korupsi. Dia menganggap revisi Undang-undang KPK berapa waktu lalu, khususnya beberapa pasal yang menjadi pro kontra, merupakan bentuk pelemahan lembaga anti rasuah itu.

    Syamsuddin berpendapat beberapa poin di dalam UU KPK, seperti dewan pengawas dan izin penyadapan saat penindakan kasus korupsi menjadi salah satu bentuk pelemahan KPK.

    "Kita tidak bisa bayangkan apabila KPK makin lemah dan kewenangan untuk menindak itu tidak ada, kita membutuhkan KPK dengan penindakan yang kuat selain pencegahan yang kuat pula," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pandemi di Ibu Kota, Jumlah Kasus Harian Positif Covid-19 Kembali Menembus 1.000

    Angka kasus harian positif Covid-19 di ibu kota kembali mengarah ke pola 1.000 per hari. Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria terjangkit virus corona.