Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kubu Jokowi Pakai Propaganda Rusia Sejak Hoax Ratna Sarumpaet

image-gnews
Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi berswafoto dengan pendukungnya saat Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Ahad, 3 Februari 2019. Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres mendatang. ANTARA
Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi berswafoto dengan pendukungnya saat Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Ahad, 3 Februari 2019. Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres mendatang. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah Propaganda Rusia yang dilontarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019, belakangan menuai polemik, lantaran diprotes oleh Kedutaan Besar Rusia di Indonesia.

Baca: 5 Pro Kontra Ucapan Jokowi soal Propaganda Rusia

Atase Pers Kedubes Rusia di Indonesia, Denis Tetiushin mengatakan, kedutaannya tak ingin istilah ini digunakan dalam kontestasi politik di Indonesia. "Kami tidak ingin istilah ini dipakai, karena istilah propaganda Rusia adalah fitnah murni yang diciptakan oleh Amerika Serikat," ujar Denis kepada Tempo, Senin, 4 Februari 2019.

Sebetulnya, jauh sebelum mantan Gubernur DKI ini mengungkapkan istilah tersebut, Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf telah menggunakan Propaganda Rusia pada Oktober 2018 lalu, ketika kasus  hoaks Ratna Sarumpaet terbongkar.

Influencer TKN, Budiman Sudjatmiko menuding kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno telah menggunakan teori Propaganda Rusia atau yang dikenal dengan Firehose of Falsehood atau “slang pemadam kebohongan", yang memanfaatkan kebohongan sebagai alat politik.

Identifikasi adanya dugaan strategi ini digunakan, kata Budiman, dinilai karena adanya konten-konten kampanye yang tidak objektif dan dilakukan secara masif, cepat, serta terus berulang. Tujuan utamanya untuk membangun ketidakpercayaan terhadap informasi. "Drama politik Ratna ini merupakan bagian teknik kampanye jahat bernama Firehose of Falsehoods," ujar politikus PDIP itu di Posko Cemara, Jakarta pada Jumat, 5 Oktober 2018.

Budiman mencontohkan, Rusia mempraktekan strategi ini pada saat menginvasi Georgia, dan beberapa waktu lalu Trump memenangkan pemilu Amerika Serikat dengan menggunakan cara yang sama, yaitu menebar kebohongan.

Dugaan bahwa teori Propaganda Rusia ini digunakan kubu Prabowo, tak berhenti di sana. Pertengahan November 2018, Ketua TKN Erick Thohir dan Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Meutya Viada Hafid, bertemu dengan pakar neurosains Roslan Yusni Hasan di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta. Mereka membahas panjang-lebar soal kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat dan Jair Messias Bolsonaro di Brasil. Roslan menjelaskan peran ilmu saraf otak dalam kampanye Trump dan Bolsonaro.

“Kampanye mereka menggunakan jasa ilmuwan neurologi untuk memetakan otak masyarakat agar mereka memilih kandidat. Apa pun caranya untuk menang,” ujar dokter saraf otak yang kerap disapa Ryu Hasan ini, November 2018 lalu.

Dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika 2016, Donald Trump kerap melontarkan pernyataan yang membakar masyarakat. Misalnya, ia mengatakan warga Amerika sulit mencari lapangan kerja karena negeri itu dibanjiri imigran.

Trump pun bertekad mendeportasi jutaan imigran ilegal. Trump juga menuduh Presiden Amerika sebelumnya, Barack Obama, bukan putra asli Amerika, melainkan kelahiran Mombasa, Kenya. Pesaing Trump dalam pemilihan Presiden Amerika ketika itu, Hillary Clinton, menyebutkan Trump keterlaluan karena telah berbohong.

Di Brasil, Bolsonaro juga sering memekikkan jargon populis dalam kampanyenya. Ia terang-terangan mendukung hukuman mati, penyiksaan, dan penembakan terhadap musuh politik. 
Pensiunan tentara ini dijuluki sebagai “Trump dari Negeri Tropis” karena mereplikasi gaya kampanye Trump. Ia membuat slogan “Brasil di depan semuanya dan Tuhan di atas segalanya” seperti Trump dengan jargonnya “Amerika-lah yang Pertama”.

Dokter Roslan Yusni Hasan menuturkan, metode “slang pemadam kebohongan” memanipulasi kerja otak dengan ancaman dan kengerian. Otak manusia, kata dia, cenderung tertarik pada teori konspirasi. Ketika dicekoki informasi palsu dan mengancam, otak akan penasaran terhadap kabar tersebut. “Informasi palsu itu seperti lalat yang ingin menghancurkan toko, tapi hanya bisa berdengung,” ujar Roslan.

Dengungan itu mempengaruhi bagian otak yang bernama amigdala dan insula. Ukuran amigdala dan insula tiap orang bisa berbeda. Pada kaum konservatif, amigdalanya lebih tebal ketimbang insulanya. Sebaliknya, orang moderat dan liberal, yang mengutamakan kebahagiaan dan hak-hak individu, memiliki insula yang lebih besar. “Kalau ketakutan bangkit, amigdala menebal. Sifat progresif bisa menjadi konservatif,” ujar Roslan.

Banjir informasi, ujar dia, juga menyebabkan otak kelelahan untuk menganalisis. Akhirnya, otak menerima begitu saja informasi tanpa melakukan verifikasi lagi. “Slang pemadam kebohongan” efektif bekerja pada kondisi demikian. Penjelasan Roslan ini, serupa dengan yang disampaikan Budiman Sudjatmiko.

Dalam pemilihan presiden di Indonesia, Budiman menilai gejala itu mulai tampak. Penantang, Joko Widodo-Ma’ruf Amin yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dinilai kerap kali melontarkan pernyataan yang provokatif.

Prabowo, misalnya, sempat melontarkan slogan “Make Indonesia Great Again” karena menilai pemerintah gagal menyejahterakan rakyat. Ia juga mengkritik situasi ekonomi saat ini dengan nada keras. “Ini lebih parah dari neoliberalisme. Yang terjadi ekonomi kebodohan, the economics of stupidity,” katanya.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga membantah kubunya meniru gaya kampanye Trump dan Bolsonaro. Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, juga membantah pernyataannya yang menyebut "Make Indonesia Great Again" menjiplak slogan kampanye yang digunakan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat 2016. "Tidak jiplak. Masak, kamu tidak mau Indonesia kuat?" kata Prabowo di Jakarta, Jumat malam, 12 Oktober 2018.

Kemarin, Direktur Luar Negeri BPN Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro mensinyalir dugaan munculnya istilah Propaganda Rusia dan konsultan Rusia  Prabowo, lantaran beredarnya video Ketua Umum Gerindra itu, saat berjabat tangan dengan seorang pejabat Kedutaan Besar Rusia sebelum pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, 14 Januari lalu. Sementara, ujar dia, acara itu memang mengundang sejumlah pejabat tinggi dari kedutaan besar negara sahabat. 

Dia mengklaim tak ada konsultan asing yang membantu pemenangan capres-cawapres penantang ini. "Jadi siapa yang memberikan masukan kepada presiden, itu salah besar. Jadi, kami sesalkan tuduhan tersebut," kata Irawan, Selasa, 5 Februari 2019.

Simak juga: Jokowi Sebut Mengenai Propaganda Rusia, Simak 3 Fakta Berikut

Soal Propaganda Rusia ini, Prabowo juga membantah menggunakan jasa konsultan politik luar negeri selama masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2019.  "Enggak ada konsultan ini. Gimana bayarnya? Mahal dan mereka enggak ngerti apa-apa tentang politik Indonesia," kata Prabowo lewat video berdurasi satu menit yang beredar luas melalui platform media sosial Whatsapp.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

12 menit lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

56 menit lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

10 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.


Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

10 jam lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.


Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

12 jam lalu

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya Presiden RI kepada Bupati OKU Timur  H Lanosin MT, di Dinning Hall Jakabaring Sport City, Palembang, Kamis 5 September 2024. Dok. Pemkab Oku Timur
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.


Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

17 jam lalu

Kolase foto Pramono Anung (kiri) dan Tri Rismaharini (Tempo/Ilham Balindra dan ANTARA)
Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.


KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

19 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kanan) saat hadir di Kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu 4 September 2024. ANTARA/HO-PSI
KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.


Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

21 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?


Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

21 jam lalu

Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menghadiri acara Konsolidasi Internal bersama Komunitas Juang Perempuan (KJP) di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Jumat, 6 September 2024. berjanji untuk menggandakan operasional RT/RW, memasang CCTV di setiap lingkungan untuk menekan tindak kriminalitas, serta meningkatkan anggaran kader dasa wisma dan jumantik. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.


Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

22 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno (kiri) dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (tengah) di sela-sela kunjungan kerja di SMK N Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 30 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo mengapresiasi program sekolah gratis berbasis asrama yang dirintis Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo sejak tahun 2014 dengan tujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, dan sekolah tersebut telah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan dan industri di dalam maupun luar negeri untuk penyerapan tenaga kerja para lulusannya. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Sementara Ganjar berpendapat begini.