Buya Syafii Minta Bambang Soesatyo agar DPR Tak Melegalkan LGBT

Reporter

Bambang Soesatyo mengatakan kegemarannya mengoleksi mobil mewah dilakukan sejak menjadi wartawan. Saat ia menjadi wartawan pada 1985, ia sudah mulai membeli Volvo sebagai mobil pertamanya. dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mendapatkan nasihat dari cendekiawan muslim, Ahmad Syafii Maarif yang akrab disapa Buya Syafii. Salah satunya adalah untuk mencegah upaya legalisasi pasangan sejenis atau LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Nasihat itu disampaikan saat Bambang mengunjungi Buya di kediamannya.

Menurut Bambang, Buya Syafii meminta DPR jangan sampai membuat undang-undang yang melegalkan pernikahan pasangan sejenis atau LGBT. "Buya secara tegas meminta kepada saya agar DPR tidak membuat undang-undang yang melegalkan LGBT, bertentangan dengan jiwa Pancasila," ujarnya, Ahad, 21 Januari 2018.

Baca: Rudiantara Minta Google Blokir Aplikasi Bermuatan LGBT

Bambang pun berjanji akan melaksanakan amanat dari Buya Syafii. Ia bahkan siap mempertaruhkan jabatannya jika DPR sampai membuat undang-undang yang melegalkan pernikahan pasangan sejenis.

Tak hanya nasihat soal pernikahan sejenis (LGBT), Bambang mengaku mendapatkan banyak nasihat dari mantan ketua umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu. "Pertemuan dengan buya Syafii berlangsung hangat dan banyak canda, meskipun Buya banyak memberikan nasihat," ujar Politikus Golkar yang baru diangkat sebagai Ketua DPR itu.

Baca juga: Ketua MPR Zulkifli Hasan: Tolak LGBT

Buya yang juga menjabat sebagai salah satu presidium Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Idieologi Pancasila juga meminta Bambang agar mengembalikan keadaban DPR agar dalam penyusunan perundang-undangan bersih dari kepentingan kelompok dan transaksional. "Buya menyarankan agar penataan perundang-undangan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," kata Bambang Soesatyo.






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

13 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

13 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

16 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

19 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

20 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

20 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Bamsoet Buka Seminar dan Uji Kompetensi IMI Pusat

1 hari lalu

Bamsoet Buka Seminar dan Uji Kompetensi IMI Pusat

Ahli dari Federasi Balap Mobil Internasional dan Federasi Balap Motor Internasional menjadi narasumber.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.