Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Disebut Nazaruddin Korupsi E-KTP, Ini Kata Gamawan

Editor

Erwin prima

image-gnews
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus pengadaan proyek e-KTP di KPK, Kamis, 20 Oktober 2016. Tempo/Maya Ayu
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus pengadaan proyek e-KTP di KPK, Kamis, 20 Oktober 2016. Tempo/Maya Ayu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menampik tudingan Muhammad Nazaruddin yang menyebutnya terlibat korupsi proyek elektronik KTP. “Oh pasti nggak pernahlah, nggak pernah, saya jamin itu,” kata Gamawan seusai diperiksa KPK pada Kamis 20 Oktober 2016.

Gamawan mengatakan dia sama sekali tak mengenal sosok Nazaruddin. Bahkan dia mengklaim belum pernah ketemu dengan mantan anggota Dewan tersebut. Karena itu ia menampik semua tudingan yang dilontarkan Nazaruddin terhadapnya.

“Dia pernyataan yang mana, sebab dia pernyataannya kan berubah terus,” ujar Gamawan. Dia juga memastikan pihaknya tak pernah membicarakan proyek e-KTP dengan anggota Dewan, termasuk Nazaruddin. “Silahkan dicek.”

Gamawan juga tak mengetahui adanya konsorsium proyek di pengadaan e-KTP. Bahkan Gamawan juga mengaku tak mengetahui bahwa negara merugi Rp 2 triliun akibat korupsi tersebut. Dia mengatakan mengetahui ada kasus korupsi baru-baru ini setelah KPK menangkap Irman.

Menurut dia, saat itu pihaknya memberi kuasa pada panitia untuk menggunakan anggaran e-KTP. Gamawan tak mengikuti perkembangan proyek dikerjakan. Karena saat diperiksa BPK dan diaudit BPKP, kata Gamawan, tidak ditemukan kerugian negara.

Mantan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga mengatakan bahwa dia tak mengenal pemenang lelang, Quadra Solutions. Menurut dia, siapapun pemenang lelang itu bukan masuk dalam bidangnya. Tapi ada di kewenangan panitia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Gamawan juga memastikan bahwa proyek e-KTP saat itu telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Bahkan saat rapat diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gamawan juga menjawab saat ditanya siapa yang menjadi inisiator dalam pengadaan proyek tersebut.

Menurut dia, proyek itu diadakan menindaklanjuti ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kata dia, selambat-lambatnya lima tahun sejak diundangkan, warga harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Kemudian 19 hari setelah jadi menteri, saya diundang DPR agar hal ini dianggarkan pada 11 November 2009.”

Sejak saat itu pemerintahan SBY kemudian membentuk panitia teknis dari 15 kementerian. Ia juga mengaku melapor ke KPK dan meminta dukungan untuk proses pengawasan. Karena itu ia tak mengetahui kenapa saat ini KPK mengeluarkan pernyataan bahwa ada kerugian Rp 2 triliun dari proyek tersebut.

Sebelumnya Nazaruddin juga sering menuding Gamawan terlibat korupsi e-KTP. Gamawan disebut-sebut menerima gratifikasi. Dia tak menjelaskan secara rinci bentuk gratifikasi yang diterima Gamawan selaku menteri saat itu.

AVIT HIDAYAT | PUSMAYA AYU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Pernah Sarankan Prodi Sekolah Kedinasan yang Sama Dengan PTN Dihapus

2 jam lalu

KPK menyebutkan sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian tidak menetapkan standar biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
KPK Pernah Sarankan Prodi Sekolah Kedinasan yang Sama Dengan PTN Dihapus

Saran KPK tidak diterima kementerian dan lembaga di luar Kemendikbudrisrek dan Kemenag.


Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK Benarkan Adanya Permintaan Data Siswa Sekolah

2 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK Benarkan Adanya Permintaan Data Siswa Sekolah

Jubir KPK mengatakan, SPI telah menjadi program prioritas nasional yang berkaitan dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.


Anggaran PTKL Lebih Besar Ketimbang PTN, Pengamat Minta Pemerintah Turun Tangan

3 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggaran PTKL Lebih Besar Ketimbang PTN, Pengamat Minta Pemerintah Turun Tangan

Ketimpangan anggaran antara PTKL dan PTN menunjukkan kekalahan politik anggaran dari Kemendikbud.


KPK Kawal Percepatan Penertiban Galian C Ilegal di Lombok Timur

3 jam lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK Kawal Percepatan Penertiban Galian C Ilegal di Lombok Timur

Menurut KPK, dari 208 galian C yang ada di Gumi Selaparang, 53 di antaranya tercatat ilegal.


Sengkarut Pengelolaan Dana Sekolah Kedinasan, Ini Berbagai Temuan KPK

18 jam lalu

Ilustrasi sekolah kedinasan Foto BKN
Sengkarut Pengelolaan Dana Sekolah Kedinasan, Ini Berbagai Temuan KPK

KPK menemukan dugaan masalah anggaran pendidikan yang digunakan kementerian untuk sekolah kedinasan.


KPK akan Gelar Salat Idul Adha untuk Para Tahanan di Rutan

18 jam lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK akan Gelar Salat Idul Adha untuk Para Tahanan di Rutan

KPK akan memfasilitasi ibadah salat Idul Adha dan menyediakan jam besuk bagi pihak keluarga yang ingin menjenguk tahanan


Kasus TPPU Eks Bupati Kukar, KPK Masih Dalami Hubungan Rita Widyasari dan Pengusaha Said Amin

21 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Kasus TPPU Eks Bupati Kukar, KPK Masih Dalami Hubungan Rita Widyasari dan Pengusaha Said Amin

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami hubungan antara Rita Widyasari dengan pengusaha Said Amin.


Perburuan Harun Masiku, Penyidik KPK Masih Analisis Ponsel Hasto Kristiyanto dan Alat Bukti Lainnya

1 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Hngga saat ini Harun Masiku masih dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Perburuan Harun Masiku, Penyidik KPK Masih Analisis Ponsel Hasto Kristiyanto dan Alat Bukti Lainnya

KPK akan memanggil kembali Hasto Kristiyanto apabila sudah ada informasi dari penyidik yang menangani kasus Harun Masiku.


Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

1 hari lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

Masinton Pasaribu mengkritik penyitaan barang milik staf Hasto oleh KPK. Dia menyayangkan tindakan yang tak sesuai hukum itu.


Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan perkara operasi tangkap tangan KPK terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri total sejumlah Rp2,7 miliar di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

KPK dalami soal aliran uang untuk kepentingan politik oleh eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.