Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dharma Pongrekun-Kun Wardhana: Dari Isu Boneka Lawan hingga Dugaan Catut NIK KTP

image-gnews
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memberikan berita acara pleno pelolosan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto pada tahap verifikasi faktual untuk maju Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis, 15 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memberikan berita acara pleno pelolosan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto pada tahap verifikasi faktual untuk maju Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis, 15 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Suasana menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta mulai memanas. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana menghadapi sederet tudingan, mulai dari boneka lawan hingga dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Awalnya, KPU DKI Jakarta menyatakan bahwa Dharma-Kun lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta pada Kamis, 15 Juli 2024. Pasangan calon gubernur ini pun dapat mendaftarkan pencalonannya untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Boneka lawan

Namun, lolosnya Dharma-Kun oleh KPU dianggap sebagai skenario belaka untuk melawan Ridwan Kamil alias RK, calon yang digadang-gadang partai oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dharma-Kun diisukan dipersiapkan agar RK tidak melawan kotak kosong.

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menepis isu tersebut. Dody menegaskan, pihaknya bekerja sesuai prosedur.

"KPU prinsipnya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami pastikan prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya," kata Dody di Kantor KPU DKI Jakarta pada Kamis, 15 Juli 2024.

Dody menegaskan KPU tidak bisa mengatur calon untuk lolos atau tidak. Sebabnya, dalam proses verifikasi faktual di lapangan diawasi secara ketat oleh Bawaslu.

"Ada teman-teman pemantau. Kemudian rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai kota. Dan hari ini berakhir di tingkat provinsi seperti itu," ujar dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Dharma. Dia menyatakan pencalonannya natural, tidak ada orang di belakang pencalonan itu kecuali masyarakat yang mendukungnya.

"KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang," tutur Dharma di Kantor KPU DKI.

Dharma lolos setelah dinyatakan administrasi dukungannya valid. Dia didukung 677.468 warga, sedangkan syarat dari KPU minimal 618.968 pendukung.

"Dan kami bukanlah by design. Bukan setingan," ucap dia. 

Dharma menyatakan bakal menjalani apapun ke depannya dengan menyerahkan kepada Tuhan. "Kami percaya skenario Tuhan akan terjadi," ucap dia.

Dia tidak mau mengambil pusing mengenai isu-isu yang tengah beredar di masyarakat soal pasangan calon itu didesain sebagai boneka lawan untuk berlaga melawan kubu KIM yang telah mengusung Ridwan Kamil.

"Kami hanya menjalani tugas berdasarkan dorongan hati nurani yang dikendalikan oleh Tuhan," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan KPU Batalkan Abdul Faris Umlati sebagai Cagub Papua Barat Daya

8 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) menyerahkan surat rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati (kiri) dan bakal calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya Petrus Kasihiw (kanan) di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan 55 surat rekomendasi kepada pasangan kader Partai Demokrat untuk maju dalam Pilkada 2024. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Alasan KPU Batalkan Abdul Faris Umlati sebagai Cagub Papua Barat Daya

KPU Provinsi Papua Barat Daya membatalkan pencalonan Abdul Faris Umlati sebagai gubernur di provinsi ke-38 itu.


DKPP Kumpulkan 622 Penyelenggara Pemilu Jelang Pilkada 2024, Apa yang Dibahas?

9 jam lalu

Tangkapan layar-Ketua DKPP Heddy Lugito dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa, 5 November 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
DKPP Kumpulkan 622 Penyelenggara Pemilu Jelang Pilkada 2024, Apa yang Dibahas?

DKPP ingin penyelenggara pemilu memiliki frekuensi yang sama tentang pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas.


Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Din Syamsuddin Sempat Curhat soal PAM

11 jam lalu

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin (kiri) berbincang dengan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di kediamannya, Jakarta, 4 November 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Din Syamsuddin Sempat Curhat soal PAM

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menuturkan Ridwan Kamil adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta.


Alasan Rizieq Shihab, Sejumlah Kiai NU, dan Bamus Betawi Sarankan Suswono Tak Dituntut Dugaan Penistaan Agama

12 jam lalu

Sejumlah massa saat aksi Penjarakan Suswono Demi Keadilan dan Kehormatan Islam di depan Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin 4 November 2024. Dalam aksinya massa menilai Suswono dengan angkuh telah melecehkan Rasulullah SAW dan menghina Ibunda Siti Khadijah RA, hanya demi ambisi pribadi. Massa menuntut hukuman setimpal penjara dan diskualifikasi dari PILKADA Jakarta 2024. TEMPO/Subekti.
Alasan Rizieq Shihab, Sejumlah Kiai NU, dan Bamus Betawi Sarankan Suswono Tak Dituntut Dugaan Penistaan Agama

Tuntutan memenjarakan Suswono dalam reuni aksi 411. Namun, sejumlah pihak menyarankan agar Suswono tak dituntut. Kenapa?


Elektabilitasnya Disalip Pramono Anung, Ridwan Kamil: Survei itu Pembaca Mood

12 jam lalu

Calon Gubernur Nomor Urut Satu Ridwan Kamil saat mengunjungi Pasar Tanah Abang dalam rangkaian agenda kampanye Pilgub DKI Jakarta 2024, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024.Ridwan Kamil menyapa masyarakat dengan blusukan ke dalam Pasar Tanah Abang. Cagub dengan sapaan Kang Emil ini juga menandatangani Naskah Deklarasi Tanah Abang Untuk Rumah Jakarta Bersatu. TEMPO/Ilham Balindra
Elektabilitasnya Disalip Pramono Anung, Ridwan Kamil: Survei itu Pembaca Mood

Menurut Ridwan Kamil, karakteristik hasil survei memang selalu mengalami kenaikan atau penurunan.


Beredar Unggahan Hoaks Pramono Anung Hendak Gusur Warga, Tim Mengaku Tidak Heran

13 jam lalu

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung (kiri) bersama anaknya Hanifa Fadhila Pramono (tengah) dan istrinya Endang Nugrahani (kanan) bernyanyi dalam acara bertajuk Ngerujak Bareng Mas Pram-Bang Doel dan Konser Jakarta Menyala di Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Dalam acara ini, Pramono dan Rano mendengar aspirasi dari kelompok ibu-ibu Srikandi Relawan Pramono-Rano Karno (R3PRO) hingga berjoget dan nyanyi bersama relawan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Beredar Unggahan Hoaks Pramono Anung Hendak Gusur Warga, Tim Mengaku Tidak Heran

Sebelumnya, beredar unggahan di media sosial TikTok bernarasi "Pramono Anung: Gusur Warga Nggak Masalah, yang penting Kebijakan Jalan".


Ridwan Kamil tak Persoalkan Pergeseran Dukungan Pemilih Partai Pengusung

13 jam lalu

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (kanan) berbincangn dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin saat menyambangi kediamannya di Jakarta, 4 November 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Ridwan Kamil tak Persoalkan Pergeseran Dukungan Pemilih Partai Pengusung

Ridwan Kamil menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi. Ia tetap optimistis memenangkan Pilkada Jakarta.


Dewan Etik Tak Persoalkan Keputusan Poltracking Keluar dari Keanggotaan Persepi

13 jam lalu

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani di Hotel Century Atlet, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2016. Tempo/Egi Adyatam
Dewan Etik Tak Persoalkan Keputusan Poltracking Keluar dari Keanggotaan Persepi

Dewan Etik Persepi menyebut tak masalah dengan keluarnya lembaga survei Poltracking Indonesia dari keanggotaan mereka.


Elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno Unggul, Yasonna Bilang Respons Positif Masyarakat

13 jam lalu

Ketua DPP PDIP Yasonna H. Laoly saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno Unggul, Yasonna Bilang Respons Positif Masyarakat

Dia berharap, elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno terus tinggi sampai haru pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta nantinya.


Survei Litbang Kompas: Pemilih PKS Alihkan Dukungan kepada Pramono Anung-Rano Karno

14 jam lalu

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (tengah) dan Suswono (kedua kanan) berfoto bersama Ketua Umum Jaringan Pelayan Masyarakat Muhammad Azhar (kedua kiri), Sekretaris Umum Jaran Emas Amin Agustin (kiri), dan politisi PKS Tarsono (kanan) dalam acara deklarasi relawan Jaringan Pelayan Masyarakat (Jaran Emas), di Jakarta, Senin, 16 September 2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Survei Litbang Kompas: Pemilih PKS Alihkan Dukungan kepada Pramono Anung-Rano Karno

Survei Litbang Kompas menemukan perpindahan dukungan pemilih PKS dari Ridwan Kamil-Suswono ke Pramono Anung-Rano Karno.