TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis) jaringan nasional menggelar aksi di Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat pada Kamis siang, 11 Juli 2024. Mereka telah mengajukan uji materil Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2024.
Gugatan itu mereka ajukan pada tanggal 13 Juni 2024. Salah seorang pelamar dari Apatis, Sekar, berujar pihaknya baru mendapatkan nomor perkara pada Rabu, 10 Juli 2024, setelah melakukan audiensi ke MA. "Seharusnya ini diproses dalam waktu 14 hari," katanya saat beraksi di depan Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.
Melalui gugatan itu, Apatis berharap MA mencabut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Sebelumnya, aturan ini sempat menuai kontroversi di masyarakat. Soalnya aturan itu, menurut Sekar, justru membuat biaya pendidikan semakin mahal. Berbagai perguruan tinggi berlomba-lomba meningkatkan biaya kuliah, baik uang kuliah tunggal (UKT) maupun iuran pengembangan institusi (IPI) secara drastis.
Sekar menjelaskan gugatan dari Apatis tak sekadar mengimbau MA agar mencabut aturan itu. Meski beberapa perguruan tinggi sudah membatalkan UKT dan IPI, Apatis menargetkan agar seluruh elemen masyarakat di Indonesia memperoleh pendidikan yang gratis, merata, dan berkualitas. Khususnya pada kaum buruh dan anak-anak petani.
"Harapannya kami bisa mengirimkan amicus curiae atau sahabat peradilan bersama ke MA, agar mempertimbangkan gugatan ini," ucap Sekar.
Sekar berujar pihaknya telah membuat petisi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Secara umum, Apatis menolak komersialisasi pendidikan, serta mengecam tindakan represif dan intimidasi yang dilakukan oleh dosen atau rektor terhadap mahasiswa yang menyuarakan biaya kuliah mahal.
Apatis berharap perguruan tinggi dapat melibatkan civitas akademika seperti mahasiswa, dosen, dan pekerja kampus, dalam merencanakan, merumuskan, serta mengambil kebijakan kampus. Mereka ingin adanya diskusi yang dilakukan secara terbuka karena berdampak pada sivitas akademika.
Setelah proses gugatan selesai, Apatis berencana mengadakan diskusi di kampus-kampus. "Kami akan mengadakan tahlilan pendidikan, untuk menyebarkan propaganda, kajian, dan mengajak mahasiswa sekaligus elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengirimkan amicus curiae," ujarnya.
Pilihan editor: Pansus Haji Akan Selidiki Dugaan Korupsi Kebijakan Kuota Haji oleh Menag Yaqut Cholil
