Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

image-gnews
Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menegur dua lembaga yang mengurusi Pemilu itu karena banyak komisionernya tidak hadir.

Guspardi mengatakan RDP kali ini adalah rapat tentang pembahasan anggaran. Namun, ucap dia, baik KPU maupun Bawaslu tampak tidak serius menghadapi RDP.

“Saya lihat dari tujuh komisioner KPU, yang hadir cuma tiga orang,” kata Guspardi di Ruang Rapat Komisi II DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 10 Juni 2024.

Guspardi pun menyampaikan bahwa jangan sampai pertanggungjawaban keuangan dianggap tidak penting karena Pemilu 2024 telah selesai.

Menurut Guspardi, KPU adalah lembaga yang bersifat kolektif kolegial. Maka dari itu, dia berkata segala persoalan tentang pertanggungjawaban keuangan tidak bisa dilimpahkan hanya kepada ketuanya saja.

Guspardi juga menegur Bawaslu yang hanya diwakili Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam rapat tersebut. “Juga yang lebih tragis lagi adalah Bawaslu. Hanya satu-satunya ketua yang hadir, ini memiriskan ini. Janganlah, kita ini harus saling menghargai,” ujar anggota Fraksi Golkar itu.

Dalam rapat, kata Guspardi, para pemegang kepentingan harus saling terbuka. Dia pun menyayangkan kehadiran komisioner Bawaslu yang minim. “Artinya yang ingin saya sampaikan profesional lah dalam menyikapi apa yang sedang kita bahas. Ini masalah teknis tentang keberlangsungan rapat,” ucap Guspardi.

Selain itu, Guspardi mengkritik laporan yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu. Menurut dia, laporan yang diterima Komisi II DPR sangat sulit untuk dibaca. Dia pun menyatakan laporan itu tidak sesuai dengan anggaran kedua lembaga yang mencapai triliunan rupiah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Laporan yang disampaikan ini sulit saya untuk membacanya. Masa begini ini laporannya? Dan itu pun kami minta, coba lihat, bagaimana ini? Kemudian fotokopi SK atau apa ini saya enggak ngerti, enggak bisa saya baca ini,” kata Guspardi.

Ketua KPU Hasyim Asyari menanggapi kritik dari Guspardi. Menurut dia, kehadiran anggota KPU yang hanya tiga orang di DPR dikarenakan yang lain harus menjalani sidang putusan sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena dalam sidang MK perselisihan hasil Pemilu kan satu-satunya pihak tergugat atau termohon kan KPU, maka kami juga harus berbagi tugas untuk itu,” kata Hasyim usai rapat.

Selain itu, ada juga anggota KPU yang sedang mempersiapkan tindak lanjut putusan sengketa Pemilu di MK yang statusnya dikabulkan “Karena apa, ada batasan waktu di dalam putusan-putusan itu. Sekian hari harus sudah selesai sejak dibacakan, jadi kami di antara bertujuh ini berbagi tugas untuk menghadiri kegiatan yang bersamaan yang sama sama pentingnya,” ujar Hasyim.

Pilihan Editor: Kabulkan Gugatan Golkar, MK Minta KPU Hitung Ulang Surat Suara Seluruh TPS di Dapil Aceh 6

Catatan koreksi: Berita ini mengalami perubahan pada 13.52 untuk menambahkan pernyataan dari KPU.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

1 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

Fraksi PAN meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU.


KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

3 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

7 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

Komisi II DPR menunggu surpres untuk memilih pengganti Hasyim Asy;ari sebagai ketua dan anggota KPU. Agar Pilkada 202ti tak terganggu


Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

15 jam lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta jajarannya menangani pelanggaran pada Pilkada 2024 secara profesional.


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

16 jam lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

17 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan.


PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

20 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

PDIP akan hadirkan ahli berstatus guru besar dari dua kampus berbeda. Sidang keberatan atas pencalonan Gibran di pilpres ini dilanjutkan pekan depan.


PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

20 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kanan) berbincang dengan rekannya dalam sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

Kuasa hukum PDIP dan KPU berdebat di persidangan PTUN. Status Afifuddin sebagai Pelaksana tugas Ketua KPU disoal.


Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

23 jam lalu

Jemaah haji Indonesia menuju bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

Pada Selasa, 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V.