Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JPPI: Tipu-tipu Nilai di Jalur Prestasi Dominasi Masalah PPDB 2024

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Kaum perempuan atau ibu-ibu memukul alat masak saat aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Kaum perempuan atau ibu-ibu memukul alat masak saat aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koodinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan organisasinya menerima 162 laporan masalah Penerimaan Pendaftaran Didik Baru (PPDB) 2024 per 20 Juni 2024. Masalah paling besar terdapat pada jalur prestasi. 

"Empat puluh dua persen dari jumlah itu mengenai tipu-tipu nilai di jalur prestasi," kata Ubaid dalam rilis resmi, Senin 24 Juni 2024.

Ubaid mengatakan, banyak calon peserta didik yang seharusnya lulus tapi dinyatakan tidak lulus oleh sekolah. Kasus ini ditemukan di kota Palembang yang melibatkan 7 SMAN yang melakukan praktik maladministrasi. 

“Belum lagi, praktik ugal-ugalan terjadi di jalur gelap via gratifikasi dan jasa titipan orang dalam. Ini melibatkan banyak pihak dan menguras banyak uang. Tahun ini, dilaporakan dugaan adanya kasus ini mulai dari Rp 2-25 juta terjadi di berbagai daerah,” kata Ubaid.

Selain masalah itu, JPPU menerima laporan kasus manipulasi Kartu Keluarga di jalur zonasi sebanyak 21 persen, masalah mutasi 7 persen, dan ketidakpuasan orang tua di jalur afirmasi 11 persen.

"Di luar itu, ada juga kasus laporan dugaan adanya gratifikasi 19 persen ini dilakukan melalui 2 jalur gelap yang disebut jual beli kursi dan jasa titipan orang dalam," kata Ubaid.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ubaid mengatakan, pemerintah harusnya belajar dari masalah PPDB di tahun sebelumnya. Namun, kata dia, pemerintah pusat dan daerah juga sekolah menganggap PPDB sebagai rutinitas biasa dan justru sesak dengan oknum yang hanya ingin meraih cuan musiman. 

“Dengan sistem yang sekarang, yang tercermin dalam Permendikbud No.1 tahun 2021,semua jalur itu isinya zonk, karena keterrsediaan bangku sekolah yang kurang. Akibatnya, mereka harus sikut sikutan menghalalkan segala cara,” kata Ubaid.  

Karena itu, Ubaid berharap, sistem kompetisi dalam rebutan kursi di musim PPDB ini harus diakhiri. Menurut dia, sistem PPDB yang seperti ini hanya menguntungkan sekolah negeri dan mendiskriminasi sekolah swasta.

Orang tua, kata dia, terpaksa memasukan anaknya ke sekolah swasta jika gagal PPDB. Padahal, tak semua orang tua bisa membayar biaya di sekolah swasta.“Apa ini yang namanya berkeadilan? Ini jelas melenceng dari mandat konstitusi yang diemban pemerintah soal perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk mendaptkan pendidikan yang berkulitas dan berkeadilan bagi semua,” kata Ubaid. 

Pilihan Editor: Garuda Ubah Rute Kepulangan 46 Kloter Jemaah Haji, Komnas Haji Minta Kompensasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

14 jam lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sudah Cair, Ini Besaran Dana yang Diterima Peserta KJP Plus Tahap I Gelombang 2

Pencairan dana KJP Plus dapat dimanfaatkan penerima sejak Jumat sore, 12 Juli 2024.


Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

21 jam lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

Sebanyak 69 siswa mengalami piagamnya dianulir dalam PPDB Tingkat SMA di Semarang, Jawa Tengah.


Orang Tua Siswa di Solo Ngadu Akun Daftar PPDB Digunakan Orang Lain

1 hari lalu

Petugas membantu orang tua calon siswa mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMP Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Pendaftaran PPDB Kabupaten Bogor 2024 jenjang SMP pada 1-4 Juli 2024 itu dibuka melalui empat jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan jalur anak guru atau tenaga kependidikan, serta daerah perbatasan. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Orang Tua Siswa di Solo Ngadu Akun Daftar PPDB Digunakan Orang Lain

Orang tua calon peserta didik (CPD) melapor akun mereka digunakan orang lain untuk PPDB.


Banyak Masalah PPDB, Kemendikbud: Hapus Jalur Zonasi Bukan Solusi

1 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Banyak Masalah PPDB, Kemendikbud: Hapus Jalur Zonasi Bukan Solusi

Menurut Kemendikbud, akar masalah PPDB ada dua.


Perkumpulan Wali Murid Laporkan Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta ke Ombudsman

3 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Perkumpulan Wali Murid Laporkan Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta ke Ombudsman

Ada siswa yang saat ini belum mendapatkan sekolah karena tidak lolos PPDB bersama.


Polemik PPDB, Anggota DPR Minta Pemerintah Subsidi Sekolah Swasta untuk Tingkatkan Kualitas

5 hari lalu

Petugas membantu orang tua calon siswa mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMP Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Pendaftaran PPDB Kabupaten Bogor 2024 jenjang SMP pada 1-4 Juli 2024 itu dibuka melalui empat jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan jalur anak guru atau tenaga kependidikan, serta daerah perbatasan. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Polemik PPDB, Anggota DPR Minta Pemerintah Subsidi Sekolah Swasta untuk Tingkatkan Kualitas

Andreas mengatakan kecurangan dalam proses PPDB terus berulang setiap tahun karena beberapa hal, diantaranya favoritisme sekolah negeri.


Dede Yusuf Ajukan Tiga Solusi untuk Masalah PPDB ke Pemerintah

5 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Dede Yusuf Ajukan Tiga Solusi untuk Masalah PPDB ke Pemerintah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf memberikan tiga pilihan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan PPDB.


Kemenko PMK Ajukan Draft Pembentukan Satgas PPDB ke Kemensetneg

5 hari lalu

Seratusan emak-emak relawan DKR Kota Depok berunjuk rasa tentang pelaksanaan PPDB di depan SMAN 4 Depok Jalan Jeruk Raya, Tapos, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kemenko PMK Ajukan Draft Pembentukan Satgas PPDB ke Kemensetneg

Pembentukan Satgas PPDB masih menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


PDIP Melirik Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk Pilkada Jakarta 2024, Berikut Kebijakannya Selama Jadi Menteri

6 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Melirik Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk Pilkada Jakarta 2024, Berikut Kebijakannya Selama Jadi Menteri

Nama Mendikbudristek Nadiem Makarim dilirik PDIP untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Selama menjadi menteri berikut beberapa kebijakannya.


Satpol PP DKI Bubarkan Aksi KOPAJA yang Suarakan Sekolah Gratis saat CFD

6 hari lalu

Juru bicara Koalisi Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (KOPAJA) Ubaid Matraji, saat melakukan orasi di depan massa aksi JALAN SANTAI KAMPANYE #SEKOLAH BEBAS BIAYA, di kawasan CFD Bundaran HI, pada Minggu, 7 Juli 2024. Foto: TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Satpol PP DKI Bubarkan Aksi KOPAJA yang Suarakan Sekolah Gratis saat CFD

Koalisi Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (KOPAJA) menggelar aksi di sekitaran lokasi car free day atau CFD Bundaran HI