Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDN Diretas, ELSAM: Pemerintah Gagal Lindungi Data Pribadi, Wajib Sampaikan Informasi yang Diretas

image-gnews
Dari kiri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangarepan, Direktur _Network dan IT Solution_ Telkom Sigma Herlan Wijanarko (kemeja biru), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (batik) melakukan konferensi pers pembobolan Pusat Data Sementara di Surabaya yang berimbas ke 210 instansi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Dari kiri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangarepan, Direktur _Network dan IT Solution_ Telkom Sigma Herlan Wijanarko (kemeja biru), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (batik) melakukan konferensi pers pembobolan Pusat Data Sementara di Surabaya yang berimbas ke 210 instansi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Data Nasional (PDN) sementara yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Telkom Sigma mengalami gangguan akibat serangan Ransomware sejak 20 Juni lalu.

Direktur Eksekutif, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, mengatakan hal tersebut menunjukkan adanya dugaan kegagalan pemerintah dalam melindungi data pribadi.

Ia mendesak Kominfo memberikan pemberitahuan kepada publik bahwa ada kegagalan pelindungan data pribadi. "Pemberitahuan itu setidaknya mencakup informasi mengenai data pribadi yang terungkap," kata Wahyudi dalam rilis yang diterima, Selasa 25Juni 2024.

Pemerintah juga harus memberitahukan detail kapan dan bagaimana data pribadi terungkap. Lalu, pemberitahuan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi itu. Mekanisme pemberitahuan itu tertuang dalam UU Nomoe 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Wahyudi mengatakan, PDN menampung data-data pribadi warga negara. Karena itu, dugaan kegagalan perlindungan data pribadi beranjak dari besarnya pemrosesan data-data pribadi warga negara yang dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga, dan melakukan penyimpanan data di PDN sementara. 

ELSAM menyayangkan kejadian ini. Pemerintah seharusnya bisa melindungi data pribadi. Pelaksanaan PDN seharusnya mengacu pada standar keamanan untuk memastikan keandalan sistem. Proses asesmen keamanan dari PDN tersebut, seharusnya juga sudah dilakukan sebelumnya, yang ditindaklanjuti dengan penerapan seluruh standar keamanan, untuk memastikan keandalan sistem penyimpanan datanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Selain itu, pemantauan dan audit keamanan semestinya juga dilakukan secara berkala, untuk mengantisipasi setiap ancaman dan risiko keamanan. Pertanyaannya kemudian, apakah seluruh tahapan tersebut sudah dilakukan atau belum?" ujar Wahyudi.

Karena sudah terjadi, BSSN harus memastikan proses investigasi tuntas untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden. BSSN juga harus memberikan laporan kepada publik secara akuntabel, sekaligus melakukan proses pemulihan atas sistem maupun juga data-data yang disimpan pada infrastruktur PDN sementara.

"Pemulihan itu penting karena srangan Ransomware dapat berakibat lebih jauh pada serangan availability of data, atau hilangnya data (data loss) yang dikelola dalam sistem atau pusat data tersebut," ujar Wahyudi 

Pilihan Editor: SAFEnet Pertanyakan Keamanan Data di PDNS, Fasilitas yang Diklaim Masih Bersifat Sementara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Pulihkan Pusat Data Nasional

10 jam lalu

Koalisi masyarakat sipil berencana menggugat pemerintah ke PTUN karena karena pemerintah dinilai abai melindungi data publik setelah pusat data nasional diretas. .
Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Pulihkan Pusat Data Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan tiga strategi pemulihan layanan pusat data nasional setelah peretasan.


Pakar Pertanyakan Keamanan Data Masyarakat Pascaperetasan Pusat Data Nasional

15 jam lalu

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pakar Pertanyakan Keamanan Data Masyarakat Pascaperetasan Pusat Data Nasional

Pakar mempertanyakan keamanan data masyarakat pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara.


Mengenal Hash Password, Metode Mengamankan Password dengan Karakter Unik

18 jam lalu

Ilustrasi Password. Kredit: the Register
Mengenal Hash Password, Metode Mengamankan Password dengan Karakter Unik

Hash password adalah metode mengamankan password dengan mengubahnya menjadi serangkaian karakter unik yang tidak dapat dibalikkan.


Dirjen Dikti Klaim Data PDDikti Aman dari Peretasan PDNS 2

1 hari lalu

Peretas Akan Rilis Kunci Dekripsi Akses PDNS. (X/Brain Cipher)
Dirjen Dikti Klaim Data PDDikti Aman dari Peretasan PDNS 2

Layanan PDDikti tidak terganggu akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.


Polres Jakarta Barat Bongkar Sindikat Judi Online dengan Modus Meretas Situs Pemerintah dan Kampus

1 hari lalu

Polisi gerebek markas judi online di apartemen wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tujuh orang ditangkap dalam kasus ini beserta sejumlah alat elektronik disita. Sumber: Humas Polres Metro Jakarta Barat
Polres Jakarta Barat Bongkar Sindikat Judi Online dengan Modus Meretas Situs Pemerintah dan Kampus

Polres Jakarta Barat membongkar sindikat yang mengubah ratusan situs pemerintahan dan kampu menjadi situs judi online.


TNI Ingin Rekrutmen Prajurit Siber Dilakukan dalam Waktu Dekat

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
TNI Ingin Rekrutmen Prajurit Siber Dilakukan dalam Waktu Dekat

Rencana pembukaan rekrutmen prajurit siber TNI ini menyusul terjadinya peretasan data BAIS.


Kapuspen Jelaskan Mekanisme Rekrutmen Prajurit Siber TNI

1 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Jelaskan Mekanisme Rekrutmen Prajurit Siber TNI

Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar membeberkan rencana mekanisme rekrutmen anggota satuan siber itu.


Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

1 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyebut pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara, pemerintah telah memulihkan 30 layanan publik daring.


Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

2 hari lalu

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

Pengelolaan data OJK dilakukan terpisah dan tidak masuk sistem PDNS.


Undip Pastikan Hasil Pengumuman Peserta Seleksi Mandiri Reguler Aman Usai Laman Diretas

2 hari lalu

Universitas Diponegoro Semarang. (www.kampusundip.com)
Undip Pastikan Hasil Pengumuman Peserta Seleksi Mandiri Reguler Aman Usai Laman Diretas

Nama-nama program studi Undip menjadi nama yang tidak sesuai di hari pengumuman ujian mandiri reguler.