Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Rahmat Bagja, memaparkan strateginya mencegah pelanggaran pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dengan mengikuti rangkaian penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang penyusunan daftar pemilih.

"Selain itu, perlu ada penambahan pasal terkait pemberian akses Sidalih kepada Bawaslu. Lalu perlu diperjelas otoritas yang mengeluarkan surat keterangan kematian, jenis dokumen lainnya, serta pihak yang mengeluarkan dokumen lainnya," kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.

Dia menuturkan pengawas pemilu telah melakukan inventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu terakhir sebagai bahan analisis data.

Adapun bahan inventarisasi yang dilakukan dengan ketentuan yaitu data potensial pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pemilih meninggal, pemilih beralih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi warga negara asing (WNA).

"Lalu data potensial pemilih Memenuhi Syarat (MS), pemilih yang beralih status dari TNI/Polri, pemilih DPK (daftar pemilih khusus), pemilih pemula, dan pemilih yang beralih status dari WNA menjadi WNI," ujarnya.

Bagja mengakui Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Pihaknya membutuhkan kerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan terkait seperti Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, organisasi disabilitas, serta TNI dan Polri.

"Kami juga melibatkan masyarakat adat, perusahaan atau perkebunan, RT/RW, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan pihak terkait lainnya," ujar Bagja.

Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah

Adapun Bawaslu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerja sama dengan pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah setempat untuk menguatkan pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.

"Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah dari tingkat kabupaten sampai tingkat kelurahan, untuk aktif dalam kegiatan pengawasan partisipatif," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Sabtu, 1 Juni 2024.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.


DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

7 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

Komisi II DPR menunggu surpres untuk memilih pengganti Hasyim Asy;ari sebagai ketua dan anggota KPU. Agar Pilkada 202ti tak terganggu


Deretan Calon Gubernur yang Didukung Partai Golkar

7 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan surat dukungan kepada Bobby Nasution untuk maju pilihan Gubernur Sumatra Utara di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Deretan Calon Gubernur yang Didukung Partai Golkar

Golkar sudah menerbitkan SK dukungan kepala 10 calon gubernur di Pilkada 2024. Di Sumatera Utara, Golkar mengusung Bobby Nasution.


Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

15 jam lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta jajarannya menangani pelanggaran pada Pilkada 2024 secara profesional.


Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Golkar di Pilgub Jateng, tapi Belum Final

18 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut melepas Presiden Joko Widodo bertolak menuju Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, pada Rabu, 19 Juni 2024. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas sekitar pukul 15.10 WIB. Foto Sekretariat Presiden
Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Golkar di Pilgub Jateng, tapi Belum Final

Sekjend Golkar Lodewijk Friedrich Paulus mengatakan Golkar belum resmi mengusung Ahmad Luthfi karena masih berstatus sebagai anggota Polri.


Kata Gibran Soal Calon Menteri di Kabinet Pemerintahan Mendatang

1 hari lalu

Kepsen: Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka (tengah) menjelaskan ihwal pengunduran dirinya kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kata Gibran Soal Calon Menteri di Kabinet Pemerintahan Mendatang

Gibran akan memanfaatkan waktu tiga bulan menjelang pelantikan untuk mengetahui berbagai permasalahan di seluruh daerah.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

1 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


Sekjen Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Dukung Mantan Dubes Turki di Pilgub NTB

1 hari lalu

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhamad Iqbal, saat ditemui wartawan di Jakarta pada Kamis, 14 September 2023. (ANTARA/Yashinta Difa/pri/rst)
Sekjen Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Dukung Mantan Dubes Turki di Pilgub NTB

Sekjen Gerindra menuturkan Prabowo yakin Lalu Muhamad Iqbal akan membuat provinsi itu maju.


Penelusuran Tempo Soal Alamat Organisai Lobi Israel yang Disebut Gus Yahya Catut Nama NU

1 hari lalu

Ketua RT Dede Kusnaedi ketika dikonfirmasi terkait kantor Rahim di wilayahnya, Depok, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Penelusuran Tempo Soal Alamat Organisai Lobi Israel yang Disebut Gus Yahya Catut Nama NU

Alamat kantor organisasi lobi Israel yang disebut Gus Yahya mencatut nama NU berada di Depok, Jawa Barat. Tempo menelusuri alamat itu.


Anggota Majelis Tinggi Demokrat Bilang Partainya Condong ke Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar

1 hari lalu

Bima Arya dan Dedi Mulyadi. ANTARA/Dok Dedi Mulyadi
Anggota Majelis Tinggi Demokrat Bilang Partainya Condong ke Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar

Dia mengatakan bahwa Dedi Mulyadi berada pada peringkat kedua dalam survei elektabilitas, di bawah nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.