Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setidaknya 5 Alasan Orang Menjadi Golput, Tidak Melulu Soal Tak Cocok Kandidat Capres-Cawapres

image-gnews
Ilustrasi Golput. REUTERS
Ilustrasi Golput. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02 persen orang golongan putih atau golput alias tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019. Jumlah tersebut tetap fantastis meski lebih sedikit dibanding Pemilu 2014 yang mencapai 58,61 juta orang atau 30,22 persen.

Lantas apa sebab tak sedikit orang memilih menjadi golput dalam pemilu?

1. Tidak peduli

Salah satu penyebab tingginya angka golput adalah sikap apatis atau tidak peduli masyarakat terhadap politik. Ketidakpedulian itu bukan tanpa sebab. Biasanya mereka cenderung kecewa dengan pemerintahan sebelum dan menganggap politik tidak memiliki implikasi positif terhadap kehidupan mereka. Kekecewaan bisa jadi karena kebijakan negatif pemerintah atau karena kebijakan yang tak terealisasi.

“Padahal, golput tidak akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Justru dengan menggunakan hak pilih saat pemilu, maka masyarakat bisa memilih pemimpin berintegritas dan antikorupsi sehingga pemerintahan dapat dijalankan secara bersih, antikorupsi, adil, dan merata,” menurut Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

2. Tidak ada kandidat yang cocok

Fenomena ini terjadi pada Pemilu 2019 lalu. Karena tidak ada kandidat yang cocok, Steven (28) enggan memberikan suaranya. Padahal saat Pilpres sebelumnya, dia tak pernah bolos nyoblos. Alasannya? Steven mengaku jengah. Menurutnya tak ada kandidat yang cocok dengan preferensi politiknya. Warga Depok, Jawa Barat, itu mengaku sebelumnya ia adalah pendukung presiden petahana. Namun manuver politik yang dilakukan dalam 6 bulan terakhir membuatnya golput

“Pemerintahan Jokowi selama 4,5 tahun, saya lihat berusaha dengan sangat kuat menunjukkan citra Islam yang moderat. Tapi kemudian tokoh yang dipilih jadi cawapres pendampingnya adalah tokoh yang mewakili apa yang disebut dengan gerakan-gerakan yang berpotensi sangat keras sekali,” katanya.

3. Karena administrasi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wawan Ikhwanudin, mengatakan golput tak melulu berhubungan dengan aksi protes terhadap perpolitikan. Ada pula pemilih yang tidak datang ke TPS atau tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan lain, yang bukan protes. “Misalnya karena alasan administratif, orang tidak sempat mengurus pindah TPS tapi karena dia alasan tugas dan sebagainya dia harus pindah TPS akhirnya tidak bisa nyoblos,” katanya.

Dalam survei nasional LIPI bulan Februari 2019, Wawan mengungkap, jumlah Golput karena mereka benar-benar tidak ingin memilih sangatlah kecil. “Sebenarnya orang Indonesia kalau ditanya ‘apakah akan datang ke TPS kalau punya hak pilih dan tidak ada halangan apa pun?’, hampir seluruhnya mengatakan akan datang,” katanya.

4. Tidak tahu tanggal Pemilu

Meski dewasa ini terasa mustahil untuk tak mengetahui pemberitaan tentang Pemilu, faktanya tidak semua orang tahu kapan tanggal pastinya. Pada Pemilu 2019 lalu hasil survei LSI yang diadakan sebulan sebelum hari pencoblosan menunjukkan mayoritas tidak mengetahui tanggal pasti diadakannya pemilu. Dari 1.200 responden, 29,5 persen menyatakan tidak tahu bahwa April 2019 akan diadakan Pemilu. Sedangkan 24,2 persen yang bisa menjawab bulannya, tidak dapat menjawab tanggal pasti diadakannya pemilu.

5. Tidak difasilitasi

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya untuk memberikan suara di hari Pemilu. Sayangnya, keterbatasan yang dimiliki sering kali menghambat mereka untuk memberikan suara. Misalnya, tidak ada bantuan untuk pergi menuju ke lokasi Tempat Pemungutan Suara atau TPS dan tidak tersedianya surat suara khusus bagi disabilitas. Padahal, jumlah pemilih disabilitas di Indonesia pada 2019 mencapai 1,2 juta orang.

Pilihan Editor: Mengajak Orang Lain Golput, Apakah Sanksinya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Waswas Berdampak ke Pilpres, Hakim Tunda Pembacaan Putusan Kasus Hukum Donald Trump

16 jam lalu

Waswas Berdampak ke Pilpres, Hakim Tunda Pembacaan Putusan Kasus Hukum Donald Trump

Putusan yang seharusnya dibacakan pada 18 September 2024, ditunda sampai pemilu 5 November 2024 terlaksana agar tak berdampak pada Donald Trump


7 Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Arus Deras Kampanye Negatif di Media Sosial

23 jam lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
7 Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Arus Deras Kampanye Negatif di Media Sosial

Kampanye negatif di media sosial semakin rawan saat pilkada.


Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

2 hari lalu

Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

Ketu KPU Bangladesh mundur setelah menyangkal campur tangan politik dalam pemilu Januari yang memilih kembali pemimpin otokratis Sheikh Hasina.


Kata KPK hingga Pegiat Antikorupsi Soal Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

3 hari lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Kata KPK hingga Pegiat Antikorupsi Soal Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

KPK menegaskan pihaknya memiliki kewenangan mengusut Kaesang.


Saat KPU Kampanyekan Pilkada Cerdas Lewat Film Tepatilah Janji

4 hari lalu

Tangkapan kamera salah satu penonton, memotret penulis skenario film Tepatilah Janji Alim Sudio saat berinteraksi dengan penonton di bioskop Samarinda, Senin 2 September 2024. ANTARA/Ahmad Rifandi
Saat KPU Kampanyekan Pilkada Cerdas Lewat Film Tepatilah Janji

KPU berharap film Tepatilah Janji dapat memberikan edukasi dan inspirasi tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada.


Jokowi dan Prabowo Saling Adu Pujian Saat Apel Kader Gerindra

5 hari lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi hormat saat Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam apel kader dan penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo memuji Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih di hadapan peserta Rapimnas Partai Gerindra. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi dan Prabowo Saling Adu Pujian Saat Apel Kader Gerindra

Jokowi menghadiri apel kader dan rapimnas Gerindra. Dalam apel tersebut ia dan Prabowo saling melontarkan pujian, apa saja?


Junta Myanmar Umumkan Sensus Nasional sebagai Jalan Menuju Pemilu

5 hari lalu

Seorang personel militer berjaga, ketika 200 personel militer Myanmar mundur ke jembatan ke Thailand pada hari Kamis setelah serangan selama berhari-hari oleh perlawanan anti-junta, yang menyatakan mereka telah memenangkan kendali atas kota perbatasan Myawaddy yang penting, yang terbaru dalam sebuah serangkaian kemenangan pemberontak, dekat perbatasan Thailand-Myanmar di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 11 April 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Junta Myanmar Umumkan Sensus Nasional sebagai Jalan Menuju Pemilu

Sensus nasional ini bagian dari pemilu yang dijanjikan junta Myanmar dilakukan pada tahun depan.


Bawaslu Minta Pelaksanaan Pemilu Bisa Terapkan Konsep Ramah Lingkungan

5 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Minta Pelaksanaan Pemilu Bisa Terapkan Konsep Ramah Lingkungan

Bawaslu menilai isu lingkungan masih belum menjadi prioritas penyelenggara pemilu.


5 Alasan Partai Politik Merekrut Artis

8 hari lalu

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) dan Rano Karno (kiri) saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Pasangan Pramono Anung-Rano Karno mendaftarkan diri sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
5 Alasan Partai Politik Merekrut Artis

Sejumlah artis kerap jadi andalan partai politik saat musim pemilu.


PM Keir Starmer Blak-blakan Soal Kondisi Buruk di Inggris

13 hari lalu

Perdana Menteri yang baru terpilih Keir Starmer menyampaikan pidato di depan kediaman resminya yang baru di Jalan Downing Nomor 10 London, Inggris, 5 Juli 2024. Melalui Keir Starmer, Partai Buruh sukses menang telak atas Partai Konservatif yang sudah berkuasa selama 14 tahun. Stefan Rousseau/Pool melalui REUTERS
PM Keir Starmer Blak-blakan Soal Kondisi Buruk di Inggris

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan "kebusukan" dalam sistem yang diwarisi dari pemerintah Konservatif sebelumnya perlu dirombak secara menyeluruh.