Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengenal Badan Pusat Statistik, Apa Fungsi BPS dan di Bawah Kendali Siapa?

image-gnews
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Agustus 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Agustus 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, lembaga ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung melalui menteri atau pejabat setingkat. 

BPS mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Badan Pusat Statistik berada di bawah naungan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian. Badan Pusat Statistik dipimpin oleh seorang Kepala BPS.

Sebelumnya, BPS Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 61 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1888 tentang Badan Pusat Statisitk, badan ini memiliki fungsi: 

a. perumusan kebijaksanaan nasional di bidang statistik;

b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang statistik;

c. penyelenggaraan statistik dasar;

d. koordinasi dan kerjasama statistik dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perseorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;

e. penyusunan dan pengembangan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuranukuran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung penyelenggaraan statistik;

f. pelayanan data dan informasi serta hasil statistik kepada pemerintah dan masyarakat secara berkala dan sewaktuwaktu baik dari hasil penyelenggaraan sendiri maupun hasil kompilasi produk administrasi dan cara lainnya;

g. penyebarluasan statistik melalui berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung serta pelaksanaan upaya peningkatan sadar statistik bagi masyarakat;

h. pembinaan penyelenggaraan statistik, responden, dan pengguna statistik;

i. pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BPS;

j. pembinaan, pengendalian, dan administrasi di lingkungan BPS;

k. tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

Pilihan Editor: Jumlah Pekerja Paruh Waktu Naik, BPS: Kondisi Ketenagakerjaan RI Membaik

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

1 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran membantah bahwa Prabowo akan menaikkan rasio utang menjadi 50 persen.


PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

3 hari lalu

Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Danis Sumadilaga mennyampaikan progres pembangunan IKN Nusantara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan kawasan kepresidenan sudah sekitar 80 persen.


Cyril Ramaphosa Terpilih Jadi Presiden Afrika Selatan untuk Masa Jabatan Kedua

3 hari lalu

Cyril Ramaphosa diambil sumpahnya di parlemen, Cape Town [Rodger Bosch/Reuters]
Cyril Ramaphosa Terpilih Jadi Presiden Afrika Selatan untuk Masa Jabatan Kedua

Anggota parlemen Afrika Selatan memilih kembali Cyril Ramaphosa sebagai presiden untuk masa jabatan kedua.


80 Juta Lapangan Kerja Berpotensi Hilang Akibat Ekonomi Digital, Begini Saran Kemenko Perekonomian

5 hari lalu

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Yandex)
80 Juta Lapangan Kerja Berpotensi Hilang Akibat Ekonomi Digital, Begini Saran Kemenko Perekonomian

Ekonomi digital bisa melenyakkan 80 juta lapangan kerja. Deputi Kemenko Perekonomian sarankan transformasi skill untuk menambah 60 juta pekerjaan.


Kemenko Perekonomian Klaim Starlink Milik Elon Musk Mampu Tingkatkan Penetrasi Internet hingga 100 Persen

6 hari lalu

Satelit Starlink (kiri) dan Satria-1.
Kemenko Perekonomian Klaim Starlink Milik Elon Musk Mampu Tingkatkan Penetrasi Internet hingga 100 Persen

Kemenko Perekonomian klaim layanan internet milik Elon Musk, Starlink, mampu mendorong penetrasi internet Indonesia hingga 100 persen.


Kemenko Perekonomian Sebut Otomasi akan Gantikan Tenaga Kerja Konvensional: Manusia

6 hari lalu

Ilustrasi kecerdasan buatan atau AI. Dok. Shutterstock
Kemenko Perekonomian Sebut Otomasi akan Gantikan Tenaga Kerja Konvensional: Manusia

Kemenko Perekonomian mengatakan otomasi akan banyak menggantikan tenaga kerja manusia konvensional.


Staf Kemenko Perekonomian Ungkap Pekerjaan Administratif Akan Terganti AI

6 hari lalu

Rekomendasi AI Selain ChatGPT. Foto: Canva
Staf Kemenko Perekonomian Ungkap Pekerjaan Administratif Akan Terganti AI

Kemenko Perekonomian sebut ke depan ada beberapa pekerjaan yang akan tergeser oleh kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI)


Antony Blinken Temui Prabowo Subianto di Yordania untuk Ucapkan Selamat

6 hari lalu

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu, 12 Juni 2024, bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Yordania. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
Antony Blinken Temui Prabowo Subianto di Yordania untuk Ucapkan Selamat

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu, 12 Juni 2024, menemui Prabowo Subianto di Yordania untuk menyelamatinya


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

9 hari lalu

Sapi jenis PO dengan berat hampir satu ton milik peternak dari Kelurahan Wonolelo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibeli Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 1445/2024. ANTARA/Hery Sidik
Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

Berita terkini: Presiden Jokowi membeli sapi milik polisi di Bantul Rp 100 juta. Deretan masalah pembangunan IKN berdasarkan temuan BPK.