Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Denny Indrayana Sebut Sistem Proporsional Tertutup Hanya Strategi Partai Untuk Menangkan Pemilu 2024

Editor

Febriyan

image-gnews
Tangkapan layar Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana saat memberikan paparan pada webinar terkait sistem pemilihan umum di Jakarta, Selasa, (17/1/2023). (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Tangkapan layar Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana saat memberikan paparan pada webinar terkait sistem pemilihan umum di Jakarta, Selasa, (17/1/2023). (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Iklan

Sebanyak 8 dari 9 partai politik parlemen menolak gagasan Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. Satu-satunya partai yang mendukung sistem proporsional tertutup adalah PDIP

Delapan partai tersebut adalah Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN, PKS dan Demokrat. Mereka menilai penggunaan sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi. Pasalnya, dalam sistem tersebut, masyarakat tak lagi dilibatkan untuk memilih secara langsung siapa-siapa saja wakil mereka yang akan duduk di gedung parlemen. 

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyebut sistem proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.

“Di mana rakyat dalam menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” kata Airlangga saat pertemuan 8 partai polisik di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Ahad, 8 Januari 2023.

Airlangga Hartarto juga menyatakan 8 parpol bersepakat bahwa sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2008 serta telah teruji pada tiga pemilu sebelumnya. Karena itu, Golkar dan tujuh partai yang memiliki wakil di DPR menolak penggunaan sistem proporsional tertutup. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gerindra Tunjuk Ketua DPC Semarang Pengganti Terlapor Dugaan Pemukulan terhadap Kader PDIP

16 menit lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso. ANTARA/Zuhdiar Laeis
Gerindra Tunjuk Ketua DPC Semarang Pengganti Terlapor Dugaan Pemukulan terhadap Kader PDIP

Gerindra menunjuk Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kota Semarang menggantikan Joko Santoso.


MA Kabulkan Gugatan soal Caleg Koruptor, NasDem: Sempritnya Ada di KPU

1 jam lalu

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Aceh, Teuku Taufiqulhadi, mendatangi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, pagi ini Selasa, 21 Juni 2022. TEMPO/Moh Khory Alfarizi
MA Kabulkan Gugatan soal Caleg Koruptor, NasDem: Sempritnya Ada di KPU

Ketua DPP Partai NasDem Taufiqulhadi mengatakan pihaknya berpedoman kepada Putusan MA yang diimplementasikan oleh KPU.


Sahroni Sebut Syahrul Yasin Limpo Kembali ke Tanah Air pada 5 Oktober Atas Perintah Surya Paloh

1 jam lalu

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menjawab pertanyaan awak media saat batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin, 4 September 2023. Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pemberitaan bohong tentang kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sahroni Sebut Syahrul Yasin Limpo Kembali ke Tanah Air pada 5 Oktober Atas Perintah Surya Paloh

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan kembali ke Indonesia pada 5 Oktober 2023.


Jokowi Buka Suara soal Syahrul Yasin Limpo 'Hilang' usai Lawatan ke Eropa

2 jam lalu

Mentan Syahrul Yasin Limpo menjadi perwakilan Indonesia dalam acara Global Conference on Sustainable Livestock Transformation yang diadakan oleh FAO di Roma, Italia, Senin, 25 September 2023. KPK menemukan uang Rp 30 miliar dan bukti dokumen dalam penggeledahan di rumah dinas dan kantor Yasin Limpo serta sejumlah lokasi lainnya dalam penyelidikan dugaan korupsi. Instagram/@Syasinlimpo
Jokowi Buka Suara soal Syahrul Yasin Limpo 'Hilang' usai Lawatan ke Eropa

Jokowi memberi tanggapan soal Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyusul yang belum kembali ke Indonesia usai lawatan di Eropa


Ditanya soal Pertemuan dengan SBY Bahas Peluang Demokrat ke Kabinet, Jokowi: Rahasia

2 jam lalu

Presiden Jokowi berpidato saat Peresmian Pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Kongres XXV PWI berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada 25 hingga 26 September 2023 yang mengangkat tema Menuju PWI yang Mampu Menjawab Tantangan Zaman. TEMPO/Subekti.
Ditanya soal Pertemuan dengan SBY Bahas Peluang Demokrat ke Kabinet, Jokowi: Rahasia

Presiden Jokowi mengatakan pertemuan dengan SBY selama hampir satu jam di Istana Bogor awal pekan ini membahas mengenai 2024.


Dikabarkan Hilang Kontak, di Mana Syahrul Yasin Limpo Sekarang?

2 jam lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
Dikabarkan Hilang Kontak, di Mana Syahrul Yasin Limpo Sekarang?

Mentan Syahrul Yasin Limpo dikabarkan hilang kontak usai melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Di mana politikus NasDem itu sekarang?


Demokrat Ungkap Tiga Poin dalam Pertemuan SBY dan Jokowi

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang Garuda, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan dilakukan di tengah isu Demokrat menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Demokrat Ungkap Tiga Poin dalam Pertemuan SBY dan Jokowi

Herzaky Mahendra Putra mengatakan ada tiga poin penting usai pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY


Kata Demokrat soal Mencuatnya Isu Reshuffle Kabinet Usai Presiden Jokowi Bertemu SBY

4 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Kata Demokrat soal Mencuatnya Isu Reshuffle Kabinet Usai Presiden Jokowi Bertemu SBY

Demokrat menanggapi ihwal mencuatnya isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi usai bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY


Nilai Putusan MK Inkonsisten, Partai Buruh Ancam Unjuk Rasa di 300 Kota

5 jam lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Nilai Putusan MK Inkonsisten, Partai Buruh Ancam Unjuk Rasa di 300 Kota

Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan akan terus menyuarakan penolakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan uji formil Perpu Cipta Kerja tetap berlaku. Demo di 300 kota.


Guntur Usul Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP, Hasto: Arus Bawah Masih Tempatkan Ibu Mega sebagai Pengikat

8 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDI Perjuangan Muhammad Prananda Prabowo (kiri) dan  Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) saat tiba untuk menghadiri Rakernas II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Juni 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Guntur Usul Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP, Hasto: Arus Bawah Masih Tempatkan Ibu Mega sebagai Pengikat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan arus bawah masih menempatkan Megawati sebagai pengikat partai.