3 Anggota TNI Dipecat karena LGBT, Apa Syarat Pemecatan Prajurit TNI?

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Militer II-08 Jakarta memberhentikan tidak dengan hormat tiga anggota TNI yang terbukti terlibat kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT. Tak hanya dipecat, ketiganya juga dipenjarakan selama lima bulan. Mereka adalah Serda F, Sertu R dan Kls IF. Pengadilan Militer menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ketidaktaatan yang disengaja’.

“Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 5 bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” bunyi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dilansir Tempo.co dari laman Mahkamah Agung (MA), Jumat, 16 September 2022.

Syarat Anggota TNI Dipecat

Mengutip laman tni-au.mil.id, pemecatan atau yang secara resmi disebut Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan (Ti-TDH) terhadap prajurit TNI merupakan tindakan administratif oleh pejabat berwenang. Salah satu penyebab anggota TNI diberhentikan dari Dinas Keprajuritan atau DKP adalah karena dijatuhi pidana tambahan pemecatan oleh hakim di pengadilan.

Selain itu, terdapat penyebab lain, yaitu mengacu pada hukum tata usaha militer atau administrasi prajurit dan hukum disiplin prajurit. Adapun aturan pemecatan anggota TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI. Dalam Pasal 58 disebutkan bahwa Prajurit Siswa diberhentikan tidak dengan hormat dari Pendidikan Pertama karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Tabiat atau perbuatan yang dimaksud yaitu menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara, melakukan tindak pidana dan atau dipidana dengan pidana tambahan dicabut haknya untuk menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan diketahui bahwa untuk diterima menjadi Prajurit Siswa, telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu, tidak benar, atau tidak lengkap.

Alasan lain anggota TNI dapat dipecat tidak dengan hormat yaitu apabila melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri, meninggal dunia dalam melakukan tindak pidana atau sebagai akibat dari tindak pidana, dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya, serta perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit Siswa dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit Siswa.

Anggota TNI yang dipecat tidak dengan hormat masih memiliki kewajiban, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59. Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari DKP, berkewajiban memelihara dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan yang diperolehnya, dan selama 2 tahun sejak diberhentikan dengan hormat dari DKP wajib melaporkan setiap perubahan alamat kepada pejabat satuan kewilayahan TNI setempat dalam batas waktu paling lambat 14 hari.

Sementara terkait LGBT, aturannya tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST No ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditekankan kembali dengan Telegram Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019. Beleid itu menyebut LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang prajurit.

“TNI menerapkan sanksi tegas terhadap oknum prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum kesusilaan, termasuk di antaranya LGBT,” ujar Kabid Penum Puspen TNI saat itu, Kolonel Sus Aidil dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Oktober 2020.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca: Polisi Tangkap Semua Pelaku Penembakan Istri Anggota TNI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Yudo Margono Panglima TNI ke-3 dari Matra TNI AL, Siapakah Dua Lainnya?

2 hari lalu

Yudo Margono Panglima TNI ke-3 dari Matra TNI AL, Siapakah Dua Lainnya?

Yudo Margono menjadi Panglima TNI ketiga dari matra TNI AL. Siapakah dua laksamana lainnya?


Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin Setelah DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

2 hari lalu

Ini Harapan Wapres Ma'ruf Amin Setelah DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Komisi I DPR telah menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menjadi calon panglima TNI baru.


Top Nasional: Pernyataan Bharada E soal Wanita Menangis Dinilai Kejujuran, DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

2 hari lalu

Top Nasional: Pernyataan Bharada E soal Wanita Menangis Dinilai Kejujuran, DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi mengungkapkan pernyataan Richard Eliezer atau Bharada E soal wanita menangis di rumah Ferdy Sambo adalah jujur.


Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

2 hari lalu

Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

DPR mendatangi rumah dinas KSAL Laksamana Yudo Margono yang menjadi calon Panglima TNI


Syarief Hasan Sebut Tiga Tantangan untuk Panglima TNI yang Baru

2 hari lalu

Syarief Hasan Sebut Tiga Tantangan untuk Panglima TNI yang Baru

Tantangan tersebut datang dari eksternal dan internal Indonesia.


Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

2 hari lalu

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

Laksamana Yudo Margono memastikan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua.


Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Ini Kata KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman

2 hari lalu

Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Ini Kata KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman

KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman menyatakan akan mendukung Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.


Selain Setujui Yudo Margono Sebagai Panglima TNI, DPR Juga Sepakat Berhentikan Andika Perkasa

2 hari lalu

Selain Setujui Yudo Margono Sebagai Panglima TNI, DPR Juga Sepakat Berhentikan Andika Perkasa

DPR memberhentikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dengan hormat setelah menyetujui pencalonan Laksamana Yudo Margono.


Yudo Margono Dapat Lampu Hijau jadi Panglima TNI dari DPR

2 hari lalu

Yudo Margono Dapat Lampu Hijau jadi Panglima TNI dari DPR

Komisi I DPR menyetujui Yudo Margono sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Andika Perkasa.


Calon Panglima TNI Yudo Margono: Keamanan Indonesia Cukup Stabil, Tapi Masih Ada Isu Menonjol

2 hari lalu

Calon Panglima TNI Yudo Margono: Keamanan Indonesia Cukup Stabil, Tapi Masih Ada Isu Menonjol

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai kemanan indonesia cukup stabil meskipun ada sejumlah isu yang cukup menonjol.