Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Anggota TNI Dipecat karena LGBT, Apa Syarat Pemecatan Prajurit TNI?

image-gnews
Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Militer II-08 Jakarta memberhentikan tidak dengan hormat tiga anggota TNI yang terbukti terlibat kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT. Tak hanya dipecat, ketiganya juga dipenjarakan selama lima bulan. Mereka adalah Serda F, Sertu R dan Kls IF. Pengadilan Militer menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ketidaktaatan yang disengaja’.

“Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 5 bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” bunyi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dilansir Tempo.co dari laman Mahkamah Agung (MA), Jumat, 16 September 2022.

Syarat Anggota TNI Dipecat

Mengutip laman tni-au.mil.id, pemecatan atau yang secara resmi disebut Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan (Ti-TDH) terhadap prajurit TNI merupakan tindakan administratif oleh pejabat berwenang. Salah satu penyebab anggota TNI diberhentikan dari Dinas Keprajuritan atau DKP adalah karena dijatuhi pidana tambahan pemecatan oleh hakim di pengadilan.

Selain itu, terdapat penyebab lain, yaitu mengacu pada hukum tata usaha militer atau administrasi prajurit dan hukum disiplin prajurit. Adapun aturan pemecatan anggota TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI. Dalam Pasal 58 disebutkan bahwa Prajurit Siswa diberhentikan tidak dengan hormat dari Pendidikan Pertama karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Tabiat atau perbuatan yang dimaksud yaitu menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara, melakukan tindak pidana dan atau dipidana dengan pidana tambahan dicabut haknya untuk menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan diketahui bahwa untuk diterima menjadi Prajurit Siswa, telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu, tidak benar, atau tidak lengkap.

Alasan lain anggota TNI dapat dipecat tidak dengan hormat yaitu apabila melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri, meninggal dunia dalam melakukan tindak pidana atau sebagai akibat dari tindak pidana, dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya, serta perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit Siswa dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit Siswa.

Anggota TNI yang dipecat tidak dengan hormat masih memiliki kewajiban, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59. Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari DKP, berkewajiban memelihara dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan yang diperolehnya, dan selama 2 tahun sejak diberhentikan dengan hormat dari DKP wajib melaporkan setiap perubahan alamat kepada pejabat satuan kewilayahan TNI setempat dalam batas waktu paling lambat 14 hari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara terkait LGBT, aturannya tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST No ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditekankan kembali dengan Telegram Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019. Beleid itu menyebut LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang prajurit.

“TNI menerapkan sanksi tegas terhadap oknum prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum kesusilaan, termasuk di antaranya LGBT,” ujar Kabid Penum Puspen TNI saat itu, Kolonel Sus Aidil dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Oktober 2020.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca: Polisi Tangkap Semua Pelaku Penembakan Istri Anggota TNI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harapan Luhut, Panglima TNI hingga Kapolri untuk Jokowi yang Ulang Tahun ke-63

13 jam lalu

Presiden Jokowi (kedua kiri) berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) sebelum uji coba kereta cepat rute Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Rabu, 13 September 2023. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Harapan Luhut, Panglima TNI hingga Kapolri untuk Jokowi yang Ulang Tahun ke-63

Beberapa dari mereka mengharapkan kesehatan supaya Jokowi terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.


Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

3 hari lalu

Anggota komunitas LGBTQ+ bereaksi ketika mereka tiba menghadiri disetujuinya RUU kesetaraan pernikahan dalam pembacaan kedua dan ketiga oleh Senat, yang secara efektif menjadikan Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis, di Bangkok, Thailand, 18 Juni 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

Senat Thailand mendukung RUU kesetaraan pernikahan dengan suara 130 berbanding empat.


Panglima TNI Hadiri Salat Iduladha 1445 H di Masjid Sunda Kelapa

4 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri pelaksanaan salat Iduladha 1445 Hijriah di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juni 2024. TEMPO/Alpin Pulungan
Panglima TNI Hadiri Salat Iduladha 1445 H di Masjid Sunda Kelapa

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri pelaksanaan salat Iduladha 1445 Hijriah di Masjid Agung Sunda Kelapa.


TPNPB-OPM Klaim Tembak Mati Satu Prajurit TNI di Sinak

5 hari lalu

Anggota Koramil 1717-02/Sinak , Praka Hendrik Fonataba  mendapat perawatan di Puskesmas Sinak, namun tidak tertolong. Ia ditembak oleh TPNPB OPM  saat melakukan patroli di Kampung Tinonggame, Sinak, Sabtu, 15 Juni 2024. Dokumentasi Satgas Operasi Damai Cartenz.
TPNPB-OPM Klaim Tembak Mati Satu Prajurit TNI di Sinak

TPNPB-OPM minta TNI-Polri tidak melakukan serangan udara dalam kontak tembak di Distrik Bibida.


Kecanduan Judi Online atau Himpitan Ekonomi, TNI AD Dalami Motif Letda Rasid Tilap Rp876 Juta

6 hari lalu

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 10 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Kecanduan Judi Online atau Himpitan Ekonomi, TNI AD Dalami Motif Letda Rasid Tilap Rp876 Juta

Letda Rasid menilap dana satuan Brigade Infanteri 3/Tri Budi Sakti sebesar Rp 876 juta untuk judi online.


Panglima TNI Janji Bakal Pecat Prajurit yang Terjerat Judi Online

7 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dari Marsekal TNI Fadjar Prasetyo kepada Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Panglima TNI Janji Bakal Pecat Prajurit yang Terjerat Judi Online

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tegas menyatakan akan memecat prajuritnya yang terbukti bermain judi online.


Panglima TNI Sebut 2 RS di Indonesia Disiapkan untuk Tampung Seribu Warga Palestina

7 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Panglima TNI Sebut 2 RS di Indonesia Disiapkan untuk Tampung Seribu Warga Palestina

Panglima TNI juga menyatakan, bahwa brigade komposit dari pasukan perdamaian ini bakal membawa 30 kendaraan pendukung.


Panglima TNI Klaim Peran Multifungsi Sudah Tertuang dalam Undang-undang

7 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Panglima TNI Klaim Peran Multifungsi Sudah Tertuang dalam Undang-undang

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerangkan soal peran multifungsi instansi militer yang pernah disebutkannya sudah sesuai undang-undang.


Panglima TNI Sebut Ormas Sipil Bisa Ikut Pasukan Perdamaian di Gaza

7 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Panglima TNI Sebut Ormas Sipil Bisa Ikut Pasukan Perdamaian di Gaza

Panglima TNI mengatakan terbuka kemungkinan ormas sipil untuk membantu dalam hal pelayanan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.


Anggota DPR Minta Panglima TNI Berhati-hati soal Pernyataan Multifungsi TNI

8 hari lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (ketiga kanan), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (ketiga kiri), KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak  (kiri), KASAL Marsekal TNI Muhammad Ali (kedua kiri), KASAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono (kanan) dan Dirjen PPR Kemenkeu Suminto (kedua kanan)  saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Minta Panglima TNI Berhati-hati soal Pernyataan Multifungsi TNI

Panglima TNI mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap proses revisi Undang-Undang TNI yang tengah dilakukan DPR.