Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indeks Demokrasi 2019, EIU Soroti Isu Presiden Dipilih oleh MPR

Reporter

image-gnews
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Economist Intelligence Unit (The EIU) merilis hasil penelitian indeks demokrasi global. Indonesia dalam penelitian tersebut berada di peringkat 64 secara global dan ada diurutan ke11 di regional Asia dan Australia. Mereka menyoroti isu penghapusan sistem pemilihan presiden langsung.

Pemilu digelar pada April 2019, Joko Widodo kembali untuk periode keduanya. “Terdapat perkembangan yang mengganggu, beberapa politisi senior mendorong penghapusan Pemilu langsung." EIU menulis dalam laporan penelitian berjudul 'Democracy Index 2019: A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest', dikutip Kamis 23 Januari 2020.

EIU menggunakan lima instrumen penilaian yakni: Proses Pemilu dan Pluralisme; Fungsi Pemerintah; Partisipasi Politik; Budaya Politik; dan Kebebasan Sipil.

Indonesia mendapat nilai 7.92 untuk Proses Pemilu dan Pluralisme, 7.14 Fungsi Pemerintah, 6.11 Partisipasi Politik, 5.63 Budaya Politik, dan 5.59 Kebebasan Sipil. Total, Indonesia mendapat nilai 6.48 dan digolongkan pada kategori flawed democracies atau demokrasi cacat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya mengemuka isu masa jabatan dan mekanisme pemilihan presiden. Isu ini muncul berkaitan dengan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan pengembalian Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belakangan getol menyambangi organisasi masyarakat untuk membicarakannya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan salah satu yang menyetujui gagasan itu.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan pemilihan presiden kembali ke MPR ketika Pimpinan MPR bertandang ke kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu 27 November 2019. "PBNU sejak 2012 sudah fokus mengembalikan pemilihan secara tidak langsung. Usulan PBNU tersebut patut dihormati dan bahkan menarik dikaji lebih mendalam," ujar Bambang dalam keterangan tertulis pada Rabu, 27 November 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Ikuti Tes Akademik Sebagai Syarat Guru Besar, KIKA Soroti Riwayat Pendidikannya

14 jam lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Bambang Soesatyo.
Bamsoet Ikuti Tes Akademik Sebagai Syarat Guru Besar, KIKA Soroti Riwayat Pendidikannya

Koordinator KIKA Satria Unggul menanggapi kabar Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet telah ikut serangkaian tes untuk dapat gelar Guru Besar.


PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

1 hari lalu

Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Danis Sumadilaga mennyampaikan progres pembangunan IKN Nusantara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan kawasan kepresidenan sudah sekitar 80 persen.


Cyril Ramaphosa Terpilih Jadi Presiden Afrika Selatan untuk Masa Jabatan Kedua

1 hari lalu

Cyril Ramaphosa diambil sumpahnya di parlemen, Cape Town [Rodger Bosch/Reuters]
Cyril Ramaphosa Terpilih Jadi Presiden Afrika Selatan untuk Masa Jabatan Kedua

Anggota parlemen Afrika Selatan memilih kembali Cyril Ramaphosa sebagai presiden untuk masa jabatan kedua.


Antony Blinken Temui Prabowo Subianto di Yordania untuk Ucapkan Selamat

4 hari lalu

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu, 12 Juni 2024, bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Yordania. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
Antony Blinken Temui Prabowo Subianto di Yordania untuk Ucapkan Selamat

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu, 12 Juni 2024, menemui Prabowo Subianto di Yordania untuk menyelamatinya


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

5 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Vonis ini dianggap ancaman bagi kebebasan pers dan kemunduran demokrasi di negara Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

Kemenkopolhukam merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 yang mengalami penurunan.


Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

5 hari lalu

Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berbicara kepada media usai pertemuan dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand, 18 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan akan mempertimbangkan petisi dari Komisi Pemilihan Umum yang ingin membubarkan Partai Move Forward


Reaksi Parpol atas Bergulirnya Wacana Amendemen UUD 1945

6 hari lalu

Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Reaksi Parpol atas Bergulirnya Wacana Amendemen UUD 1945

Gerindra menganggap situasi politik saat ini belum kondusif untuk membicarakan amendemen UUD 1945.


Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

6 hari lalu

Sapi jenis PO dengan berat hampir satu ton milik peternak dari Kelurahan Wonolelo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibeli Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 1445/2024. ANTARA/Hery Sidik
Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

Berita terkini: Presiden Jokowi membeli sapi milik polisi di Bantul Rp 100 juta. Deretan masalah pembangunan IKN berdasarkan temuan BPK.


PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

6 hari lalu

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) dalam Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dipantau secara daring melalui YouTube Baleg DPR RI di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.
PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

PPP menolak gagasan amandemen UUD 1945 yang memuat soal pemilihan presiden oleh MPR.