Demokrat Mau Dua Kaki di Pilpres, Fadli Zon: Itu Urusan Internal

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon (tengah) memberikan pernyataan kepada wartawan di depan rumah Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis, 9 Agustus 2018. Sejumlah anggota Partai Gerindra yang hadir belum mau memberikan pernyataan tentang cawapres pendamping Prabowo yang akan dideklarasikan malam ini. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon (tengah) memberikan pernyataan kepada wartawan di depan rumah Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis, 9 Agustus 2018. Sejumlah anggota Partai Gerindra yang hadir belum mau memberikan pernyataan tentang cawapres pendamping Prabowo yang akan dideklarasikan malam ini. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya tidak akan mengintervensi soal keputusan Demokrat yang akan memberi dispensasi kepada kadernya yang memberi dukungan kepada pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019.

    Baca: Kata Sandiaga Uno soal Dua Kaki Demokrat di Pilpres 2019

    "Itu urusan internal, tentu setiap partai mempunyai kebijakan sendiri-sendiri," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 10 September 2018.

    Namun, ujar Fadli, semestinya keputusan Dewan Perwakilan Daerah sejalan dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat, karena bersifat mengikat dan tanpa terkecuali. "Seharusnya tidak ada pengecualian, tapi kami memahami kalau ada kenyataan tertentu yang bersifat lokal spesifik," ujar Fadli.

    Partai Demokrat sedang menimbang kebijakan khusus berupa pemberian dispensasi bagi kadernya di empat provinsi untuk mendukung Presiden Joko Widodo  pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 mendatang. Mereka tak diwajibkan menyuarakan dukungan pada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meski pasangan itu secara resmi didukung oleh Partai Demokrat.

    "Memang ada daerah yang bisa mendapat dispensasi khusus, karena kami juga tidak ingin (suara) partai ini jeblok di sana,” kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. “Memang kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi."

    Ferdinand menyebutkan Papua dan Sulawesi Utara termasuk ke dalam empat daerah yang kemungkinan diberi dispensasi. Dari koordinasi mereka, suara dari kedua provinsi itu menunjukkan keinginan yang tinggi untuk mendukung Jokowi.

    DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.