Jokowi Keluarkan Perpres Aturan Berpakaian di Acara Negara

Presiden Jokowi dan Ibu Negara menyapa para peserta upacara peringatan HUT RI ke-73 di Istana Merdeka, Jumat, 17 Agustus 2018. Seperti pada tahun sebelumnya, kali ini sejumlah petinggi negara juga mengenakan pakaian adat dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih untuk HUT RI di Istana Merdeka. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi pada 21 Agustus 2018. Perpres ini dikeluarkan untuk menjalankan perintah Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

Baca: Erick Thohir Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Ini Pesan Aprindo

Dalam Perpres ini yang disebut dengan Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara atau undangan lainnya. Sedangkan Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan yang lain.

"Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. upacara bendera; dan b. upacara bukan upacara bendera,” bunyi Pasal 2 ayat (2,3) Perpres ini dikutip dari halaman resmi Sekretariat Kabinet, www.setkab.go.id, pada Ahad, 9 September 2018.

Menurut Perpres ini, pakaian pada Acara Kenegaraan, terdiri atas: a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL); b. pakaian dinas; c. pakaian kebesaran; dan d. pakaian nasional. Sedangkan untuk pakaian pada Acara Resmi selain jenis pakaian di atas, juga dapat berupa pakaian sipil harian (PSH) atau seragam resmi.

Baca: Khofifah Pastikan Dukungannya untuk Jokowi - Ma'ruf

PSL untuk laki-laki berupa: jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam. Sementara PSL untuk perempuan berupa: jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang bersama sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Adapun yang dimaksud dengan pakaian dinas, yakni pakaian dinas upacara bagi TNI dan Polri, serta pakaian dinas yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga. Adapun pakaian kebesaran berupa pakaian khusus yang digunakan pada upacara resmi, kenegaraan atau adat.

Sedangkan untuk pakaian nasional, Perpres ini mengaturnya berupa pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang dapat digunakan pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Negara/Kesekretariatan Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

Untuk pakai sipil harian atau seragam resmi, menurut Perpres ini, ditetapkan oleh kementerian/lembaga.

“Jenis pakaian lain yang dapat digunakan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yaitu Pakaian Sipil Nasional (PSN), berupa: jas beskap tertutup dan memakai saku, celana panjang berwarna sama dengan jas, sarung fantasi, dan peci nasional,” bunyi Pasal 5 Perpres ini.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 23 Agustus 2018.






Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

47 menit lalu

Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

Pertemuan Presiden Joko Widodo bertemu relawan Jokowi di SUGBK banyak mendapat sorotan. Mau tahu berapa tarif atau biaya sewa Stadion GBK?


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

48 menit lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

1 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


RI Kalah dalam Gugatan Ekspor Nikel, Jokowi: Enggak Apa-apa, Kita Ajukan Banding

2 jam lalu

RI Kalah dalam Gugatan Ekspor Nikel, Jokowi: Enggak Apa-apa, Kita Ajukan Banding

Presiden Jokowi menegaskan Indonesia akan tetap menghentikan ekspor bahan mentah nikel, meski kalah dalam gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).


Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

2 jam lalu

Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan Bahlil Lahadalia bahwa target investasi sebesar Rp 1.200 triliun harus tercapai.


Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

3 jam lalu

Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

Presiden Jokowi tak menanggapi soal pernyataan politikus PDIP agar dirinya meninggalkan relawan. Permintaan itu muncul pasca-acara Nusantara Bersatu.


Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 27 Persen, Jokowi Ingatkan Gubernur Hati-hati

3 jam lalu

Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 27 Persen, Jokowi Ingatkan Gubernur Hati-hati

Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara mencapai 27 persen. Tertinggi di dunia.


Gubernur BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 4,5-5,3 Persen pada 2023

3 jam lalu

Gubernur BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 4,5-5,3 Persen pada 2023

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 bisa mencapai 4,5-5,3 persen.


Jokowi Sebut Semua Pemimpin Dunia di KTT G20 Pusing hingga Berkerut dan Rambut Memutih

3 jam lalu

Jokowi Sebut Semua Pemimpin Dunia di KTT G20 Pusing hingga Berkerut dan Rambut Memutih

Jokowi menyebut dunia saat ini berada di tengah ketidakpastian. Ia mencontohkan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif dan tidak bisa diprediksi.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

3 jam lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.