Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Tjahjo Ingin Musyawarah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyampaikan dia akan mengikuti rapat Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu pada Kamis esok. Ini  untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi di DPR.

    "Mudah-mudahan bisa musyawarah. Kalau enggak bisa musyawarah, ada opsi yaitu dibawa ke Paripurna untuk voting atau pemerintah menyampaikan pendapat," ujar Tjahjo, Selasa, 11 Juli 2017.

    Baca: Pansus RUU Pemilu Menimbang Usulan Pemerntah Balik ke UU Lama

    Sebagaimana diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu adalah satu dari tiga peraturan yang proses pembahasannya berlangsung cukup sulit di DPR. Pembahasan beberapa poin RUU ini belum juga kelar. Salah satu yang masih dipermasalahkan adalah ambang batas presidensial atau presidential threshold.

    Sejauh ini, berbagai opsi soal presidential threshold berkembang selama pembahasan. Pemerintah, misalnya, menginginkan ketentuan sebelumnya diterapkan yaitu  20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk acuan ambang batas. Sementara itu, dari kalangan fraksi-fraksi DPR, ada opsi bervariasi dari 0 --  10 persen.

    Baca: Wiranto: Pemerintah Berkukuh Presidential Threshold 20 Persen

    Ada masalah-masalah lain seperti sistem pemilu, penataan dapil, konversi suara, dan ambang batas parlemen. Semuanya pun belum menunjukkan titik temu.

    Tjahjo mengatakan pemerintah tidak ingin pembahasan RUU ini berlarut-larut. Di sisi lain, dia menginginkan pembahasan bisa selesai lewat jalur musyawarah. Tjahjo mengaku masih optimistis usulan pemerintah bisa diterima.

    "Soal presidential threshold saja, nyatanya dua kali Pilpres berjalan demokratis dengan lima pasang calon. Pilpres berikutnya muncul dua pasang calon karena UU memperbolehkan calon dari gabungan parpol," ujar Tjahjo. Dia mengaku tidak merasa khawatir apabila ada gugatan soal presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi nantinya.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.