Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasca Rusuh, Yenny Wahid Mundur dari Merdeka Copper and Gold

image-gnews
Gunung Tumpang Pitu dari Pantai Pancer, Pesanggaran. Gunung setinggi 450 mdpl itu yang menjadi lokasi tambang emas PT Bumi Suksesindo. TEMPO/Ika Ningtyas
Gunung Tumpang Pitu dari Pantai Pancer, Pesanggaran. Gunung setinggi 450 mdpl itu yang menjadi lokasi tambang emas PT Bumi Suksesindo. TEMPO/Ika Ningtyas
Iklan

TEMPO.CO, Banyuwangi - Direktur Eksekutif Wahid Institute Zannuba Arifah alias Yenny Wahid mengundurkan diri sebagai komisaris independen PT Merdeka Copper Gold, Tbk. Perusahaan ini adalah induk perusahaan PT Bumi Suksesindo (BSI) yang mengantongi izin eksploitasi pertambangan emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur.

Yenny mengumumkan dirinya telah mundur dari PT Merdeka Copper Gold melalui akun twitternya @yennywahid pada Jumat, 27 November 2015. Saat itu, ada pertanyaan dari akun @MiftahJatim: “Gmn Ibu Presdir PT Merdeka Copper Gold Tbk, haruskah rakyat berhadapan dgn popor senjata?”

Pertanyaan itu muncul dua hari setelah kerusuhan di tambang emas milik PT BSI. Yenny kemudian menjawab: “Sy sdh mengajukan pengunduran diri Mas. Mhn ditanyakan langsung ke yg bersangkutan.”

Saat dikonfirmasi Tempo, Yenny membenarkan sudah mengajukan pengunduran diri, jauh sebelum kerusuhan terjadi. “Saya memang mengajukan pengunduran diri sejak beberapa bulan lalu.” Ia mengirim pesan pendek itu untuk Tempo, Senin 30 November 2015.

Pada 25 November 2015, ribuan warga setempat menyerbu perkantoran dan lokasi tambang PT BSI di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Massa merusak dan membakar hampir seluruh infrastruktur tambang. Kerusuhan ini berbuntut bentrok antara warga dan aparat keamanan. Sedikitnya empat warga terkena tembak dan dua polisi juga mengalami luka berat. Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan dua tersangka sebagai pelaku perusakan.

Yenny tidak menjelaskan alasan detil soal pengunduran dirinya. Anak kedua dari pasangan Abdurrahman Wahid dan Sinta Nuriyah ini mengatakan bahwa dia mundur karena ingin berkonsentrasi mengurus yayasan.

Sebelumnya, berdasarkan Akta No. 479/2014 dan Akta No. 73/2015 dalam dokumen prospektus final PT Merdeka yang diunduh di laman merdekacoppergold.com, Yenny adalah komisaris independen PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Berikut adalah susunan lengkap komisaris dan direksi PT Merdeka Copper Gold:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dewan Komisaris Presiden Komisaris : A.M. Hendropriyono
Wakil Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris Independen : Dra. Zannuba Arifah CH. R.
Komisaris Independen : Richard Bruce Ness

Direksi Presiden Direktur : Adi Adriansyah Sjoekri
Wakil Presiden Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Michael William Soeryadjaya
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Rony N. Hendropriyono
Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

Sesuai SK Bupati Banyuwangi No. 188/547/ KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, PT BSI mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) seluas 4.998 ha yang berlaku hingga 25 Januari 2030.

Menteri Kehutanan mengeluarkan surat No. SK.812/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014, yang mengizinkan pemakaian hutan untuk kegiatan operasi produksi petak 75, 76, 77, dan 78, RPH Kesilir Baru, BPKH Sukamade, KPH Banyuwangi Selatan, seluas 194,72 ha. Izin pinjam pakai ini berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.

BSI akan memulai produksi emas dan perak secara komersial pada 2016 dengan produksi bijih rata-rata sebesar 3 ribu ton per tahun untuk mendukung produksi tahunan emas hingga 90 ribu oz dan perak hingga 1 juta oz.

IKA NINGTYAS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Sahkan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam, Profil Kawasan Ekonomi Khusus Itu

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Sahkan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam, Profil Kawasan Ekonomi Khusus Itu

Jokowi menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Setangga di Kalimantan Selatan seluas 668,3 hektare, usulan perusahaan Haji Isam.


HKBP Tolak Konsesi Izin Tambang Jokowi, Berikut Profil Huria Kristen Batak Protestan

7 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
HKBP Tolak Konsesi Izin Tambang Jokowi, Berikut Profil Huria Kristen Batak Protestan

Berikut profil HKBP yang umumkan tolak konsesi izin tambang Jokowi. "Tidak akan melibatkan dirinya sebagai Gereja untuk bertambang," kata Ephorus HKBP


Bukukan Laba Bersih Rp 27, 5 Triliun pada 2023, Dirut MIND ID: Prestasi Bagi Kami

7 hari lalu

alah satu kegiatan operasional BUMN Holding Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia atau Mind ID. (ANTARA/HO-Mind ID)
Bukukan Laba Bersih Rp 27, 5 Triliun pada 2023, Dirut MIND ID: Prestasi Bagi Kami

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan ekspansi operasional bisnis yang proaktif memacu inovasi dengan prinsip ekonomi sirkular disebut mampu memberi nilai tambah dan pendapatan usaha.


Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier Diangkat Jadi Komisaris Utama MIND ID

7 hari lalu

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Tempo/Tony Hartawan
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier Diangkat Jadi Komisaris Utama MIND ID

Fuad Bawazier sempat tercatat sebagai politikus PAN sebelum pindah ke Partai Hanura dan kini menjadi kader Partai Gerindra.


KWI dan HKBP Tak Ambil Izin Konsesi Tambang, Apa Alasannya?

8 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
KWI dan HKBP Tak Ambil Izin Konsesi Tambang, Apa Alasannya?

Tak semua ormas keagamaan mengambil izin konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi, misalnya saja, KWI dan HKBP.


Muhammadiyah Sebut Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Langgar UU Administrasi Pemerintahan

9 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Muhammadiyah Sebut Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Langgar UU Administrasi Pemerintahan

Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah menilai izin pertambangan khusus untuk ormas keagamaan melanggar UU Administrasi Pemerintahan.


Merdeka Copper Gold Tanggapai Dua Tambang Emas-Tembaga di Pani dan Banyuwangi Pernah Ditolak Warga

9 hari lalu

Logo PT Merdeka Copper Gold Tbk.  Foto : PT Merdeka Copper Gold Tbk
Merdeka Copper Gold Tanggapai Dua Tambang Emas-Tembaga di Pani dan Banyuwangi Pernah Ditolak Warga

PT Merdeka Copper Gold Tbk, angkat bicara soal aktivitas aneka pertambangannya kerap bersinggungan dengan warga lokal.


Luhut Minta Pemberian IUP ke Ormas Diawasi, Bahlil: Tak Ada yang Aneh-aneh

11 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Luhut Minta Pemberian IUP ke Ormas Diawasi, Bahlil: Tak Ada yang Aneh-aneh

Bahlil Lahadalia merespons permintaan Luhut supaya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan diawasi.


Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU

11 hari lalu

Segera Teken IUP untuk Nahdlatul Ulama, Bahlil: Saya Lahir dari Seorang Ibu Kader NU
Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU

Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan berikan izin usaha pertambangan (IUP) tambang bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) ke PBNU.


Bahlil Percepat Proses Pemberian Izin Tambang untuk PBNU

11 hari lalu

Segera Teken IUP untuk Nahdlatul Ulama, Bahlil: Saya Lahir dari Seorang Ibu Kader NU
Bahlil Percepat Proses Pemberian Izin Tambang untuk PBNU

Menteri Bahlil mengatakan sedang mempercepat proses pemberian izin usaha pertambangan untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).