Daftar Calon Hakim Konstitusi yang Disetor ke KPK  

Reporter

Saldi Isra. TEMPO/Adri Irianto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta menelusuri rekam jejak para calon hakim konstitusi. Ketua Panitia Seleksi Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan peran komisi antirasuah diperlukan karena timnya harus sudah memberikan nama-nama yang lolos sebelum 7 Januari 2015. (Baca juga: Dua Calon Hakim Konstitusi Gugur)

"Presiden harus sudah melantik pada 7 Januari nanti," ujar Saldi di KPK, Kamis, 18 Desember 2014. Nama-nama calon hakim konstitusi sudah diberikan Panitia ke KPK, hari ini. (Baca juga: Calon Hakim Konstitusi yang Lolos Administrasi)

Panitia akan mencari satu nama untuk mengganti Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya pada Januari 2015. Adapun Hamdan ikut lagi dalam seleksi tersebut dan namanya turut lolos tahap seleksi administrasi. (Baca juga: MA Hukum Mati Pembunuh Sisca Yofie)

Berikut ini 14 nama calon hakim konstitusi yang lain:
1. Lazarus Tri Setyawanta Rabala, dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Fontian Munzil, hakim ad hoc tindak pidana korupsi tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan dosen di Universitas Islam Nusantara, Bandung.
3. Sugianto, dosen di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
4. Dhanang Widjiawan, Manajer Regulasi PT Pos Indonesia kantor pusat Bandung dan dosen di Politeknik Pos Indonesia, Bandung.
5. Krisnadi Nasution, dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
6. I Dewa Gede Palguna, dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
7. Imam Anshori Saleh, komisioner Komisi Yudisial.
8. Hotman Sitorus, pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Yuliandri, guru besar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
10. Aidul Fitriaciada Azhari, dosen di Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
11. Franz Astani, notaris.
12. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta.
13. Muhammad Muslih, dosen di Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi.
14. Indra Perwira, dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

MUHAMAD RIZKI

Berita lainnya:
JK Ketua Umum PMI, Titiek: Saya Tetap Menang  
Ditanya Rekening Gendut, Aher: Saya Enggak Punya!
JK Walk Out, Titiek: Ngambek atau Mau Bobo?
Ormas Larang ISI Yogya Putar Film Senyap






MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

2 hari lalu

MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

Nasir menilai dugaan perubahan ini berpotensi menjadikan MK sebagai alat segelintir kelompok dalam memenuhi ambisi politiknya.


Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

20 hari lalu

Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS, sebut tak ada kondisi mendesak terbitkan Perpu Cipta Kerja. "Ini cara culas," kata Bivitri Susanti.


Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

20 hari lalu

Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

Sistem proporsional terbuka digunakan mulai Pemilu 2009, yang sebelumnya memakai sistem proporsional tertutup. Mengapa?


Alasan Sistem Proporsional Tertutup Tak Digunakan Lagi Sejak Pemilu 2009

21 hari lalu

Alasan Sistem Proporsional Tertutup Tak Digunakan Lagi Sejak Pemilu 2009

Sistem proporsional tertutup terakhir digunakan pada Pemilu 2009. Mengapa sekarang PDIP buka wacana sistem proporsional tetutup lagi?


Penggugat Perpu Cipta Kerja Singgung Ketua MK Anwar Usman Adik Ipar Jokowi: Conflict of Interest!

24 hari lalu

Penggugat Perpu Cipta Kerja Singgung Ketua MK Anwar Usman Adik Ipar Jokowi: Conflict of Interest!

Ketua MK Anwar Usman adik ipar Presiden Jokowi, disebut penggugat Perpu Cipta Kerja dapat menimbulkan connflict of interest.


Keputusan Jokowi Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah Digugat

26 hari lalu

Keputusan Jokowi Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah Digugat

Keppres soal pengangkatan Guntur Hamzah dan pemberhentian Aswanto sebagai Hakim MK yang ditandatangani Jokowi digugat ke PTUN.


Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

27 hari lalu

Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

Ahli hukum tata negara Refly Harun ikut melakukan aksi dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Ia menyebut Perpu Cipta Kerja mempermainkan konstitusi.


Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan

30 hari lalu

Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan

Perpu Cipta Kerja dianggap tidak berpijak pada kewarasan yang berpucuk pada kehendak kuat rakyat.


Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

30 hari lalu

Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

Mantan Ketua MK ini menilai tidak ada kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja.


IM57 Sebut Penerbitan Perpu Cipta Kerja Berpotensi Merusak Konstitusi

31 hari lalu

IM57 Sebut Penerbitan Perpu Cipta Kerja Berpotensi Merusak Konstitusi

Penerbitan Perpu Cipta Kerja dianggap menihilkan partisipasi publik dalam negara demokrasi. Jadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.